Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Dihadapkan dengan Kritik dari Gubernur Daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sering kali menjadi sorotan publik karena gaya bicaranya yang disebut ‘koboi’. Terbaru, ia menghadapi kritik dari para gubernur se-Indonesia terkait pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026. Menkeu Purbaya mengatakan bahwa ia memahami keluhan-keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada pertemuan siang tadi.
“Semuanya (kepala daerah) ngomong, enggak mau ketinggalan. Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Namun menurut Purbaya, pemda harus memperbaiki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran daerah untuk tahun depan. Sebab, keputusan penurunan anggaran TKD ini diambil lantaran pemerintah pusat menilai pemda selama ini tidak membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya.
“Saya bilang sih ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, penilaian mengenai kualitas belanja pemda yang buruk sudah terlanjur melekat di antara para pengambil keputusan. Sehingga seharusnya, sebelum pemda menuntut agar anggaran TKD tidak dipangkas, ada baiknya mereka berbenah diri terlebih dahulu.
“Mungkin desentralisasi enggak jelek-jelek amat tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus,” ungkap Purbaya.
Apabila pemda berhasil memperbaiki kualitas belanjanya, maka Purbaya berjanji akan meminta para pengambil keputusan untuk menaikkan kembali anggaran TKD. “Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi,” kata Purbaya.
Audiensi dengan APPSI
Pada siang tadi sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan. Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.
Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemda menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. “Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ujar Haris setelah pertemuan.
Penurunan anggaran TKD membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah. Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun. Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.
Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. “Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya,” ungkapnya.
Pujian Mahfud MD
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, memberikan pujian terbuka kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 05.50 WIB. Sosok Menkeu Purbaya belakangan memang menarik perhatian publik tanah air dengan sejumlah gebrakannya.
Sehari setelah dilantik sebagai Menkeu, Purbaya langsung mengeluarkan kebijakan menggelontorkan Rp200 triliun ke Bank Himbara. Beberapa hari kemudian, ia kembali menarik perhatian dengan menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak atau menambah pajak baru. Alih-alih menaikkan pajak atau menambah pajak baru, untuk mengejar target pajak, Menkeu Purbaya justru memilih mengejar Rp60 triliun pajak tertunggak dari 200 wajib pajak besar.
Upaya tersebut sepertinya tidak mudah karena tren pelemahan penerimaan, celah kepatuhan wajib pajak, serta potensi terpangkasnya setoran akibat kebijakan insentif masih membayangi target APBN 2025. Hingga saat ini, Menkeu Purbaya menegaskan akan menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dana tersebut tidak terserap maksimal.
Beberapa kebijakan tersebut dinilai mendapatkan respons positif dari publik dan pasar. Bahkan belakangan muncul istilah “Purbaya Effect”, yang merujuk pada reaksi pasar serta pergeseran ekspektasi kebijakan ekonomi setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Postingan Mahfud MD
Dalam postingan tersebut, Mahfud MD membagikan tulisannya disertai dengan tautan laman Wikipedia Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam postingannya, Mahfud menyoroti kinerja Purbaya yang dinilai tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak baru, sekaligus menindak praktik korupsi, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi di kementerian/lembaga dan BUMN.
“Salut kpd Menkeu Pak Purbaya. Dia tdk membebani rakyat dgn pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Trs maju, Pak. Bravo.????????????????,” tulis Mahfud.
Postingan ini menarik perhatian publik dengan lebih dari 76 ribu tayangan dalam waktu singkat. Postingan tersebut juga dibagikan ulang hampir 1.000 kali, disukai lebih dari 4.000 akun, dan memicu lebih dari 327 komentar.
Beberapa warganet menyoroti dukungan mereka terhadap langkah-langkah Menkeu Purbaya. Akun Ibnu Fallah menulis, “Riak-riak kecil mulai terasa mengganggu Pak Menkeu: ‘Jangan tarik dana MBG, sdh bagus kok terserap,’ kata orang kuat. ‘Jangan sok paling jago,’ kata salah satu anggota parpol. Gak sadar apa gangguan2 pd menkeu sama aja memancing amarah rakyat.”
Sementara akun Elle menilai kinerja Purbaya sebagai angin segar di tengah banyak kebijakan pejabat yang dianggap kontroversial. “Anomali ya prof, dari sekian banyak pejabat dan kebijakannya yang bikin hati panas, yang ngasih angin segar berasa banget kayak oase di gurun. Meskipun kita belum lihat hasilnya, semoga kedepannya terjadi perubahan yang baik,” tulisnya.
Komentar lain bahkan menempatkan Purbaya di jajaran tokoh nasional yang diharapkan membawa perubahan positif, bersama beberapa nama publik figur lainnya. Pujian Mahfud ini sekaligus menyinggung soal perbedaan kebijakan pajak saat ini dengan era sebelumnya, menunjukkan dukungan terhadap langkah-langkah Menkeu Purbaya yang lebih pro-rakyat dan tegas menindak korupsi.
