Penilaian Kinerja Menteri dalam Pemerintahan Prabowo
Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (Celios) baru saja merilis hasil survei kinerja para menteri dan kepala badan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi teratas sebagai pejabat dengan kinerja terburuk.
Bahlil memperoleh skor minus 151 poin, menjadi yang terendah di antara seluruh pejabat kabinet. Celios menjelaskan, survei ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pakar dan ahli kebijakan publik, untuk menilai capaian, efektivitas, serta dampak kebijakan para menteri terhadap publik. Daftar 10 Menteri dan Kepala Badan dengan Kinerja Terburuk Versi Celios adalah:
- Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (−151 poin)
- Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional (−81 poin)
- Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia (−79 poin)
- Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan (−56 poin)
- Fadli Zon – Menteri Kebudayaan (−36 poin)
- Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata (−34 poin)
- Zulkifli Hasan – Menko Bidang Pangan (−22 poin)
- Budiman Sudjatmiko – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (−14 poin)
- Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (−10 poin)
- Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (−7 poin)
Celios menilai sejumlah pejabat tersebut perlu di-reshuffle oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat kinerja kabinet dan mempercepat capaian program nasional.
Survei Poltracking: Lima Menteri dengan Kinerja Terbaik
Berbeda dengan Celios, lembaga riset Poltracking Indonesia merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error ±2,9 persen. Hasilnya, lima menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi versi Poltracking adalah:
- Nasaruddin Umar – Menteri Agama (65,7 % )
- Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga (63,5 % )
- Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (61,2 % )
- Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (61,0 % )
- Agus Subianto – Panglima TNI (60,2 % )
Kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 60 persen. Poltracking Indonesia juga menyajikan data tingkat persetujuan masyarakat terhadap reshuffle kabinet. Sebanyak 58.4 persen menyatakan setuju terhadap perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, sementara 10.5 persen tidak setuju.
Bahlil Lahadalia: “Itu Hak Prerogatif Presiden”
Menanggapi isu reshuffle dan hasil survei Celios, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih merespons santai. Ia menyatakan tidak mengetahui siapa menteri yang dimaksud Presiden dalam peringatan soal reshuffle. Menurutnya itu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama bus kota jangan saling mendahului, ya,” ujar Bahlil saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).
Bahlil menambahkan, para menteri sebaiknya tidak berspekulasi mengenai siapa yang dimaksud Presiden. “Sebagai sesama bus kota, kita tidak boleh menebak-nebak. Itu hak prerogatif beliau,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah dirinya pernah mendapat teguran, Bahlil menjawab dengan santai bahwa ia memang sering “ditegur” oleh Presiden. “Tegur apa? Ya saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan? Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur,” kata Bahlil sambil tersenyum.
Prabowo Tegas: Tiga Kali Teguran, Reshuffle!
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan peringatan keras kepada para menterinya. Dalam pidatonya di Sidang Senat Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025), Prabowo menegaskan dirinya tak akan ragu mengganti pejabat yang lalai.
“Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?” kata Prabowo dalam tayangan YouTube UKRI, Sabtu.
Ia menegaskan, peringatan akan diberikan hingga tiga kali sebelum menteri tersebut diganti. “Satu kali peringatan masih nakal, dua kali masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti demi bangsa dan rakyat,” tegas Prabowo, disambut tepuk tangan audiens.
Menurutnya, kasihan tidak boleh diberikan kepada pejabat yang gagal bekerja, karena yang paling berhak dikasihani adalah rakyat Indonesia. Harus diganti. Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani adalah rakyat Indonesia,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil demi pengabdian penuh kepada rakyat. Ia juga menyatakan tidak gentar menghadapi para koruptor yang mencoba meraup keuntungan dari uang negara. “Saya tidak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah tidak ada urusan,” katanya.
Ia juga menanggapi peringatan dari berbagai pihak soal potensi tekanan politik. “Saya dikasih peringatan, ‘Pak hati-hati, mereka punya uang, bisa bayar demo.’ Saya tidak peduli. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” tegasnya.
Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet. Terakhir, reshuffle jilid III digelar pada Rabu (17/9) di Istana Negara Jakarta, dengan pelantikan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam.
Pemerintah Siap Lanjutkan Evaluasi dan Reformasi Kabinet
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan reshuffle kabinet dilakukan semata untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Ia menyoroti sejumlah capaian seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan investasi lewat platform Danantara.
Namun demikian, Prasetyo mengakui masih ada sektor yang perlu diperkuat, termasuk keamanan fasilitas pendidikan keagamaan dan efisiensi birokrasi. “Dalam perjalanannya, kita temukan bahwa di sektor ini butuh perkuatan, di sektor lain terlalu besar, perlu perampingan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Prasetyo menyoroti kasus ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keamanan fasilitas pendidikan keagamaan. “Masa kita tidak boleh menambah satu direktorat khusus untuk menangani masalah ini? Cara berpikirnya harus substantif, bukan sekadar mempertanyakan kenapa ada penambahan seolah-olah tanpa perencanaan,” jelasnya.
“Ibarat pemain bola, kita merasa sudah jago. Tapi latihan tiap hari belum tentu menang. Begitu main, kita harus siap melakukan perubahan,” ujarnya.
