Pengamat Ekonomi Menilai Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai “Bom Waktu”
Pengamat ekonomi menyebut utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mencapai Rp118 triliun sebagai “bom waktu” bagi keuangan negara. Mereka menilai bahwa utang ini bisa menjadi ancaman serius di tengah bayang-bayang krisis fiskal yang semakin mengancam. Salah satu solusi yang disarankan adalah restrukturisasi utang kepada bank China, meskipun hal itu dinilai tidak akan mudah.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengajukan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Tawaran tersebut berupa meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan dalam pertukaran, pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara. Ia menilai bahwa Danantara, yang memperoleh dividen dari BUMN, seharusnya mampu menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN. Pertanyaannya, apakah keputusan Menteri Purbaya benar?
Danantara Usulkan Dua Skema
Bola panas utang proyek KCJB kembali bergulir setelah COO Danantara Dony Oskaria mengajukan dua skema penyelesaian utang. Skema pertama adalah dengan menyuntikkan dana kepada PT Kereta Api Indonesia, sedangkan skema kedua adalah menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Artinya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai pengelola operasional, akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur.
Dony Oskaria mengklaim bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. Tinggal menunggu keputusan akhir.
Menkeu Purbaya Tolak Usulan Danantara
Saat ditanya mengenai tawaran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui hal itu. Namun, ia menolak skema yang diajukan Danantara lantaran menilai bahwa Danantara sebagai pengelola badan investasi BUMN seharusnya bisa mengatasi masalahnya sendiri, termasuk utang.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki pendapatan dari dividen sebesar Rp80 triliun dalam satu tahun. Sehingga, seharusnya mereka bisa mengatasi beban utang tanpa harus meminta bantuan dari pemerintah.
Berapa Utang Proyek Kereta Cepat?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasi proyek jumbo ini mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun dengan kurs Rp16.283 per dollar AS. Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar.
Dari total investasi tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).
KCJB Digarap di Bawah Pengelolaan Konsorsium
KCJB digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sebanyak 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari lima perusahaan.
PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia yang menguasai saham mayoritas sebesar 58,5%, disusul PT Wijaya Karya 33,4%, PT Jasa Marga 7,1%, dan PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 1,03%. Pada 2024, PSBI mencatat kerugian sekitar Rp4,2 triliun dan hingga saat ini masih terus berlanjut.
Danantara Tidak Punya Jalan Keluar?
Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan usulan Dony Oskaria kepada pemerintah menunjukkan bahwa Danantara memang tidak punya jalan keluar lain. Selain beban utang, ada bunga utang yang harus diselesaikan. Hitungan PEPS, besaran sekitar US$120,9 juta atau hampir Rp2 triliun per tahun.
Tepatkah Sikap Menkeu Purbaya?
Karenanya, ekonom Anthony Budiawan menilai langkah Menkeu Purbaya sudah benar. Ia menilai bahwa APBN tidak bisa menanggung utang swasta. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, sependapat. Dia bilang penolakan Purbaya atas tawaran Danantara agar pemerintah menambah modal proyek kereta cepat dengan imbalan pengalihan aset merupakan langkah yang tepat dan disiplin secara fiskal.
Adakah Opsi Menyelesaikan Utang Whoosh?
Para ekonom mengusulkan agar PT KAI dan Danantara mengajukan restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank untuk meringankan beban. Meskipun tidak mudah. Anthony Budiawan bilang supaya bisa direstrukturisasi, bank China pasti mensyaratkan KAI setidaknya membayar sejumlah pokok pinjaman terlebih dahulu.
Awal Mula Kereta Cepat di Indonesia
Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya pertama kali diajukan oleh Jepang. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), mereka telah menggelontorkan modal sebesar US$3,5 juta pada 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$6,2 miliar atau setara dengan Rp91 triliun, di mana 75% dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun.
