Hibah Aset Rp10 Triliun dari Surya Darmadi ke Danantara
Pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (10 Oktober 2025), tim kuasa hukum Surya Darmadi menyampaikan inisiatif mengejutkan. Terdakwa kasus korupsi mega proyek perkebunan di Riau ini mengajukan hibah aset senilai Rp10 triliun kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola investasi nasional.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, memastikan bahwa dokumen hibah tersebut telah diterima dan dicatat sebagai bagian dari proses persidangan. “Baik ya, jadi untuk surat yang sudah disampaikan terdakwa melalui penasihat hukum sudah kami terima,” ujar Purwanto di hadapan para pihak di ruang sidang Tipikor.
Aset yang dihibahkan meliputi perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO (Crude Palm Oil) yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Total nilainya bersih sekitar Rp10 triliun. Tujuannya agar bisa dimanfaatkan negara untuk kepentingan masyarakat.
Langkah hibah ini disebut-sebut sebagai bentuk itikad baik dari pengusaha berusia 74 tahun itu yang ingin memperbaiki citranya di mata publik, sekaligus berkontribusi bagi perekonomian nasional setelah terseret kasus korupsi besar.
Namun demikian, Handika menegaskan bahwa Surya Darmadi juga meminta agar pemerintah meninjau kembali aspek hukum yang membelit aset-asetnya, terutama yang berada di Riau, melalui mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), bukan lewat jalur pidana korupsi (Tipikor).
Kasus Ini Harusnya Masalah Administratif, Bukan Korupsi
Dalam penjelasannya, Handika menyebut akar masalah hukum yang menjerat Surya Darmadi sebenarnya bersifat administratif, karena terkait izin lahan dan dokumen pelepasan kawasan hutan. “Sebenarnya ini sanksi administratif. Bayar denda, bayar dana reboisasi, bukan ranah pidana. Tapi kenapa Grup Duta Palma justru diproses pakai Undang-Undang Tipikor?” ucap Handika.
Ia pun menilai bahwa ada ketimpangan dalam penegakan hukum, sebab kasus serupa di sektor perkebunan lain diselesaikan dengan pendekatan administratif melalui UU Cipta Kerja, bukan dengan tuntutan korupsi.
Kuasa hukum menilai bahwa penerapan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, dan berpotensi menghambat iklim investasi di sektor perkebunan nasional.
“Kami tidak menolak hukum. Kami hanya meminta perlakuan yang adil sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada diskriminasi,” tegasnya.
Profil Singkat Surya Darmadi: Raja Sawit dari Riau
Nama Surya Darmadi sudah lama dikenal sebagai salah satu taipan sawit Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus pemilik PT Duta Palma Group (Darmex Agro Group), konglomerasi besar yang menaungi sejumlah anak perusahaan sawit di berbagai provinsi, seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1987 dan berpusat di Jakarta. Dalam tiga dekade terakhir, Darmex Agro tumbuh menjadi salah satu eksportir minyak kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan itu memiliki delapan pabrik pengolahan CPO dan ribuan hektare kebun produktif.
Surya Darmadi bahkan sempat masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2016, dengan estimasi kekayaan mencapai Rp45 triliun atau sekitar US$3,5 miliar pada saat itu.
Awal Mula dan Kiprah di Dunia Sawit
Surya Darmadi memulai karier bisnisnya pada era 1980-an, ketika industri kelapa sawit Indonesia mulai berkembang pesat. Ia mendirikan PT Duta Palma Nusantara (kemudian dikenal dengan grup Darmex Agro) pada tahun 1987 di Jakarta.
Perusahaan ini bergerak di bidang budidaya, produksi, dan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan dalam waktu dua dekade, berhasil tumbuh menjadi salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara. Melalui jaringan anak perusahaannya, Duta Palma Group mengelola ribuan hektare kebun sawit dan memiliki sejumlah pabrik pengolahan minyak sawit modern di Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Visi besar Surya Darmadi adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di daerah terpencil.
Kerajaan Bisnis Duta Palma Group
Di bawah kendali Surya Darmadi, Darmex Agro Group menaungi berbagai perusahaan, di antaranya:
* PT Duta Palma Nusantara
PT Palma Satu
PT Panca Agro Lestari
PT Banyu Bening Utama
PT Seberida Subur
* PT Duta Palma II dan III
Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor perkebunan, pengolahan CPO, transportasi, hingga perdagangan hasil pertanian. Beberapa di antaranya juga diketahui memiliki pabrik refinery dengan kapasitas ribuan ton per hari.
Berkat ekspansi besar-besaran ini, nama Surya Darmadi sempat masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2016, dengan perkiraan kekayaan mencapai US$ 1,45 miliar atau sekitar Rp 20 triliun kala itu.
Kasus Hukum dan Kontroversi
Namun, kejayaan Surya Darmadi tidak lepas dari kontroversi besar. Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan lahan sawit di Indragiri Hulu, Riau.
Kasus ini bermula dari dugaan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Kerugian negara akibat perbuatan tersebut ditaksir mencapai Rp 78 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pada tahun 2023, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi dan mewajibkannya membayar uang pengganti serta denda dalam jumlah fantastis. Ia sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun ditolak pada 2024.
Saat ini, Surya Darmadi menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah.
Kejaksaan Agung Sita Aset Triliunan Rupiah
Selama proses hukum berjalan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita berbagai aset milik Surya Darmadi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Aset yang disita meliputi:
- Ratusan hektare lahan perkebunan sawit di Riau dan Jambi
- Gedung perkantoran di Jakarta Selatan
- Rumah mewah dan kendaraan premium
- Rekening bank dan saham di beberapa anak perusahaan
Langkah penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara. Sementara hibah aset senilai Rp10 triliun kepada Danantara disebut tidak akan menghentikan proses hukum, melainkan bisa menjadi pertimbangan moral dan administratif bila dilakukan dengan benar dan transparan.
Antara Pengampunan dan Penegakan Hukum
Terlepas dari berbagai pandangan, hibah aset senilai Rp10 triliun yang dilakukan Surya Darmadi menambah warna baru dalam peta hukum dan ekonomi Indonesia. Publik kini menunggu langkah pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar masuk ke kas negara dan dikelola dengan transparan.
Jika dijalankan dengan mekanisme yang sah, hibah ini bisa menjadi contoh nyata bahwa pengembalian aset hasil korupsi dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Namun bila tidak diawasi dengan cermat, langkah ini justru bisa menimbulkan kecurigaan baru tentang transaksi terselubung antara penguasa dan pengusaha.
