Sejarah Kerja Sama Indonesia dan China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pada tahun 2014, terjadi pertemuan penting antara Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta dan menjadi momen krusial dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang infrastruktur dan investasi. Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi oleh seorang menteri, yaitu Sofyan Djalil, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Profesor Sulfikar Amir, sosiolog perkotaan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok terjadi dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh mulai dibicarakan secara serius pada saat Jokowi berkunjung ke Tiongkok satu bulan sebelumnya. Kunjungan tersebut menjadi awal dari pembicaraan mengenai kerja sama infrastruktur transportasi modern.
Sofyan Djalil, yang sempat menjabat beberapa posisi strategis dalam pemerintahan, merupakan sosok yang sangat berpengalaman. Ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 27 Oktober 2014, namun hanya menjabat selama satu tahun sebelum digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016). Setelah itu, ia kembali menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang hingga 2022.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi ikon modernisasi transportasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Namun, proyek ini kini tengah menjadi polemik lantaran utang yang cukup besar. Menurut Sulfikar Amir, kesepakatan yang dibuat Jokowi dan Xi Jinping pada 2014 itulah yang membuat perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi tidak matang dan berakhir seperti saat ini.
Perbedaan Perencanaan dengan Jepang
Sulfikar Amir menilai bahwa perencanaan dari Jepang mengenai titik berhenti Whoosh justru lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Tiongkok. Ketika pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Jepang, negeri tirai bambu itu tidak melakukan studi kelayakan secara mendalam seperti yang dilakukan oleh Jepang sebelumnya.
China hanya menggunakan studi kelayakan dari Jepang dan dari situlah anggaran dibuat. Perencanaan dari Jepang itu jauh lebih bagus. Berhenti di Tugu Atas, Jakarta, lalu di Bandung, itu di Stasiun Bandung, center to center. Ketika China masuk, mereka tidak melakukan studi kelayakan, mereka hanya mengkaji studi kelayakan dari Jepang yang dilakukan dalam waktu 3 bulan. Lalu kemudian mereka membuat susunan anggaran yang sebenarnya tidak berbasis pada studi-studi empirik, berbeda dari apa yang dilakukan oleh Jepang.
Rebutan Antara Jepang dan Tiongkok
Proyek kereta cepat sempat menjadi “rebutan” antara pemerintah Jepang dan Tiongkok. Hal ini bermula pada 2014-2015, di mana proyek kereta cepat awalnya merupakan gagasan Jepang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sudah sempat melakukan studi kelayakan, meski saat itu pemerintah Indonesia belum memutuskan soal kerja sama.
Studi kelayakan itu dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN). Ketika pemerintahan beralih dari era SBY ke Jokowi, diputuskan oleh pemerintah Indonesia, proyek kereta cepat akan dibangun dengan rute Jakarta-Bandung.
Pemerintah Indonesia lantas membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik, hingga masuklah Tiongkok sebagai lawan Jepang yang sebelumnya sudah lebih dulu menyatakan minatnya.
Profil Sofyan Djalil
Sofyan Djalil adalah seorang politikus asal Aceh. Politikus kelahiran Aceh, 23 September 1953 itu terakhir kali menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Sofyan Djalil ternyata sudah 5 kali diganti dalam resuffle kabinet.
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (masa jabatan 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007) dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Pada saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, tahun 2005 Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi wakil Indonesia dalam Perjanjian Helsinki.
Delegasi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, pada saat resuffle kabinet pada tahun 2007, Sofyan Djalil kemudian dialihkan untuk menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet yang sama (masa jabatan 9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009).
Setelah itu, pada tahun 2014, Sofyan Djalil kembali diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (masa jabatan 27 Oktober 2014 –12 Agustus 2015).
Saat resuffle kabinet, Sofyan Djalil kemudian dialihkan lagi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet yang sama (masa jabatan 12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016). Pada resuffle kabinet jilid II itu, Sofyan Djalil digeser dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro untuk kemudian dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Juli 2016 silam. Hingga pada resuffle kabinet bulan Juni 2022 lalu, Sofyan Djalil resmi diberhentikan dari kabinet kerja tersebut.
