Kritik Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terhadap Fasilitas Pejabat dan Proyek yang Ditolak
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, memberikan kritik tajam terhadap fasilitas pejabat pemerintah dalam sebuah kunjungan ke kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara). Saat berkunjung ke Wisma Mandiri 2, Lantai 21 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), Purbaya menyampaikan humor gelap yang langsung menyinggung kontras antara fasilitas mewah yang diberikan kepada pejabat dengan standar hunian layak bagi rakyat kecil.
Kemewahan ruang kerja Ara membuat Purbaya mengingat kondisi hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program subsidi. Ia menyampaikan kritiknya dengan nada bercanda, tetapi pesannya cukup menohok. “Lihat ruang kerja anda, ya? Anda kasih apartemen ukuran berapa? Enggak adil ini,” ujarnya, sebelum buru-buru menegaskan bahwa ucapan tersebut hanya candaan.
Maruarar Sirait menjawab bahwa ruang kerja tersebut bukan untuk memanjakan dirinya, melainkan sebagai tempat kerja, rapat, dan aspirasi masyarakat. “Ratusan orang datang kemari,” katanya.
Purbaya menyoroti perbedaan kontras antara ruang kerja Ara yang luas dan standar ukuran rumah atau apartemen yang diberikan kepada rakyat kecil melalui program subsidi. Ia menegaskan bahwa standar hunian harus lebih manusiawi dan tidak memaksakan MBR pada kondisi yang terlalu sempit. Menurutnya, saat ini standar hunian yang ada, yaitu 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen, perlu direvisi.
Ara menjelaskan bahwa saat ini program perumahan subsidi memperhatikan berbagai profesi rakyat, mulai dari guru, dosen, perawat, hingga pegawai restoran. Prinsip utamanya adalah rumah dan tempat tinggal jangan jauh, sehingga mereka dekat ke kantor dan rumahnya.
Penolakan Terhadap Dua Proyek Didanai APBN
Baru sebulan menjabat sebagai Bendahara Negara, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi sorotan lantaran dinilai memiliki karakter yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling, tegas, dan penuh percaya diri. Bahkan, ia sudah tegas menolak pembiayaan sejumlah proyek dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Whoosh
Proyek pertama yang ditolak oleh Purbaya adalah pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN. Penolakan ini merupakan respons terhadap opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
Menurut Purbaya, proyek Whoosh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri. “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya juga mengungkap bahwa Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun. Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah. “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegasnya.
Penolakan Purbaya terkait pembayaran utang Whoosh dengan memakai APBN pun telah mendapat respon dari pemerintah. Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.
Family Office
Proyek kedua yang ditolak pembiayaannya dengan memakai APBN oleh Purbaya adalah family office, sebuah proyek yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali. Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.
Dalam tanggapannya, Purbaya mengaku tidak keberatan dengan pembentukan family office, tetapi ia juga menegaskan, tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut dari APBN. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek family office. “Biar saja. Kalau DEN bisa bangun [family office, red] sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya menyebut tidak ingin terlibat dalam rencana pembentukan family office, tetapi berseloroh akan mendoakannya. Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami konsep family office. “Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” tutur Purbaya. “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tandasnya.
