Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol. Sony Sonjaya menekankan bahwa kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kolaborasi, koordinasi, dan integrasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaksana di tingkat dapur MBG. Hal ini disampaikan Sony saat menghadiri evaluasi mendalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir juga perwakilan Pemkab Bandung Barat seperti Wabup KBB, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan KBB.
Evaluasi Bukan Seremonial, Tapi Refleksi Bersama
Dalam arahannya, Sony menegaskan bahwa kegiatan evaluasi kali ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momen refleksi bersama atas sejumlah kejadian menonjol yang sempat terjadi di Bandung Barat, termasuk kasus keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG. Ia menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk mencari akar masalah dan memperkuat sistem. Semua pihak harus memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan program ini.
Sony menjelaskan bahwa konsep “kejadian menonjol” digunakan BGN untuk menggambarkan situasi luar biasa yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, setiap kepala SPPG, ahli gizi, dan juru masak perlu memiliki kesadaran penuh terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, dan tanggung jawab moral dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Analogi “Nasi Basi”: Tentang Kesadaran Mutu
Dengan gaya komunikatif, Sony memberikan analogi sederhana namun bermakna. Ia menyamakan proses penyajian makanan dengan masak nasi goreng. “Kalau di rumah kita mau masak nasi goreng, tentu kita pilih nasi yang baik, bukan nasi basi. Begitu juga dengan pelayanan gizi. Jangan asal memasak tanpa memperhatikan bahan dan kebersihan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kelalaian kecil dapat berdampak besar bagi anak-anak penerima manfaat yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa. “Esensi program ini adalah tanggung jawab. Dari dapur, kita sedang menyiapkan masa depan generasi bangsa. Itu bukan hal kecil,” katanya.
Kolaborasi, Koordinasi, dan Integrasi — Kunci Pencegahan
Sony menegaskan tiga prinsip utama dalam menjalankan program MBG: kolaborasi, koordinasi, dan integrasi. Ketiganya harus berjalan beriringan untuk menghindari kesalahan sistemik di lapangan. “Kolaborasi artinya bekerja bersama tanpa ego sektoral. Koordinasi berarti menyatukan langkah dan keputusan agar tidak tumpang tindih. Integrasi berarti semua bergerak ke arah yang sama — demi satu tujuan: memastikan masyarakat mendapat gizi yang aman dan layak,” papar Sony.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, aparat wilayah, dan mitra pelaksana. “Jangan ada lagi yang jalan sendiri-sendiri. Program ini bukan milik satu instansi. Ini kerja negara, dan keberhasilannya ada di tangan kita semua,” tambahnya.
Tingkatkan Kesadaran dan Etos Kerja
Selain itu, Sony juga menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran dan etos kerja di tingkat lapangan. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan kejujuran harus menjadi fondasi dalam melaksanakan program MBG. “Kalau dapur sudah baik, bahan segar, SOP dijalankan, dan komunikasi lancar, kejadian menonjol bisa dicegah. Tapi kalau koordinasi lemah, niatnya sudah salah, maka sistem sebesar apa pun akan gagal,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh mitra pelaksana agar tidak berada di “zona nyaman”. “Investasi besar sudah diberikan pemerintah, insentif diperbaiki untuk meningkatkan moral kerja. Tapi semua itu akan sia-sia kalau niatnya tidak lurus,” tegas Sony.
Pesan Moral: “Innamal A’malu Binniyat”
Mengakhiri arahannya, Sony menegaskan kembali pentingnya niat dan tanggung jawab moral dalam menjalankan program nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat. “Semua pekerjaan ini berpulang pada niat. Innamal a’malu binniyat — setiap amal tergantung pada niatnya. Kalau niat kita tulus, hasilnya akan membawa berkah,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu menjaga kualitas pelayanan gizi. “Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Mari luruskan niat, samakan tujuan, dan kuatkan koordinasi agar tidak ada lagi kejadian menonjol di daerah,” tutupnya.
Konteks Evaluasi di Bandung Barat
Evaluasi di Bandung Barat menjadi perhatian nasional karena wilayah ini sempat mengalami beberapa kasus keracunan makanan pada dapur MBG. Pemerintah pusat melalui BGN menilai hal tersebut sebagai momentum perbaikan menyeluruh — mulai dari tata kelola dapur, sumber air, bahan pangan, hingga pengawasan lintas sektor.
BGN bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran, dengan semangat kolaborasi serta integritas sebagai pondasi utama.
Bandung Barat Perlu Peningkatan Kewaspadaan
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyoroti bahwa KBB kerap menjadi perhatian nasional akibat beberapa kasus keracunan makanan. “Kami melihat Bandung Barat ini seperti kurang selametan. Setiap ada kejadian, langsung ramai seolah KLB,” ujarnya.
Tim investigasi BGN menemukan sekitar 75–80 persen penyebab kasus berasal dari air dan bahan baku bermasalah, serta kurangnya kesadaran higienitas di dapur MBG. “Masih banyak dapur yang abai terhadap kebersihan air dan bahan baku. Awareness dan kontrol harus diperkuat,” tegas Nanik.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara BGN, Pemda, Dinas Kesehatan, dan aparat wilayah lebih solid dalam pengawasan lapangan.
Jaga Integritas, Hentikan Kolusi
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus dijalankan dengan integritas tinggi dan bebas dari kolusi. “Evaluasi harus nyata. Kalau ada kepala SPPG atau mitra yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP, harus berani dievaluasi,” ujar Cucun.
Ia menambahkan, DPR mendukung penuh BGN untuk memastikan program makan bergizi gratis benar-benar dirasakan masyarakat. “Program ini bukan sekadar makan bergizi, tapi membentuk generasi kuat menuju Indonesia Emas. Kita jaga anggaran rakyat agar tepat sasaran,” tandasnya.
Capaian Nasional Program MBG
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari total 71 triliun rupiah anggaran yang disiapkan, 36,8 triliun telah terserap hingga Oktober 2025. “Target kami, hingga akhir tahun serapan mencapai lebih dari 70 persen. Program ini menyentuh 38 provinsi dan 40,3 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa BGN akan terus memperkuat kualitas SDM, terutama para kepala SPPG sebagai garda terdepan pelaksana program di lapangan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menutup kegiatan, para pimpinan menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor — antara BGN, Pemda, DPR, dan mitra pelaksana — untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang sehat, aman, dan bergizi. “Mari samakan niat, luruskan tujuan. Program ini untuk masa depan anak-anak Indonesia,” tutur Sony Sonjaya.
