Situasi di Jalur Gaza Masih Penuh Ketidakpastian
PasarModern.com
Situasi di Jalur Gaza, Palestina belum sepenuhnya aman. Meskipun tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mulai diberlakukan, potensi ketegangan masih cukup besar. Seorang pejabat senior Hamas memperingatkan bahwa kelompoknya siap menghadapi kembali agresi Israel jika pertempuran kembali pecah.
Hamas adalah salah satu kelompok bersenjata yang ada di Palestina. Di Jalur Gaza, dominasi mereka cukup kuat, dan sering berkolaborasi dengan kelompok bersenjata lainnya. Pernyataan pejabat senior Hamas menunjukkan bahwa mereka masih ragu terhadap usulan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Meski begitu, Hamas berharap tidak akan kembali berperang. “Tetapi rakyat Palestina dan pasukan perlawanan akan menghadapi dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menangkal agresi ini jika pertempuran ini terpaksa terjadi,” ujar anggota biro politik Hossam Badran kepada AFP.
Peringatan ini muncul di tengah negosiasi gencatan senjata yang diperluas, yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bersama mantan Presiden AS Donald Trump. Di mana Donald Trump kembali tampil sebagai inisiator dalam upaya menghentikan perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama dua tahun.
Proposal Perdamaian Trump dan Penolakan Hamas
Pada 29 September lalu, Trump merilis proposal perdamaian berisi 20 poin. Adapun 20 poin tersebut mencakup pembebasan semua sandera Israel yang ditahan Hamas, pertukaran dengan 2.000 tahanan Palestina, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan baru di Gaza.
Hamas menyatakan persetujuan prinsip terhadap tahap pertama rencana tersebut yang saat ini sudah berlaku dan memungkinkan ribuan warga Gaza kembali ke rumah mereka. Namun, mereka menunjukkan penolakan terhadap bagian krusial dalam tahap kedua, terutama menyangkut pelucutan senjata dan penghapusan peran mereka dalam pemerintahan Gaza.
“Tahap kedua rencana Trump, sebagaimana terlihat jelas dari poin-poinnya sendiri, mengandung banyak kerumitan dan kesulitan,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan ikut dalam penandatanganan resmi kesepakatan damai yang digelar di Mesir.
Negosiasi di Mesir dan Partisipasi Berbagai Tokoh
Negosiasi di Mesir ini mempertemukan berbagai tokoh penting internasional, termasuk:
- Jared Kushner, arsitek utama proposal perdamaian
- Utusan Khusus AS Steve Witkoff
- Kepala intelijen Mesir Hassan Rashad
- Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman
- Kepala intelijen Turki Ibrahim Kalin
- Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer
- Delegasi dari kelompok Jihad Islam Palestina
Kehadiran negara-negara Arab dan Islam dalam proses ini dianggap Hamas sebagai faktor yang bisa memperkuat posisi negosiasi, sekaligus membatasi ruang gerak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam melanjutkan agresi.
Risiko Percaya pada Trump
Langkah politik yang sangat berisiko terpaksa ditempuh Kelompok Bersenjata Palestina di Gaza, Hamas. Hamas menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Kesepakatan gencatan senjata tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat (AS). Di mana salah satu pointnya adalah meminta Hamas untuk menyerahkan seluruh sandera yang mereka tahan di Gaza.
Kenapa langkah ini berisiko bagi Gaza? Pasalnya, keputusan ini diambil tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai penarikan penuh pasukan Israel. Kesepakatan hanya berdasarkan jaminan lisan, terutama dari Presiden AS Donald Trump. Di mana kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Jumat (10/10/2025).
Beberapa pejabat Hamas menilai ini sebagai “judi” politik. Mereka meyakini bahwa keterlibatan personal Trump dalam kesepakatan tersebut akan cukup untuk menahan Israel agar tidak melanjutkan operasi militernya setelah sandera dibebaskan.
