Refleksi Kebijakan Publik
Tulisan ini menyoroti beberapa kebijakan publik dari pemerintahan Prabowo sebagai catatan setahun pemerintahannya:
-
Pemberlakuan PPN 12%
Pada Januari 2025, pemerintah memberlakukan PPN sebesar 12%. Dengan kenaikan pajak ini, pemerintah berharap meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai program-program yang telah dirancang.
Kenaikan PPN juga dimaksudkan sebagai instrumen dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Namun, reaksi masyarakat cukup keras. Media sosial dipenuhi penolakan, dengan banyak orang menilai kebijakan ini akan menekan daya beli karena memengaruhi harga barang atau jasa.
Sebagian pengamat berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% akan menambah beban kelas menengah dan berpotensi menciptakan kelompok miskin baru. Akhirnya, pada 31 Desember 2024, tepat sehari sebelum diterapkan, pemerintah merevisi kebijakannya dengan fokus hanya kepada barang dan jasa mewah. -
Larangan Penjualan Gas 3 Kilogram
Pada Februari 2025, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg secara eceran. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa larangan ini ditujukan untuk mengendalikan harga di masyarakat agar tidak ada yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, Kementerian ESDM mendapatkan laporan mengenai penyaluran LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, berkebalikan dengan tujuan subsidi kepada masyarakat. Dampak dari pembatasan penjualan gas melon ini adalah antrean di banyak daerah.
Masyarakat protes dan merasa kesulitan dalam mengakses LPG 3 kg sebab pengecer tidak lagi diperbolehkan menjualnya. Tidak lama setelahnya, pemerintah membatalkan kebijakan tersebut dan memastikan LPG 3 kg bisa didistribusikan secara eceran.
Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa kebijakan larangan tersebut sebenarnya bukan berasal dari presiden. Namun, melihat situasi dan kondisi, Presiden turun tangan menginstruksikan agar para pengecer tetap bisa berjualan kembali sambil pengecer akan dijadikan sub-pangkalan. -
Pengangkatan CPNS
Pada Maret 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadwalkan pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Oktober 2025 dan Maret 2026.
Pemerintah menyatakan opsi ini dipilih dalam rangka penataan kesiapan atau proses di lapangan agar lebih komprehensif. Para calon pekerja yang telah bersiap memasuki lembaran baru kecewa karena harus menunggu lebih lama lagi.
Permasalahannya, tidak sedikit yang telah memutuskan berhenti kerja dari tempat sebelumnya dan terpaksa menganggur sampai nanti masa pengangkatan tiba. Informasi tentang perubahan jadwal ini menimbulkan reaksi negatif dari publik dan viral. Akhirnya pemerintah memperbaharui keputusan yang sudah dibuat dan pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025. -
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pada September 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak Februari 2025 menuai berbagai masalah, blunder dan viral terkait implementasi yang dihadapi, terutama insiden keracunan massal lebih dari 10.000 siswa yang menunjukkan kegagalan dalam penyiapan dan distribusi makanan.
Kritikan juga muncul terkait kebijakan penggunaan makanan olahan ultra-processed (UPF) seperti nugget dan burger, yang dinilai tidak sehat meski dibuat oleh UMKM lokal, serta ketidaksesuaian antara tujuan awal program dengan realitas di lapangan. Banyak yang menyuarakan MBG dihentikan sementara guna memperbaiki kendala yang ada.
Refleksi Komunikasi Pemerintahan
Catatan penting dari komunikasi pemerintahan setahun pemerintahan Prabowo adalah komunikasi antar lembaga negara. Di beberapa isu krusial, seperti pendidikan, kebijakan pangan, hingga isu sosial ekonomi, masih sering kali ditemukan perbedaan narasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pejabat publiknya.
Komunikasi pemerintahan sendiri menurut Erliana Hasan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi pemerintahan yang efektif memerlukan satu pintu narasi. Tanpa hal tersebut, publik tentu kesulitan menangkap arah kebijakan secara utuh.
Inkonsistensi narasi antara pemerintah, lembaga negara, dan pejabat publiknya berpotensi mendegradasi kredibilitas pemerintahan di mata publik. Ketika publik menerima informasi yang berbeda dari pejabat publik maka kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola isu publik melemah.
Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa koordinasi antar penyelenggara negara tidak berjalan baik, bahkan menjadi tanda bahwa kebijakan pemerintah dibuat tanpa arah yang jelas.
Selain itu, tantangan komunikasi pemerintahan setahun pemerintahan Prabowo terletak pada bagaimana pemerintah membangun pola komunikasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap masyarakat.
Komunikasi pemerintahan yang efektif tidak berhenti pada penyampaian pesan satu arah, dari atas ke bawah, namun perlu komunikasi dua arah (two way communications). Komunikasi pemerintahan yang efektif menuntut keterbukaan pemerintah terhadap masukan, kritik, dan suara publik.
Tanpa pelibatan publik, komunikasi pemerintahan berisiko menjadi instruksi yang hanya menegaskan kekuasaan, bukan sebagai sarana membangun kepercayaan, partisipasi, dan kolaborasi publik secara luas.
Lanskap komunikasi pemerintahan kini telah mengalami transformasi, fungsi kehumasan tidak sekadar menyebarkan informasi atau menyebarkan berita seremonial belaka, Namun menjadi pengendali reputasi dan pusat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Efektivitas komunikasi pemerintahan dapat tercapai jika didukung integrasi teknologi digital, literasi media, dan kolaborasi antarpelaku komunikasi pemerintahan. Sinergi antara teknologi dan kehumasan menjadi kunci dalam membangun partisipasi masyarakat serta memperkuat narasi yang inklusif dan adaptif.
Pentingnya pemanfaatan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperluas jangkauan komunikasi pemerintahan. Media sosial kini menjadi ruang interaksi strategis antara pemerintah dan masyarakat ditengah keterbatasan anggaran, platform digital akan menjadi solusi efektif dalam diseminasi informasi publik.
Selain itu media monitoring berperan penting dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu yang berkembang, baik di media massa maupun media sosial, sehingga pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat.
Penutup
Kebijakan publik pemerintahan Prabowo semestinya dibuat dengan pendekatan bukti (evidence based policy ), sains dan data yang kokoh. Penyampaian informasi yang tegas, tata kelola yang baik, transparansi, dan pelibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilannya.
Strategi komunikasi pemerintahan yang efektif adalah tantangan kedepan yang akan mendukung kinerja Presiden Prabowo dan kabinetnya. Orkestrasi komunikasi pemerintahan Prabowo yang terencana dan dua arah akan meraih simpati dan dukungan publik.
Setahun pemerintahan Prabowo refleksi kebijakan publik dan efektivitas komunikasi pemerintahannya hendaknya menjadi catatan penting untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang.
