Program Magang Nasional menarik perhatian sejumlah lulusan perguruan tinggi baru, meskipun tidak selalu sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Mengapa mereka mendaftar dan apakah program ini bisa mengurangi tingkat pengangguran di kalangan sarjana yang mencapai satu juta orang? BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan beberapa sarjana baru di Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk mendengar kesulitan mereka mencari kerja dan alasan mendaftar Program Magang Nasional.
“Jika tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, saya akan tetap menerima dan menjalani dengan baik, karena sekarang susah cari kerja,” kata Mohammad Bagus Satria, yang lulus kuliah lima bulan lalu.
Program Magang Nasional menyasar sekitar 20.000 lulusan perguruan tinggi baru. Pemerintah mengucurkan Rp198 miliar untuk uang saku mereka, setara dengan upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah mengklaim program ini dapat membantu lulusan baru mengenal dunia kerja, mengasah kompetensi sesuai bidang keilmuan, serta mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum benar-benar terjun ke industri.
Ditengah kucuran dana yang besar, pengamat ketenagakerjaan menilai program itu “baik di atas kertas, namun berpotensi lemah di pengawasan” dan juga tak efektif dalam mengurangi angka pengangguran. Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bilang mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Program ini merupakan bagian integral dari delapan paket kebijakan akselerasi ekonomi nasional 2025 (Paket Ekonomi 8+4+5 2025) yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/09).
Kesulitan Mencari Kerja
Mohammad Bagus Satria, 24 tahun, lulus kuliah sejak Mei 2025 dari kampus UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah. Lima bulan terlewati dan puluhan surat lamaran kerja telah dikirimkan, dia tak kunjung mendapatkan pekerjaan. “Bagi saya yang fresh graduate sangat susah mendapatkan pekerjaan,” kata Bagus, yang lulus dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
Sebaliknya, katanya, dia pernah diminta uang jika ingin diterima kerja. “Pada saat itu setelah saya melakukan walk interview dan menyerahkan berkas lamaran, dua hari kemudian dihubungi nomor salah satu karyawan perusahaan itu untuk ditawarin membayar biaya agar bisa diterima dan langsung kerja tanpa menunggu panggilan lagi dari HRD. Lalu saya tolak,” kenangnya.
Di tengah keputusannya, Bagus mendaftar Program Magang Nasional. Dia bahkan bilang rela bekerja magang di bagian apapun demi menjadi batu loncatan untuk masa depan karirnya. “Untuk magang yang ditawarkan sangat beragam, ada yang sesuai jurusan, ada yang tidak. Tidak apa lari dari jurusan, yang penting dapat magang. Saya akan tetap menerima dan menjalani dengan baik,” katanya yang berharap program ini dapat menjadi batu loncatan agar mendapatkan pekerjaan tetap.
Pilihan Magang di Papua Terbatas
Kesulitan mencari juga diungkapkan oleh Muhammad Zain Amirul Djafar, 22 tahun, alumni lulusan akuntansi dari Universitas Yapis Papua. Zain mengaku mencari pekerjaan di Kota Jayapura bukan hal mudah, terutama bagi generasi muda lulusan baru. Ditambah lagi, katanya, praktik sejumlah perusahaan yang masih menahan ijazah asli dan bahkan memberlakukan denda bagi karyawan yang keluar sebelum kontrak berakhir.
“Anak-anak muda Papua ini banyak yang semangat kerja, tapi kadang terbentur sistem yang tidak berpihak,” tambahnya. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Mei 2025 tertinggi se-Indonesia, sebesar 6,92%, lalu diikuti Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Banten.
Di tengah keterbatasan lowongan kerja, Zain mendaftar Program Magang Nasional. Dia berharap program ini dapat menjadi “langkah awal yang bagus” untuk membangun pengalaman kerjanya. “Kalau kita magang dan kinerja dinilai bagus, mungkin saja bisa langsung diangkat jadi karyawan tetap,” katanya optimistis.
Namun, pilihan tempat magang di Papua sendiri, katanya, masih terbatas, yaitu hanya dua sebagai sales dan administrasi di bank BUMN. Karena itu, Zain juga melamar di luar daerah, seperti di Makassar, demi memperbesar peluang. “Saya tetap berharap bisa diterima di Jayapura, tapi kalau dapat di luar Papua juga tidak apa-apa. Yang penting dapat pengalaman kerja dulu,” ujarnya.
Tidak Masalah Jika Tidak Sesuai Jurusan
Nimas Ayu Jihan Aatika, 22 tahun, warga Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku mengikuti Program Magang Nasional karena ingin menambah pengalaman. “Yang pasti utamanya sebagai pengalaman dulu ya, pengalaman di dunia kerjanya. Setelah itu yang diharapkan paling besar ya bisa stay di perusahaan itu,” kata Nimas ketika dihubungi, Senin (13/10).
Dalam program ini, Nimas mengaku tidak pilih-pilih perusahaan. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ini langsung melamar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. “Saya sih kebetulan memang enggak fokus di bagian legalnya. Jadi yang sekiranya memang bisa masuk di prodi saya, saya apply terutama di bagian Jawa Timur,” jelas Nimas.
Ia pun tidak mempersoalkan meskipun lamaran yang didaftar tidak sesuai dengan pendidikannya. “Tidak masalah, selagi memang interest dan ingin upgrade ilmu, karena pekerjaan tidak selalu harus linear dengan jurusan,” katanya.
