Kritik Terhadap Gaya Komunikasi Menteri Keuangan
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menunjukkan ketidakpuasan terhadap gaya komunikasi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyoroti bahwa Purbaya baru saja menjabat sebagai Menkeu selama sebulan dan masih dalam masa penyesuaian.
Politisi Partai Golkar ini menyarankan agar Purbaya lebih fokus pada ruang lingkup kinerjanya di bidang ekonomi, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung visi Presiden. Misbakhun berpendapat bahwa Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering berkomentar mengenai urusan kementerian lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini. “Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.”
Beberapa pernyataan Purbaya disorot oleh Misbakhun, termasuk perihal pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan,” jelas Misbakhun.
Pernyataan Purbaya Soal Tarik Dana MBG
Purbaya sempat mengancam akan menarik dana MBG jika tidak terserap secara maksimal. Hal itu dikatakan mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, 19 September 2025.
“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak serta merta tidak membantu Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan anggaran secara optimal. Dia mengungkapkan bakal membentuk tim berisi tenaga manajemen dan keuangan dari Kemenkeu untuk membantu pengoptimalan anggaran.
“Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.
Usulan DPR RI untuk Kebijakan Purbaya
Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat agar diterapkan menjadi kebijakan Purbaya. Khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.
Misbakhun menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen,” ujar Misbakhun.
Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.
Profil Mukhamad Misbakhun
Mukhamad Misbakhun adalah pengusaha dan politisi Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Misbakhun lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 29 Juli 1970.
Ia menamatkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Pasuruan tahun 1986. Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan Diploma III Perpajakan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Bintaro (1988). Tak berhenti sampai disitu, Misbakhun lalu meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (2003).
Ia lanjut mengambil jurusan Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2015). Kemudian, Misbakhun meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Trisakti (2024) dengan predikat cum laude dan lulusan terbaik program doktor konsentrasi kebijakan publik.
Dalam kariernya, Misbakhun sempat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan posisi strategis di sekretariat Dirjen Pajak. Ia dikenal dekat dengan Dirjen Pajak saat itu, Hadi Poernomo.
Pada 2005, Misbakhun mengundurkan diri dari PNS dan beralih menjadi pengusaha dengan mendirikan PT Agar Sehat Makmur Lestari, perusahaan pengolahan rumput laut di Pasuruan. Tahun 2009, Misbakhun terjun ke dunia politik sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II.
Kemudian, dia beralih ke Partai Golkar dan terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk periode berikutnya, termasuk periode 2024–2029.
