Presiden Prabowo sudah merencanakan beberapa taktik penting guna memelihara perekonomian Indonesia usai menghadapi kenaikan bea masuk sebesar 32 persen dari Amerika Serikat.
Langkah-langkah itu mencakup penguatan kerjasama internasional serta peningkatan kedaulatan ekonomi lewat implementasi kebijakan pengolahan lebih lanjut produk dan beragamnya tujuan ekspor.
Baru-baru ini, Presiden AS, Donald Trump, telah menerbitkan aturan tentang penambahan tarif impor sebesar 10% untuk semua produk dari setiap negara di planet ini, hal tersebut menimbulkan tensi dalam urusan ekonomi global.
Indonesia, beserta negara-negara ASEAN yang lain, menghadapi ancaman dampak besar akibat penerapan tariff saling berbalasan itu, di mana Indonesia sendiri mendapat beban kenaikan tarif hingga 32 persen.
Sebaliknya, negara-negara ASEAN lainnya pun menghadapi bea masuk yang cukup tinggi, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam dengan tarif 24%, Filipina sebesar 17%, Singapura mendapat tarif 10%, Kamboja di level 49%, Laos pada angka 48%, Vietnam berada di 46%, Myanmar mencatatkan 44% serta Thailand memiliki tarif impor sekitar 36%.
Menurut pernyataan Tim Media Prabowo, Presiden Indonesia Prabowo Subianto beserta para pemimpin negara-negara ASEAN lainnya telah mengadakan koordinasi secara virtual guna menyusun tanggapan bersama terkait kebijakan proteksionis tersebut.
Negara-negara yang berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut melibatkan Malaysia, Brunei, Filipina, serta Singapura.
Langkah Trategis Prabowo
Presiden Prabowo Subianto, dengan pandangan masa depan yang luas, sudah merencanakan tindakan-tindakan penting untuk mengatasi efek buruk dari keputusan tariff Amerika Serikat.
Satu poin penting yang dibahas adalah meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dengan menerapkan strategi hilirisasi serta mengembangkan kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Menurut Direktur dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, tindakan Prabowo telah dapat ditebak jauh hari sebelumnya sebagai tanggapan atas potensi munculnya perang perdagangan.
“Menurut pendapat saya, hal ini telah diramalkan dari waktu yang lama oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan segera terwujud. Bukti nyata adalah bahwa Prabowo sudah merencanakan strategi ekonomi dan diplomatik untuk menguatkan kedaulatan ekonomi lokal, misalnya melalui proses pengolahan produk hulu menjadi hilir, meningkatkan kerjasama internasional, serta mendirikan Danantara sehingga investasi di bidang manufaktur tidak lagi bergantung pada pihak asing. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prabowo memiliki visi panjang,” ungkap Iwan Setiawan saat wawancara pada Minggu (6/4).
Prabowo dengan giatnya melakukan diplomasi untuk menemukan solusi jangka panjang yang bisa memperkecil ketergantungan pada pasaran AS yang mulai bersikap protesionalistik.
Pemerintah Indonesia pun tengah merancang regulasi guna mendukung industri pembuatan lokal serta menciptakan kesempatan pasar yang lebih handal bagi para ekspor nasional.
Melalui implementasi aturan tariff dari Amerika Serikat tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan merencanakan strategi kerjasama dagang yang lebih luas tanpa bergantung pada pasar AS.
Indonesia berencana memperkuat kerja sama ekonominya dengan negara-negara di ASEAN, Asia, serta wilayah-wilayah lain, sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap pasar ekspor yang dipengaruhi oleh kebijakan proteksionis dari negara-negara utama seperti Amerika Serikat.
Di masa mendatang, diharapkan Indonesia akan mampu menjadi lebih tahan terhadap ketidakstabilan ekonomi global melalui penerapan kebijakan yang lebih cermat dan terarah.
Tindakan Cepat Prabowo Dapatkan Pujian
Presiden Prabowo diberikan banyak pujian karena tanggapannya yang cepat terhadap keputusan tariff Amerika Serikat.
Iwan Setiawan mengapresiasi tindakan cepat Prabowo dalam melancarkan diplomasi ke berbagai negara, baik di kawasan ASEAN maupun global, guna menemukan opsi pasar ekspor alternatif.
Setelah pengumuman keputusan tariff oleh Trump, Prabowo segera menyambangi beberapa tokoh global, di antaranya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Kita harus mengapresiasinya serta mendukungnya. Beberapa negara ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pilihan pasar eksport yang lebih handal dan mandiri dari kebijakan proteksionis milik negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memperkuat kolaborasi perdagangannya dengan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah,” ungkap Iwan Setiawan saat memberikan pernyataan kepada jurnalis pada hari Minggu, 6 April 2025.
Menurut Iwan, perdagangan antar negara ini memberikan tantangan signifikan bagi pemerintahannya yang baru dimulai untuk Prabowo-Gibran. Meski begitu, Iwan mengatakan bahwa hal tersebut telah diperkirakan sejak lama oleh Prabowo.
“Bukti nyata bahwa Prabowo telah merancang strategi ekonomi dan diplomatik untuk menguatkan kedaulatan perekonomian nasional, misalnya melalui proses hilirisasi, membangun kerjasama lebih kuat dengan negara-negara lain, serta mendirikan konsep Danantara guna mencegah dependensi luar negeri pada sektor investasi manufakturing. Ini semua membuktikan bahwa Prabowo memiliki visi panjang,” ungkapnya.
