Perempuan dan Pembalut: Langkah Kupang untuk Mengakhiri Kemiskinan Menstruasi
Pembalut sering kali dianggap sebagai hal sepele, bahkan tabu untuk dibicarakan dalam ranah kebijakan publik. Namun, dari hal yang dianggap remeh ini lahir sebuah terobosan penting: Ina Kasih, program Pemerintah Kota Kupang yang menyediakan akses pembalut gratis bagi perempuan prasejahtera.
Lebih dari sekadar distribusi barang, inisiatif ini berani mengangkat persoalan mendasar yang jarang disentuh: kemiskinan menstruasi (period poverty). Isu ini bukan hanya urusan biologis perempuan, melainkan problem keadilan sosial. Saat akses terhadap pembalut layak tidak terpenuhi, konsekuensinya menjalar luas dari kesehatan reproduksi yang terancam, meningkatnya absensi sekolah remaja perempuan, hingga terkekangnya ruang partisipasi sosial mereka.
Dengan kata lain, Ina Kasih hadir sebagai langkah kecil dengan dampak besar: menantang akar ketidaksetaraan gender yang terlalu lama diremehkan.
Program Ina Kasih: Komitmen Pemerintah Kota Kupang
Program Ina Kasih lahir dari komitmen kuat Pemerintah Kota Kupang menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil warganya. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, dalam peluncurannya menegaskan gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa banyak perempuan di Kupang masih menghadapi kesulitan mengakses produk menstruasi yang layak.
Menurutnya, isu menstruasi tidak boleh lagi ditempatkan sebagai urusan domestik yang tabu dibicarakan, melainkan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan. Visi yang dibawa Serena melalui Ina Kasih adalah memastikan tidak ada lagi perempuan di Kupang yang kehilangan hak atas kesehatan, pendidikan, dan martabat hanya karena menstruasi.
Menstruasi Bukan Pilihan Tapi Keniscayaan
Menstruasi adalah realitas biologis yang tak terelakkan bagi setiap perempuan usia subur. Ia bukan pilihan, bukan pula sesuatu yang bisa ditunda atau dinegosiasikan, melainkan keniscayaan. Namun ironisnya, hal yang seharusnya dianggap wajar ini masih terjebak dalam stigma: dipandang sebagai urusan privat, tabu dibicarakan, apalagi diangkat ke ranah kebijakan publik.
Akibat dari sikap abai ini sangat nyata: banyak perempuan terpaksa menggunakan kain bekas, tisu, bahkan potongan karung goni sebagai pengganti pembalut. Praktik darurat ini bukan sekadar tidak higienis, tetapi menempatkan kesehatan reproduksi mereka dalam risiko serius, sekaligus memperlihatkan bagaimana kemiskinan menstruasi adalah bentuk ketidakadilan gender yang paling sunyi, namun paling mendalam.
Di Nusa Tenggara Timur, persoalan ini semakin kompleks karena diperparah oleh krisis air bersih. Di banyak desa, baik di daratan Timor maupun di Sumba, akses terhadap air masih menjadi pergulatan sehari-hari. Dalam situasi ini, perempuan yang sedang menstruasi menanggung beban berlapis: tidak hanya kesulitan memperoleh pembalut yang layak, tetapi juga tidak dapat merawat organ reproduksi secara higienis akibat keterbatasan air.
Kisah nyata menggambarkan situasi tersebut: seorang perempuan di pedalaman Timor Tengah Selatan (TTS) hanya bisa membasuh diri sekali sehari karena air harus dijatah untuk seluruh kebutuhan rumah tangga, sementara remaja perempuan di Sumba memilih absen dari sekolah saat haid karena fasilitas air dan sanitasi di sekolah mereka tidak memadai.
Kupang Mengambil Langkah Berani
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkot Kupang berani menempatkan isu menstruasi sebagai prioritas kebijakan publik. Ini bukan hanya langkah progresif, tetapi juga simbol keberpihakan yang nyata. Tidak banyak daerah di Indonesia yang secara terbuka mengakui menstruasi adalah bagian dari persoalan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan ini menjadi terobosan penting, terutama jika kita melihat realitas NTT yang masih dibayangi krisis air bersih dan keterbatasan akses sanitasi. Artinya, kebijakan pembalut gratis ini tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan menjawab problem struktural yang selama ini membungkam suara perempuan.
Lebih dari Sekadar Bagi-bagi Pembalut
Penting untuk digarisbawahi bahwa pembagian pembalut hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Tantangan lebih besar justru terletak pada bagaimana memastikan program ini berjalan berkelanjutan, transparan, dan tepat sasaran, menjangkau perempuan yang paling membutuhkan.
Lebih jauh, intervensi ini tidak boleh berhenti pada distribusi produk. Ia harus disertai edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi, sanitasi, dan upaya penghapusan stigma menstruasi. Tanpa itu, perempuan tetap akan menghadapi siklus diskriminasi yang sama: merasa malu saat haid, mengabaikan perawatan tubuh karena keterbatasan akses, dan akhirnya terjebak dalam risiko kesehatan yang lebih besar.
Ina Kasih: Menyalakan Obor Keadilan Gender dari Kupang
Program Ina Kasih adalah contoh nyata dari anggaran responsif gender. Negara hadir mengurangi beban tambahan yang hanya dialami perempuan. Ini bukan soal memanjakan perempuan, melainkan soal keadilan bahwa kebutuhan biologis khas perempuan harus diakui dan dijamin negara.
Kupang telah menyalakan lilin kecil di tengah gelapnya pembicaraan tentang isu menstruasi yang selama ini sunyi dan terpinggirkan. Tugas kita bersama adalah memastikan lilin itu tidak padam, tetapi menjelma menjadi obor besar yang menerangi jalan perempuan menuju kesehatan, martabat, dan kesetaraan.
Program Ina Kasih bukan sekadar bagi-bagi pembalut, melainkan pesan politik yang tegas: bahwa perempuan berhak hidup bermartabat, bahkan di hari-hari menstruasinya. Jika langkah berani ini terus dijaga dan diperkuat, Kupang bisa menjadi pelopor yang menunjukkan bahwa keadilan gender bukan utopia, melainkan kebijakan nyata yang bisa tumbuh dari wilayah yang kerap dipandang pinggiran.