Tujuan Program Magang Nasional
Program Magang Nasional 2025 adalah program yang diperuntukan bagi lulusan diploma hingga sarjana untuk bermagang di perusahaan negara atau swasta. Salah satu syaratnya mereka harus lulus paling lama satu tahun saat mendaftar. Para peserta akan bermagang selama enam bulan, mulai Oktober 2025 hingga April 2026. Selama itu para peserta mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP), yang diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.
Program ini merupakan bagian integral dari delapan paket kebijakan akselerasi ekonomi nasional 2025 (8+4+5 2025) yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/09). Jika ingin bergabung dalam program ini, para peserta mendaftar melalui platform maganghub.kemnaker.go.id. Dan, setiap orang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali.
Waktu pendaftaran peserta pemagangan berlangsung dari 7 Oktober hingga 15 Oktober 2025. Untuk tahap pertama ini, Kemnaker menetapkan kuota sebanyak 20.000 orang peserta. Jumlah itu akan ditingkatkan seiring dibukanya gelombang kedua sebanyak 80.000 peserta hingga akhir 2025.
Menaker Yassierli bilang program ini dapat berlanjut tahun depan dan menjadi program jangka panjang. “Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden [Prabowo Subianto] bahwa ini akan dilakukan juga pada tahun 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah akan menjadi program, ya, tidak hanya tahun 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya,” kata Yassierli, Senin (13/10).
Hingga Selasa siang (14/10), terdapat 1.449 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub, 309.058 lamaran, dan 122.814 pelamar.
Tantangan Program Magang Nasional
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi mengatakan terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Program Magang Nasional. Pertama adalah penyaluran para peserta sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal itu penting agar setelah magang, para peserta memiliki spesifikasi kemampuan yang aplikatif di dunia kerja.
“Menyalurkan ke industri yang umum itu gampang. Tapi mereka pada bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan itu masalahnya sangat susah. Makanya perlu di-cluster sesuai dengan pendidikannya,” katanya.
Kedua, program magang tidak menjamin para peserta akan mendapatkan pekerjaan sehingga berpengaruh kecil pada pengurangan jumlah pengangguran di kalangan sarjana. “Magang ini kan sifatnya temporer, tidak ada tanggung jawab dari perusahaan itu menerima mereka bekerja di perusahaan. Dan ketika selesai magang, mereka tidak bekerja. Artinya tidak ada pengaruhnya kepada pengangguran kan,” ujarnya.
Ketiga, anggaran yang dikeluarkan besar namun tidak ada kepastian kerja. “Anggarannya ratusan miliar untuk 20.000 orang magang dan itu pun tidak lantas kerja. Sementara jumlah sarjana menganggur lebih dari satu juta. Sisanya bagaimana?” tambahnya.
Maka itu, menurutnya, dibandingkan pemagangan, pemerintah seharusnya menggalakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. “Pelatihan akan membuat lulusan itu jadi memiliki keterampilan di dunia nyata dan bahkan bisa jadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja,” kata Tadjudin.
Langkah penting lainnya, tambah Tadjudin, Adalah pemerintah harus membuka lapangan kerja yang besar agar para lulusan itu mendapatkan pekerjaan. Kuncinya ada di pengawasan.
Senada, pengamat ketenagakerjaan dari BRIN, El Bram Apriyanto memandang Program Magang Nasional terdengar sangat indah dan menawan. “Di atas kertas, semua komponennya sudah tampak ideal,” ujarnya. Ideal itu, katanya, mulai dari target dan durasi magang yang sesuai, penempatan di BUMN dan perusahaan swasta, hingga menanggung upah mereka.
“Tapi pertanyaannya, bagaimana memastikan implementasinya di lapangan? Di media sosial, banyak anak muda curhat soal magang yang ternyata berubah jadi kerja penuh tanpa upah layak. Artinya, kita punya peraturan, tapi belum punya alat penegakan yang cukup kuat,” kata Bram.
Terkait permasalahan itu, Bram melihat kunci keberhasilan program ini ada di pengawasan ketenagakerjaan. “Kita butuh lebih banyak pengawas yang siap turun tangan kalau ada perusahaan atau lembaga yang melanggar. Karena kalau pengawasnya terbatas, sanksi hukum terhadap pelanggar jadi sulit diterapkan,” tambahnya.
Bram juga pesimis jika Program Magang Nasional dapat mengatasi kesulitan mencari kerja dan menekan angka pengangguran. “Program ini bisa membantu sebagian anak muda, terutama yang baru lulus dan belum punya pengalaman. Tapi kalau ditanya apakah bisa benar-benar menurunkan pengangguran secara nasional, saya enggak terlalu yakin.”
“Masalah utamanya ada di struktur ekonomi kita. Jumlah penduduk produktif tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja,” katanya. Untuk itu menurutnya, pemerintah wajib melakukan upaya-upaya lain untuk mengurangi pengangguran, seperti kebijakan keluarga berencana dan insentif untuk keluarga kecil.
“Magang bisa jadi penopang jangka pendek untuk memperkuat keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda. Tapi efek jangka panjangnya baru akan terasa kalau dibarengi dengan kebijakan lintas sektor: pengendalian penduduk, pendidikan berkualitas, investasi ramah lingkungan, dan penciptaan kerja yang berkeadilan.” “Tanpa itu, magang cuma jadi semacam ‘tambal sulam’ di atas persoalan struktural yang jauh lebih besar,” tambahnya Bram.
Sebelumnya Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