Indonesia sampai India mengirim tim lobi ke Amerika
Pemerintah Indonesia mengirim delegasi negosiasi kelas atas ke Gedung Putih setelah Presiden Amerika Serikot Donald Trump menetapkan bea masuk tambahan sebanyak 32% pada produk-produk dari Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KKP), Hasan Nasbi.
Dalam pernyataan formalnya, dia mengungkapkan bahwa pihak pemerintahan sedang berusaha sebaik mungkin dalam menanggapi keputusan presiden Trump tentang penyegaran tariff resiprokal tersebut.
Sebagai langkah pertama, pemerintah kini tengah menilai efek dari implementasi kebijakan tariff timbal-balik yang dijalankan oleh pemerintahan Amerika Serikat.
Pihak pemerintah ikut meninjau ulang untuk menyederhanakan peraturan sehingga barang buatan Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik. Mereka juga berencana untuk meluaskan jaringan perdagangan nasional, meningkatkan pengolahan bahan mentah lokal, serta memperkokoh ketahanan permintaan di pasar domestik.
Untuk meminimalkan efek merugikan terhadap ekonomi Indonesia, pihak berwenang juga mengirim rombongan perunding ke Amerika Serikat guna melakukan negosiasi dengan pemerintahan AS.
“Pemerintah mengutus regu negosiator senior ke AS (Amerika Serikat) untuk berunding,” ujar Hasan Nasbi melalui pernyataan tertulis hari Jumat, 4 April 2025.
Dengan metode ini, pihak pemerintah bertujuan supaya keputusan tariff dari Trump tidak memberi dampak besar terhadap hasil ekspor Indonesia. Hal tersebut mengacu pada fakta bahwa nilai ekspor Indonesia menuju Amerika Serikat telah menembus angka sebesar 2,35 miliar dolar di bulan Februari tahun 2025.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor tersebut melebihi angka pada Februari 2024 yang mencapai 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 dengan total 2,33 miliar dolar.
India Hingga Vietnam Bergabung dalam Kegiatan Diplomasi dengan Trump
Bukan hanya Indonesia, beberapa negara di ASEAN seperti India yang terdampak oleh kebijakan tariff baru dari Trump pun berusaha dengan gigih untuk membujuk pemerintah Amerika Serikat supaya mengurangi keputusan tersebut.
Kementerian Perdagangan dan Industri India menyampaikan dalam suatu pernyataan bahwa mereka berupaya mengejar solusi tepat waktu melalui Perjanjian Dagang Bilateral multisektor yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat setelah Trump menerapkan tariff impor sebesar 26% terhadap New Delhi.
Walaupun Trump menerapkan tariff impor sebesar 26%, Kementerian Perdagangan dan Industri India menyatakan bahwa negara tersebut tetap akan “terus bersentuhan” dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan tariff baru yang diberlakukannya.
Tindakan yang sama pun diambil oleh pemerintah Vietnam setelah Trump menekan ekonominya dengan tarif sebesar 46 persen. Kemudian, para petinggi Vietnam langsung bertindak dan memulai upaya loby terhadap Donald Trump guna mereduce tarif tersebut.
Presiden Trump secara resmi mengonfirmasikan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam telah melaksanakan sebuah panggilan telepon yang sangat efektif dengannya pada hari Jumat (4/4/2025).
Panggilan telepon tersebut dilancarkan oleh Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam kepada Trump dengan tujuan meyakinkannya supaya memperkecil bea masuk yang dikenakan.
Vietnam menawarkan untuk mengurangi tarif produk dari Amerika Serikat menjadi nol apabila dapat mencapai persetujuan yang baik dengan AS.
“Baru-baru ini sempat berbicara melalui telpon dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, beliau menyampaikan bahwa Vietnam bersedia menurunkan tarif menjadi nol bila kedua negara bisa mencapai suatu perjanjian,” ujar Trump pada platform Truth Social seperti dilansir oleh The Guardian.
Trump tidak memberikan detail spesifik tentang perjanjian apa yang sudah dia capai dengan pemerintah Vietnam melalui tweetnya; ia hanya berterima kasih kepada To Lam. Ia pun mengungkapkan harapannya untuk bertemu kembali dengan To Lam tersebut.
“Ia menyampaikan rasa terimakasihnya kepada orang tersebut mewakili negaranya dan menambahkan bahwa ia berharap untuk bertemu dalam waktu yang tidak lama lagi,” katanya.
Mengikuti negara-negara lain, Israel dikabarkan sedang mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat guna mendapatkan penurunan tariff yang sebelumnya diimplementasikan oleh Trump.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menulis di X bahwa Kementerian Keuangan sedang melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperkecil jangkauan tariff serta meredakan pengaruhnya pada industri Israel.
Langkah ini diambil oleh pemerintah Israel setelah sekutu yang dekat dengan AS terpengaruh oleh tarif baru Trump sebanyak 17 persen.
Asosiasi Produsen Israel (MAI) menyampaikan bahwa pernyataan tariff oleh Trump sangat mengejutkan mereka karena kebijakan itu membawa tantangan signifikan terhadap perekonomian Israel.
Untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi akibat konflik, pemerintah Israel menyatakan mereka saat ini berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat guna memastikan dispensasi bagi Israel.
Setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebelumnya menyatakan penghapusan seluruh tarif impor yang tersisa dari AS ke Israel, hal ini berdampak pada hanya satu persen barang-barang Amerika yang masih terkena bea masuk tersebut.
(Tribunnews.com/Glery Lazuardi, Namira Yunia Lestanti)