Puluhan Gubernur Berkumpul di Kemenkeu untuk Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah
Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mengunjungi Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu ketat dalam memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Para gubernur ini menilai kebijakan tersebut memberatkan daerah, khususnya dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Daftar gubernur yang hadir antara lain:
* Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
* Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X
* Gubernur Jambi, Al Harris
* Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud
* Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang
* Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani
* Gubernur Banten, Andra Soni
* Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad
* Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid
* Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah
* Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo
* Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan
* Gubernur Aceh, Muzakir Manaf
* Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
* Gubernur Lampung, Jihan Nurlela
* Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
* Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewe bersama anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu langsung dengan para gubernur. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi juru bicara pihak pejabat daerah dalam pertemuan tersebut.
Sherly menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.”
“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, banyak daerah kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.
Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Sementara Menkeu Purbaya menilai, reaksi keberatan itu wajar karena setiap daerah tentu menginginkan alokasi dana yang besar.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya.
Namun, ia menegaskan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian TKD diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.
“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya.”
“Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Purbaya juga menyinggung adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang masih tinggi di sejumlah daerah setiap tahunnya. Hal itu, kata dia, menunjukkan masih lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah.
“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ucapnya.
Berikut adalah rekam jejak singkat dari 18 gubernur tersebut:
1. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
Ahmad Luthfi sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Luthfi merupakan salah satu jenderal polisi yang berasal dari non-Akademi Kepolisian (Akpol).
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X
Sri Sultan Hamengkubuwana X lahir dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito pada 2 April 1946 di Yogyakarta. Dia menghabiskan sepanjang hidupnya di kota kelahirannya.
3. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan
Helmi Hasan lahir di Pisang, Penengahan, Lampung Selatan, Lampung, pada 29 November 1979. Ia dikenal sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode.
4. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
Bobby Nasution lahir pada 5 Juli 1991. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat sebagai Wali Kota Medan sejak 26 Februari 2021.
5. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda
Sherly Tjoanda lahir pada 8 Agustus 1984. Ia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005 silam. Keduanya dikarunia tiga orang anak.
6. Gubernur Jambi, Al Harris
7. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud
8. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang
9. Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani
10. Gubernur Banten, Andra Soni
11. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad
12. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid
13. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah
14. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo
15. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf
16. Gubernur Lampung, Jihan Nurlela
17. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri
