– Presiden Prabowo Subianto menjelaskan niatnya untuk meniadakan batas impor.
Usulan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Acara Diskusi Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada hari Selasa, 8 April 2025.
Dengan peraturan ini, Prabowo berharap untuk membatalkan sistem pembatasan jumlah yang bisa mencegah lancarnya perdagangan.
Menanggapi masalah tersebut, Harold Donnel, Direktur Pemasaran 4W di PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), menyampaikan pendapatnya.
“Harold membuka dengan menyatakan bahwa mereka juga sedang memantau laporan berita itu, yang masih terbilang cukup segar,” ujar Harold ketika diwawancara oleh pada hari Kamis, 10 April 2025.
Sebagai pengusaha di sektor ini, mereka masih memantau dengan cermat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang detail-detail dari peraturan tersebut.
“Oleh karena itu, saya minta maaf namun saat ini belum dapat membuat spekulasi atau memberikan komentar mengenai implikasinya di masa mendatang,” jelasnya.
Sebelumnya, Yusak Billy, Direktur Pemasaran PT Honda Prospect Motor (HPM), turut menyampaikan pendapatnya.
Mereka yakin bahwa semua peraturan yang dihasilkan oleh pemerintahan akan melewati tahap penilaian menyeluruh, sambil mengakomodasi beragam faktor.
Tentang efek kebijakan tersebut terhadap sektor otomotif, dia menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut dan masih menantawaitu rincian peraturannya.
“Saatin ini, kita tetap mengawasi kemajuan dari ide tersebut dan bakal menyesuaikan tindak lanjut kita sesuai dengan arah keputusan yang kelak akan diambil,” jelas Billy.
Selanjutnya, Prabowo sudah memberikan petunjuk langsung kepada tim terlibat agar meniadakan sistem batasan jumlah yang bisa memperlambat proses perdagangan.
“Sudah saya berikan instruksi untuk menghapuskan kuota-kuota impor tersebut. Khususnya bagi barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut adalah elemen penting dalam strategi pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan mempermudah aktivitas bisnis bagi para pengusaha.
Di samping itu, Pabowo meminta semua menterinya di kabinet untuk menyusun ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih lentur dan sesuai dengan kondisi aktual.
Pemimpin utama Indonesia justru cemas bahwa jika TKDN diberlakukan secara paksa bisa saja mengakibatkan penurunan kompetitifitas sektor industri.
Walaupun ia mengakui bahwa kebijakan TKDN diimplementasikan dengan tujuan yang baik serta untuk kemaslahatan negara.
Namun, kita perlu bersikap realistis, memaksa TKDN hanya akan membuat kita kalah dalam persaingan. Mungkin lebih baik jika TKDN menjadi lebih fleksibel dan digantikan dengan insentif,” tambahnya.
Related posts:
