Presiden Prabowo Sebut Ada 1.063 Tambang Ilegal di Indonesia
Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan nama Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan penting terkait keberadaan tambang ilegal di Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen Jakarta Pusat, ia mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 1.063 tambang ilegal yang beroperasi. Menurut informasi yang ia terima, kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut mencapai angka Rp 300 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tambang ilegal. Ia menekankan bahwa setelahnya, semua aktivitas penambangan yang melanggar aturan akan ditertibkan. “Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” ujarnya dalam pidatonya.
Selain itu, ia meminta seluruh anggota partai politik untuk menjadi saksi atau justice collaborator jika terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat dan partai politik dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi.
“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan melindungi anggota partai sendiri jika terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. “Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.
Peringatan Keras kepada Pejabat yang Terlibat
Prabowo memberi peringatan keras kepada para jenderal yang menjadi pendukung pengusaha tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk terus mendukung praktik ilegal. “Saya beri peringatan, baik jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” katanya.
Pernyataan Prabowo tentang penindakan tambang ilegal mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan tersebut hanya sebatas retorika kosong tanpa tindakan nyata. Sementara itu, beberapa lainnya menilai bahwa langkah yang diambil oleh presiden merupakan bentuk komitmen untuk mengatasi kejahatan ekonomi.
Penilaian dari JATAM: Retorika Kosong?
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Prabowo hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar masalah. Menurut Alfarhat Kasman, tim Divisi Kampanye JATAM, realitas selama puluhan tahun menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak kembali kepada rakyat, melainkan dimanfaatkan oleh segelintir korporasi besar.
Kasman menyoroti bahwa meskipun Prabowo menyebutkan jumlah tambang ilegal dan kerugian negara, praktik ilegal tetap berlangsung bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa para aktor di balik bisnis tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum, termasuk keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi.
Menurut Kasman, JATAM menilai bahwa pidato Prabowo tidak membahas masalah industri tambang secara menyeluruh. Masih banyak perusahaan legal yang juga melanggar hukum, tetapi tidak ditindak.
Dukungan dari DPR dan Menteri Yusril
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Prabowo menindak tambang ilegal. Ia menilai bahwa semangat presiden dalam menegakkan hukum harus didukung.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga menyambut baik komitmen Prabowo dalam mengatasi kejahatan ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret, seperti pencabutan izin dan pembatalan tanah yang tidak digunakan.
Yusril menjelaskan bahwa pertambangan ilegal merugikan negara dan rakyat, karena kekayaan alam diekspor ke luar negeri dan uangnya disimpan di luar negeri. “Ini sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak,” tuturnya.
Pandangan Pengamat: Presiden Tabuh Genderang Perang
Pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa pernyataan Prabowo akan menindak tambang ilegal sebagai bentuk ketegasan untuk mendobrak praktik yang selama ini merugikan negara. Ia menilai bahwa pernyataan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR menandai awal dari sebuah perang terhadap oknum yang terlibat dalam tambang ilegal.
Agung menilai bahwa langkah Presiden ini menjadi preseden positif dalam memimpin perang melawan praktik yang menguntungkan satu kelompok saja. “Ini langkah yang kita patut apresiasi,” ujarnya.
Related posts:
