Berita Populer Kalimantan Timur dalam 24 Jam Terakhir
Dalam 24 jam terakhir, sejumlah berita populer muncul di Kalimantan Timur (Kaltim). Mulai dari pertemuan Gubernur Kaltim Rudy Masud dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga kenaikan harga telur di Balikpapan dan kasus penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bontang. Berikut daftar lengkapnya:
1. Gubernur Kaltim Rudy Masud Temui Menkeu Purbaya
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025). Termasuk dalam daftar tersebut adalah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud.
Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah gubernur lainnya seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB. Sedangkan Menkeu Purbaya tiba sekitar pukul 09.14 setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa semua pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan. “Semua tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan dan jembatan yang besar,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan keluhan serupa. Anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa sesuai harapan.
Ketua Umum APPSI Al Haris mengatakan, para kepala daerah menumpahkan keluh kesah mereka ke Bendahara Negara. Penurunan TKD 2026 memberi dampak pada belanja daerah, terutama bagi pemda dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, banyak kepala daerah baru yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji kampanye mereka.
Setelah bertemu Menteri Keuangan, Rudy Masud menyampaikan optimismenya. “Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan.”
Rudy Masud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Dia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.
2. Harga Telur Naik di Balikpapan
Harga telur ayam di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat selama bulan Maulid, sementara pasokan dari peternak menurun.
Muhammad Hasan Basri, salah satu pedagang telur di Pasar Klandasan, menyebut harga satu piring telur yang berisi 30 butir telur kini naik. “Naiknya karena bulan Maulid kemarin permintaan banyak, sementara produksi dari peternak berkurang,” jelas Muhammad Hasan Basri.
Biasanya, ia hanya menjual sekitar 100 piring telur per minggu, namun saat bulan Maulid angka penjualan melonjak hingga 170 piring per minggu. Untuk penjualan eceran, harga satu piring telur berisi 30 butir kini dibanderol sekitar Rp65.000, tergantung ukuran besar atau kecil telur.
Meski harga belum kembali stabil sepenuhnya, Hasan mengaku bersyukur karena tidak ada kenaikan lanjutan setelah puncak Maulid. “Alhamdulillah sekarang sudah agak normal, yang penting stok aman,” katanya.
Sementara itu, Fany, warga Balikpapan yang kerap membeli telur untuk dikonsumsi sekaligus dijual kembali, berharap harga tidak terus naik. “Kalau bisa jangan naik terus. Tapi kalaupun naik, tetap dibeli asal stoknya aman dan nggak langka,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan PasarModern.com di lapangan, stok telur di sejumlah kios Pasar Klandasan memang masih terpantau mencukupi. Namun, pedagang mengaku tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga jika pasokan dari peternak kembali terganggu.
3. Penipuan Oknum ASN di Bontang
Kasus dugaan penipuan dengan modus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dugaan ini menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMPP) Bontang, dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Ia mengatakan, penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait. “Modusnya SPK palsu. Pelapor dan pejabat dinas terkait akan dimintai keterangannya,” ujar Randy.
Menurut Randy, kasus ini berawal ketika korban menerima dokumen SPK untuk pelaksanaan kegiatan di Diskop-UKMPP Bontang pada tahun 2025. Korban kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dalam surat tersebut. Namun, belakangan diketahui bahwa dokumen SPK itu palsu dan tidak tercatat dalam sistem administrasi dinas.
Setelah proyek selesai dikerjakan, korban menagih pembayaran sesuai kesepakatan yang mencapai Rp1 miliar, namun tidak pernah mendapat kejelasan. Beberapa kali permintaan pengembalian dana juga tak direspons, hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.
Sementara itu, Plt Kepala Diskop-UKMPP Bontang, Asdar Ibrahim, mengaku baru mengetahui kasus tersebut beberapa hari terakhir. Ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. “Saya baru menjabat Plt, jadi belum tahu detail kasus ini. Kalau memang sedang berproses hukum, biarkan berjalan. Kami serahkan ke kepolisian,” katanya.