Pandangan Hamas Terhadap Trump
Sebagaimana dikutip dari Al Arabiya, dua pejabat Palestina mengungkapkan, perubahan pandangan Hamas terhadap Trump — sosok yang sebelumnya mereka sebut sebagai rasis dan “resep kekacauan” — dipicu oleh satu panggilan telepon luar biasa pada September lalu.
Dalam panggilan yang disiarkan secara luas itu, Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Permintaan maaf ini terkait serangan Israel terhadap kompleks perumahan yang menjadi tempat tinggal para pemimpin politik Hamas di Ibu Kota Qatar, Doha.
Meskipun serangan tersebut gagal membunuh para pejabat Hamas, cara Trump menangani insiden itu meyakinkan Hamas bahwa ia mampu bersikap tegas terhadap Netanyahu dan serius ingin mengakhiri perang di Gaza.
Tidak Ada Jaminan Tertulis
Kesepakatan gencatan senjata ini dicapai setelah perundingan tidak langsung yang alot di resor Laut Merah, Sharm al-Sheikh, Mesir. Kehadiran orang-orang terdekat Trump, seperti menantu dan utusan AS Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta para tokoh regional lainnya seperti Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin, memberikan keyakinan yang cukup bagi Hamas untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Meski begitu, dua pejabat Hamas mengakui kepada Reuters bahwa kelompok itu tidak menerima jaminan tertulis formal yang didukung mekanisme penegakan hukum spesifik. Mereka hanya menerima jaminan lisan dari AS dan mediator — Mesir, Qatar, dan Turki — bahwa Trump akan memastikan kesepakatan tersebut terlaksana dan tidak akan membiarkan Israel melanjutkan kampanye militer setelah sandera dibebaskan.
Pengungsi Gaza Pulang ke Rumah
Sementara itu, puluhan ribu warga Palestina berbondong-bondong kembali menuju wilayah Gaza Utara yang porak-poranda pada Jumat (10/10/2025). Mereka pulang setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh AS secara resmi berlaku.
Kesepakatan ini membuka harapan besar bagi berakhirnya perang antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung selama dua tahun. Gencatan senjata terbaru ini merupakan langkah krusial untuk mengakhiri konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Perang tersebut diperkirakan telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat sekitar 90 persen dari 2 juta populasi Gaza harus mengungsi, bahkan berulang kali. Banyak dari pengungsi ini yang kembali dan mendapati rumah mereka hanya tinggal tumpukan puing.
Militer Israel telah mengonfirmasi dimulainya gencatan senjata tersebut. Sebanyak 48 sandera yang tersisa, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup, dijadwalkan akan dibebaskan paling lambat Senin (13/10/2025). Pembebasan ini dilakukan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Pernyataan Netanyahu dan Ancaman terhadap Hamas
Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tahap selanjutnya dari kesepakatan tersebut adalah pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza. “Jika ini tercapai dengan cara yang mudah — maka terjadilah.” “Jika tidak — itu akan dicapai dengan cara yang sulit,” ujar Netanyahu.
Netanyahu juga mengisyaratkan bahwa Israel mungkin akan melanjutkan serangan militernya jika Hamas tidak menyerahkan senjatanya. Netanyahu menambahkan bahwa Hamas menyetujui kesepakatan itu “hanya ketika merasa pedang sudah ada di lehernya — dan pedang itu masih ada di leher mereka”.
Diketahui, Hamas sendiri adalah salah satu kelompok perlawanan bersenjata Palestina yang saat ini berbasis di Gaza. Palestina sendiri memiliki banyak kelompok perlawanan bersenjata, di mana setiap partai memiliki sayap militernya. Hamas punya Al Qasam, sementara kelompok yang disebut Fatah punya sayap militer Martir Al-Aqsa. Ada juga kelompok Al Quds, dan lain-lain, termasuk yang berhaluan Marxis, Nasionalis Arab, Agama hingga sekuler.
