Bupati Aceh Tengah Mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam Penanganan Bencana
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di wilayahnya. Surat tersebut menegaskan bahwa dirinya sebagai bupati menyatakan ketidakmampuan untuk menangani proses tanggap darurat secara optimal akibat keterbatasan sumber daya yang ada.
Surat Haili Yoga tersebut kini viral di media sosial dan diunggah kembali oleh akun Instagram @folksaceh, Senin (1/12/2025). Isi surat itu menegaskan bahwa Haili Yoga sebagai bupati menyatakan ketidakmampuan menangani proses tanggap darurat di daerahnya, Aceh Tengah.
Sejauh ini, sedikitnya ada tiga bupati yang secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya. Yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Profil Bupati Aceh Tengah Haili Yoga
Drs Haili Yoga MSi lahir di Kelupak Mata Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada 3 Februari 1970. Ia memiliki catatan perjalanan panjang dalam karier pemerintahan. Pada Sabtu (15/2/2025), Haili Yoga dilantik sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025-2030. Ia berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Tengah. Haili Yoga berpasangan dengan Muchsin Hasan MSP. Dalam kontestasi ini mereka mencatatkan kemenangan yang membanggakan bagi masyarakat Aceh Tengah.
Haili Yoga merupakan sosok yang dikenal luas oleh masyarakat Aceh Tengah. Tidak hanya karena kiprahnya dalam pemerintahan, tetapi juga atas dedikasinya terhadap kemajuan daerah. Ia pernah menerima penghargaan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Terbaik se-Indonesia pada tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebuah prestasi yang mencerminkan integritas dan komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pendidikan dan Karier Bupati Haili Yoga
Pendidikan menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup Haili Yoga. Ia memulai pendidikan dasarnya di SDN Kelupak Mata pada tahun 1982. Kemudian, ia melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 4 Takengon (1985) dan SMA Negeri 2 Takengon (1988). Setelah itu, Haili Yoga menempuh pendidikan tinggi di Universitas Iskandar Muda, dimana ia meraih gelar Sarjana (S1) Administrasi Negara pada tahun 1993. Tidak berhenti sampai di situ, Haili Yoga melanjutkan studi magisternya di Universitas Syiah Kuala pada Program Studi Magister Administrasi (PSMA) dan meraih gelar Magister pada tahun 2017.
Perjalanan karier Haili Yoga dimulai pada tahun 1988, ketika ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak saat itu, ia terus mengembangkan kariernya dalam berbagai posisi di pemerintahan. Dimulai dari Kepala Subbagian TU SMP Negeri 1 Singah Mulo pada tahun 1994 hingga 1996. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Subbagian TU SMK Negeri 1 Takengon (1996-2003). Kemudian Kepala Subbagian Umum Dinas Perkebunan Aceh Tengah (2003), dan berbagai posisi strategis lainnya di pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
Karier Haili Yoga semakin menonjol saat ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata Bener Meriah pada periode 2006-2012. Kemudian, ia mengemban posisi penting sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Bener Meriah (2012-2016), dan Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata Bener Meriah (2016-2017).
Dari tahun 2017 hingga 2019, Haili Yoga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah. Dilanjutkan dengan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bener Meriah pada tahun 2019. Pada 2019-2022, Haili Yoga dipercaya untuk memimpin sebagai Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu, Karir Haili Yoga semakin melenting, pada 14 Juli 2022 ia mendapatkan amanah baru dan dilantik menjabat sebagai Pj Bupati Bener Meriah yang membuat namanya semakin dikenal.
Setelah menjabat sekitar 2 tahun lebih tepatnya di Juli 2024, Haili Yoga memutuskan mundur dari jabatanya sekaligus statusnya sebagai ASN, lantaran akan maju dalam perhelatan pilkada Aceh Tengah 2024. Langkah tersebut menjadi kunci keberhasilan Haili Yoga bersama Muchsin Hasan setelah KIP secara langsung mengumumkan kemenganan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tersebut dengan memperoleh 53.774 suara.
Atas capaian suara terbanyak tersebut, Haili Yoga dan Muchsin Hasan secara resmi terpilih sebagai Bupati dan Wakil bupati Aceh Tengah priode 2025-2030, dan diagendakan akan dilantik pada 15 Februari 2025 mendatang.
Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Aceh Tengah
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menjadi perhatian publik setelah ia resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Surat tersebut menjadi viral setelah beredar luas di media sosial, salah satunya melalui unggahan akun Instagram @folksaceh pada Senin (1/12/2025).
