Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Perbincangan Hangat
Nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bukan tanpa alasan, sosoknya dinilai menunjukkan sikap yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut keuangan negara. Salah satu langkah beraninya terlihat saat ia secara tegas menolak pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini langsung menuai sorotan, mengingat proyek tersebut merupakan salah satu mega proyek yang selama ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Tak hanya itu, Purbaya juga bersikukuh menarik anggaran dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga akhir Oktober 2025 tercatat tidak terserap. Tindakannya ini sempat menimbulkan ketegangan, apalagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan, sebelumnya telah mengingatkan agar dana yang belum terserap dari program MBG tidak ditarik. Sikap kritis Purbaya tidak berhenti di situ. Ia juga menunjukkan keberaniannya dalam urusan data dan transparansi, terutama saat berbeda pandangan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam perdebatan tersebut, Purbaya secara terbuka mengadu data terkait subsidi untuk LPG 3 kg, Pertalite, dan Solar, suatu langkah yang jarang dilakukan pejabat sekelas menteri secara publik. Langkah-langkah kontroversial yang diambil Purbaya selama menjabat memang tidak luput dari kritik, namun di sisi lain juga memunculkan tren positif di mata masyarakat. Banyak yang memuji pendekatannya yang dianggap lebih transparan, akuntabel, dan berani mengambil risiko demi efisiensi penggunaan anggaran negara.
Lantas siapa sebenarnya sosok di balik tegas dan beraninya Purbaya hingga tak segan berhadapan dengan tokoh-tokoh besar di pemerintahan, seperti Luhut hingga Bahlil?
Purbaya dan Sikap Tegasnya
Purbaya diketahui adalah mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kini ditunjuk sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Ia menggantikan Sri Mulyani yang selama dua dekade telah membersamai pemerintahan sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet atau merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya.
Pada hari itu, Prabowo resmi melantik Purbaya secara langsung untuk membantu percepatan ekonomi bangsa. Dalam sebuah wawancara, Purbaya menegaskan setiap kebijakan yang ia ambil selalu dikomunikasikan dengan Prabowo. Ia tidak peduli dengan pihak lain, termasuk tokoh-tokoh senior seperti Luhut Binsar Pandjaitan hingga Bahlil Lahadalia. “Saya hanya bertanggung jawab ke RI-1, yang lain saya nggak peduli,” tegasnya dalam sebuah talk show di Jakarta, baru-baru ini.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh langkahnya sebagai Menkeu hanya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menyebut bahwa kepercayaan publik bisa menurun drastis jika ekonomi memburuk, dan hal ini bisa berujung pada krisis nasional. Sehingga, ia menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas, fokus dan berani menghadapi resiko. Di sisi lain, Presiden Prabowo memahami betul kondisi ekonomi membutuhkan perubahan arah demi menjaga stabilitas sosial dan politik. Jadi tidak heran jika Purbaya menunjukkan integritas dan loyalitasnya yang tanpa kompromi kepada Prabowo dan Tanah Air.
Kebijakan Purbaya Disorot
Beberapa kebijakan yang dipilih Purbaya selama menjadi Menkeu memang kontroversial dan menggegerkan publik. Sebab, Purbaya menunjukkan ketegasannya tanpa pandang bulu, termasuk Luhut hingga Bahlil sekaligus. Diketahui Luhut dan Bahlil adalah dua tokoh yang paling berpengaruh dalam pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pada masa pemerintahan Prabowo, kedua sosok itu masih duduk bercongkol di pemerintahan Prabowo.
Berikut kebijakan-kebijakan Purbaya yang kontroversial dan membuat geger tokoh politik hingga publik:
-
Menolak Membiayai Proyek “Family Office”
Purbaya menolak membiayai proyek “Family Office” yang digagas oleh Luhut Pandjaitan. Proyek Family Office sendiri telah dicetuskan sejak Mei 2024, waktu Luhut masih menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Jokowi. Menkeu menegaskan bahwa APBN tidak akan dialihkan untuk membiayai proyek tersebut dan menyarankan agar Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencari sumber pendanaan lain. -
Sikap Tegas terhadap Proyek Kereta Cepat
Purbaya juga menolak opsi pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan APBN. Ia menegaskan bahwa utang tersebut adalah tanggung jawab konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), bukan malah dibebankan ke pemerintahan. “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya,” tegas Purbaya. -
Adu Data Subsidi LPG dengan Bahlil
Purbaya juga belakangan memaparkan data subsidi LPG 3 kg, Pertalite, dan Solar secara rinci dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Ia menyebut bahwa subsidi LPG mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pernyataan Purbaya ini disanggah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut Purbaya salah baca data. Purbaya pun merespons dengan menyatakan bahwa perbedaan angka bisa terjadi karena metode perhitungan yang berbeda, dan ia siap meninjau ulang data tersebut. -
Polemik Anggaran MBG
Purbaya juga sempat bersitegang dengan Luhut terkait anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan akan memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Di sisi lain, Luhut meminta agar anggaran tidak ditarik karena penyerapan dinilai sudah membaik. Purbaya berencana mengalihkan anggaran yang tidak terserap ke bantuan pangan berupa beras 10 kilogram. -
Tunda Pajak belanja Online
Purbaya memilih menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang, khususnya dari pedagang online. Sebab, Purbaya masih menunggu efek dari penempatan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan. Dana ini berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara. -
Kucurkan Rp 200 T ke Bank Himbara
Pemerintah melalui Purbaya telah mengucurkan dana kas negara senilai Rp 200 triliun untuk lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada Jumat (12/9/2025) lalu. Tujuannya, untuk aktif menyalurkan kredit kepada rakyat agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
-
Wanti-wanti Pemerasan ke Wajib Pajak
Purbaya juga meminta seluruh petugas pajak untuk tidak melakukan pemerasan, utamanya terhadap wajib pajak yang sudah patuh. Pihaknya juga bakal membuka pengaduan khusus, jika ditemukan adanya keluhan pemerasan pajak terhadap wajib pajak. -
Tak Naikkan Cukai Rokok
Purbaya juga resmi menyatakan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri tembakau. Langkah ini dinilai memberi angin segar bagi sektor yang tengah menghadapi tekanan berat. Di sisi lain, Purbaya juga memastikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus memberantas rokok ilegal, baik dari dalam maupun luar negeri. -
Desak Pembangunan Kilang Minyak
Dalam sektor pertambangan minyak, Purbaya mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. Sebab, langkah ini dinilai penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
-
Ambil Alih Urusan Pajak dan Bea Cukai
Menkeu Purbaya ingin mengambil alih urusan pajak dan bea cukai setelah posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong karena Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Purbaya mengaku, ingin mengurus langsung pajak dan bea cukai, agar bisa dikerjakan lebih cepat. -
Pemotongan TKD
Purbaya menegaskan tetap akan melanjutkan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) meski menuai protes dari sejumlah gubernur. Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. -
Beri Dukungan ke Pasar Modal
Menteri Keuangan mengatakan akan memberi dukungan likuiditas kepada pasar modal. Tujuannya bukan untuk mendorong pasar modal, tetapi mendorong perekonomian. Dengan kebijakan pengalihan Rp 200 triliun dana Pemerintah yang tersimpan di rekening Bank Indonesia ke lima bank-bank BUMN, menurut Purbaya bisa mendongkrak kinerja pasar saham.
