PasarModern.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Dia menyampaikan bahwa di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah. “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Adapun untuk tahun depan, Dadan mengungkap bahwa BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Dengan demikian, total dukungan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026.
Dia merincikan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari. “Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran yang dipulangkan Dadan sejatinya adalah anggaran dana standby atau tambahan yang sebelumnya diminta BGN. Namun, anggaran itu memang belum dikucurkan ke BGN. “Itu dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya enggak ada betulan,” terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).
Alasan Anggaran MBG Tak Terserap Maksimal
Dadan menyampaikan bahwa mulanya, proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun, lanjut dia, karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, maka pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis. BGN mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, maka dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Di sisi lain, hingga saat ini, menurut data BGN, telah berdiri 11.504 SPPG di Indonesia yang seluruhnya merupakan hasil kolaborasi seluruh mitra. Dadan menambahkan bahwa saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi, dan sisanya masih tahap verifikasi. “Kami targetkan di akhir tahun ini 25.400 di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil,” tutupnya.
Ultimatum Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi. Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 50% per akhir September 2025, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).
“Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku senang apabila K/L tersebut bisa merealisasikan belanjanya secara maksimal. Realokasi anggaran, sambungnya, hanya langkah terakhir apabila K/L tak sanggup membelanjakan anggarannya dengan maksimal.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa secara keseluruhan bahwa realisasi belanja K/L mencapai Rp800,9 triliun per 30 September 2025. Realisasi itu setara 62,8% dari outlook belanja K/L sepanjang tahun ini sebesar Rp1.275,6 triliun. “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).
MBG Masuk PSN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masuk ke dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Permenko Perekonomian 16/2025) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Untuk diketahui, beleid itu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ditetapkan pada 24 September 2025. Penempatan program MBG ke dalam daftar PSN nantinya akan didukung dengan tambahan anggaran jumbo. Presiden Prabowo Subianto tercatat mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp335 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Anggaran bernilai jumbo ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta peserta, baik siswa, para siswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 senilai Rp171 triliun. “Makanan yang disajikan dalam program ini [MBG] dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat, serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal,” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.
Pemerintah mengeklaim komposisi makanan kepada setiap kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG. “Makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap,” tambahnya.
Lebih lanjut, program prioritas ini mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan, hingga keberagaman. Dokumen tersebut juga menyatakan program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, serta penguatan SDM Indonesia. Dalam hal ini, peningkatan penggunaan sumber pangan lokal akan terus didorong untuk memperbesar stimulus ekonomi mikro dan kecil.
Dengan pendekatan menyeluruh, lanjutnya, efektivitas MBG diharapkan dapat membantu pemenuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan potensi lokal. “Selain itu, penyelenggaraan MBG juga merupakan bagian dari strategi pemerintah di bidang pendidikan dan berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan,” sambungnya.
