Peran BRICS dalam Membentuk Tatanan Dunia yang Lebih Setara
Rio de Janeiro mungkin dikenal karena samba dan pantainya yang hangat. Namun, di awal Juli 2025, kota ini mencatat sejarah penting dalam percaturan geopolitik dunia. KTT BRICS ke-17 yang digelar di kota tersebut bukan hanya menjadi ajang diplomasi tahunan, tetapi juga menjadi titik balik arah perjalanan forum ini. Mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for a More Inclusive and Sustainable Governance”, KTT ini menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro yang ambisius dan strategis, yang pada gilirannya menjadi peta jalan politik dan ekonomi baru bagi BRICS dalam membentuk tatanan dunia yang lebih setara dan inklusif.
Deklarasi ini menegaskan komitmen para pemimpin negara anggota BRICS untuk berperan lebih aktif sebagai kekuatan global. Mereka tidak hanya ingin terlibat dalam perdebatan internasional, namun juga berhasrat memengaruhi arah kebijakan dunia. Dengan bergabungnya anggota baru seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Indonesia, serta masuknya beberapa negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam, BRICS kini tampil sebagai koalisi yang lebih luas dan representatif dari Global Selatan.
Reformasi Sistem Multilateral
Deklarasi Rio secara tegas menyerukan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral. Beberapa poin utama meliputi:
- Reformasi Dewan Keamanan PBB agar mencerminkan realitas geopolitik kontemporer.
- Reformasi kuota dan kepemimpinan IMF dan Bank Dunia, yang dinilai terlalu lama mencerminkan arsitektur pasca-Perang Dunia II dan tidak relevan dengan proporsi ekonomi negara berkembang saat ini.
- Perlawanan terhadap unilateralisme dan penolakan atas dominasi sepihak dalam kebijakan ekonomi global, termasuk sanksi sepihak, proteksionisme lingkungan, dan diskriminasi digital.
Salah satu sorotan utama deklarasi adalah desakan reformasi terhadap lembaga Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) agar lebih inklusif, representatif, dan kredibel. Proses seleksi pimpinan harus berbasis merit, inklusif, dan mencerminkan keberagaman regional serta partisipasi perempuan di tingkat manajerial. Di sisi lain, struktur tata kelola lembaga Bretton Woods harus mencerminkan perubahan ekonomi global dan meningkatnya peran negara berkembang.
Inisiatif Tandingan dari BRICS
Koalisi ini mulai membangun inisiatif tandingan mulai dari digital (BRICS Global Governance of Artificial Intelligence), kesehatan (BRICS Health Cooperation Platform), energi (BRICS Energy Research Platform), keuangan (BRICS Payment System & Contingent Reserve Arrangement/CRA), pangan (BRICS Grain Exchange), hingga diplomasi multilateral dalam bentuk blok penyeimbang Global South. Ini menunjukkan bahwa forum ini ingin naik kelas dan bertransformasi, tidak hanya sebagai penonton dan forum dialog ekonomi semata, namun menjadi perancang arsitektur global baru.
Gangguan terhadap Hegemoni Barat
Namun, langkah-langkah baru tidak selalu berjalan mulus. Inisiatif yang dilakukan BRICS telah mengundang kekhawatiran dan menimbulkan kegelisahan di kalangan kekuatan mapan. Amerika Serikat, sebagai arsitek utama sistem Bretton Woods, tak lagi dapat mengabaikan implikasi geopolitik dan geoekonomi dari semakin kuatnya BRICS.
Di satu sisi, sistem pembiayaan dan perdagangan global berbasis dolar AS kini mulai terancam oleh upaya de-dollarization. Di sisi lain, legitimasi moral dan normatif Barat dalam mendikte aturan main global mulai tergerus. Dari sudut pandang AS, BRICS kini bukan lagi sekadar forum marjinal, tetapi mulai berperan sebagai “pesaing sistemik” terhadap kepemimpinan global AS.
BRICS sebagai Blok Keseimbangan
Di tengah dinamika ini, BRICS sendiri belum bebas dari masalah. Mereka dihadapkan pada tantangan internal yang perlu dikompromikan segera. Keragaman kepentingan, latar belakang politik, dan tingkat pembangunan ekonomi antar-anggota bisa menjadi hambatan yang mengganggu kemajuan koalisi. Untuk itu, diperlukan tata kelola internal yang lebih solid dan mekanisme koordinasi yang mampu menjembatani perbedaan.
Peran Indonesia dalam BRICS
Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS membuka peluang besar. Sebagai negara dengan tradisi diplomasi nonblok, peran aktif di ASEAN dan G20, serta pengalaman dalam berbagai forum multilateral, Indonesia bisa menjadi jembatan antara Global Selatan dan dunia maju. Keikutsertaan Indonesia memberi kesempatan untuk mendorong reformasi IMF dan Bank Dunia dari dalam, sekaligus memanfaatkan pembiayaan dari NDB bagi proyek-proyek nasional strategis tanpa mengorbankan kemandirian fiskal.
Indonesia juga dapat memperkuat peran UMKM dan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pembangunan BRICS ke depan. Selain itu, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penjaga keseimbangan. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, suara yang menjembatani – bukan memperlebar jurang – semakin dibutuhkan. Indonesia bisa memastikan agar BRICS tidak berubah menjadi forum tandingan yang konfrontatif, tetapi tetap menjadi platform kolaboratif yang mendorong reformasi sistem internasional secara damai dan terukur.
Dunia yang Lebih Setara dan Berkeadilan
Dunia saat ini sedang menyaksikan perubahan besar dalam lanskap global. Sistem yang lama mulai goyah, dan pondasi tatanan baru sedang dibangun. BRICS, lewat Deklarasi Rio, telah meletakkan batu pertama arah baru itu. Kini, terserah kepada para anggotanya, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa jalan yang ditempuh bukan hanya menjanjikan perubahan, tetapi juga memberi harapan. Satu kenyataan hari-hari ini, dunia tak bisa lagi didikte oleh satu blok kekuatan saja. Mungkin kini saatnya bagi Global Selatan untuk tak hanya bersuara, tetapi ikut menentukan arah. Indonesia, dengan segala potensinya, berada dalam posisi strategis untuk menjadi bagian dari sejarah baru ini – sebuah dunia yang lebih setara, seimbang, dan berkeadilan.