Dalam surat resmi itu, Haili Yoga menyatakan bahwa dirinya selaku bupati tidak mampu menangani proses tanggap darurat secara optimal akibat keterbatasan sumber daya yang ada. Dokumen tersebut ternyata telah dibuat sejak 27 November 2025, sebelum kondisinya menjadi perbincangan nasional.
Akses vital terputus di 14 kecamatan dan data terbaru mencatat 24 jiwa masih dinyatakan hilang. Hal ini disampaikan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, dalam siaran langsung dengan media nasional hari ini, Minggu (30/11/2025). Mengutip laporan resmi Kepala BPBD, Andalika, yang mencakup periode 25 hingga 29 November 2025.
Bupati Haili Yoga mengungkapkan bahwa kerugian yang ditimbulkan sangat masif, dengan total 54.199 jiwa terpaksa mengungsi, dan korban meninggal dunia mencapai 21 jiwa. “Data ini menunjukkan skala bencana yang kita hadapi. Prioritas pertama kami adalah mencari 24 saudara kita yang hilang dan memastikan semua pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar,” ujar Haili Yoga, dengan nada prihatin.
Meskipun tantangan akses masih besar, Bupati menyampaikan kabar baik terkait distribusi bantuan. Logistik dari Pemerintah Provinsi dan Pusat sudah mulai masuk melalui jalur udara untuk menjangkau desa yang terisolir. “Alhamdulillah, bantuan udara, khususnya logistik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sudah mulai masuk. Ini sangat membantu kami mendistribusikan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak,” kata Haili Yoga.
Namun, ia menegaskan bahwa volume bantuan tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan puluhan ribu warga yang terdampak. Selain itu, upaya penyaluran bantuan di lapangan terkendala parah. “Bantuan yang masuk masih sangat kurang. Di sisi penyaluran, masalah utama kami adalah keterbatasan BBM dan banyaknya jalan yang terputus. Sebanyak 59 ruas jalan masih sulit dilalui dan ini menghambat mobilisasi tim kami,” terangnya.
Laporan mencatat sebanyak 779 unit rumah warga mengalami rusak berat. Bahkan, putusnya jaringan listrik dan telekomunikasi sempat terjadi di 14 kecamatan, meskipun sebagian besar kini sudah mulai pulih dengan bantuan internet satelit. Bupati mengakui adanya krisis sembako “sandang/pangan” di wilayah terdampak.
Apalagi, akses air bersih tidak tersedia dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat terbatas digunakan secara prioritas untuk operasional evakuasi dan pengiriman bantuan. Layanan kesehatan bergerak telah menjangkau 402 jiwa pengungsi. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, di mana terdapat 1.230 Balita dan ratusan ibu hamil serta menyusui yang membutuhkan penanganan medis spesifik.
“Stok obat anti-biotik dan analgetik kami hanya 300 piece saat ini. Untuk kebutuhan cuci darah, BHP hanya tersedia sampai 3 Desember. Ini kritis. Kami butuh pasokan obat-obatan standar sesegera mungkin,” ujarnya.
Di akhir laporannya, Bupati Haili Yoga menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja tanpa lelah. “Kami mohon dukungan dari seluruh pihak. Kami yakin, dengan kerja sama, Aceh Tengah akan segera pulih dari bencana ini,” tutupnya.
Respons Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati Aceh yang Tidak Sanggup Menangani Banjir
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons terkait adanya sejumlah bupati di Provinsi Aceh yang mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), korban banjir dan longsor di Aceh tercatat 96 orang meninggal dunia, 75 orang masih dinyatakan hilang, dan 62.000 Kepala Keluarga (KK) mengungsi.
Tito memahami sikap dan keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena akses jalan tertutup dan distribusi makanan terganggu. “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Ia pun mencotohkan di Aceh Tengah, bupati menyampaikan bahwa tidak mampu melayani. Tito pun juga memaklumi dan mewajarkan hal tersebut. “Ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri (Aceh Tengah) tertutup (akses tertutup). Ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup?” imbuhnya.
Menurut Tito, Pemda Aceh Tengah memang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, jalan-jalan rusak, dan akses tertutup longsor, sementara mereka sendiri aksesnya terkunci. “Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya. Kondisinya enggak akan mungkin mampu,” tuturnya.
Tito menyampaikan, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus. “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucap Tito.
Untuk itu, ia menyebut bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan. “Tapi Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” katanya.
Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak. “Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” tukas Tito.
