Pemerintah Masih Mengevaluasi Formula Kenaikan UMP 2026
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sedang melakukan evaluasi terhadap formula baru untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Meski prosesnya masih berlangsung, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang ditetapkan mengenai besaran kenaikan upah minimum tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses peninjauan dan analisis terkait usulan dari kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP 2026 akan dipertimbangkan secara matang, termasuk aspirasi dari para pekerja dan pengusaha.
Tuntutan Buruh untuk Kenaikan UMP 2026
Kalangan buruh di seluruh Indonesia meminta pemerintah untuk menaikkan UMP 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2025 yang hanya sebesar 6,5 persen secara nasional.
Menurut Yassierli, usulan dari buruh akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan UMP 2026. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL).
Proyeksi Kenaikan UMP Jawa Barat 2026
Jawa Barat (Jabar) adalah salah satu provinsi dengan UMP yang paling diperhatikan. Dalam data terbaru, UMP Jabar pada tahun 2025 mencapai Rp2.191.238, naik sekitar 6,5 persen dari tahun 2024 yang berada di Rp2.057.495.
Berdasarkan proyeksi beberapa sumber, kenaikan UMP/UMK di berbagai daerah bisa berada di kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen. Jika diterapkan, maka:
- Jika naik 8,5 persen, maka UMP Jabar ≈ Rp2.191.238 × 1,085 ≈ Rp2.378.687
- Jika naik 10,5 persen, maka UMP Jabar ≈ Rp2.191.238 × 1,105 ≈ Rp2.422.787
Dengan demikian, perkiraan UMP Jawa Barat untuk 2026 berada di kisaran Rp2.378.000 hingga Rp2.423.000. Namun, angka ini masih estimasi dan bisa berubah tergantung keputusan pemerintah provinsi dan faktor-faktor lainnya.
Perkiraan UMK Se-Jawa Barat Jika Naik 10,5 Persen
Berikut adalah perincian perkiraan UMK se-Jawa Barat jika kenaikan mencapai 10,5 persen:
- Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
- Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
- Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
- Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
- Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
- Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
- Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
- Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
- Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
- Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
- Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
- Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
- Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
- Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
- Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
- Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
- Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
- Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
- Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
- Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
- Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
- Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
- Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
- Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
- Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
- Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
- Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751
Aturan Baru untuk Pengaturan UMP 2026
Pemerintah sedang mengusung aturan baru tentang kebijakan nominal UMP yang akan berlaku pada 2026. Dalam putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2026 telah ditetapkan sebesar 6,5 persen. Namun, hal ini tidak sepenuhnya disetujui oleh kalangan buruh.
Aliansi Buruh Ancam Demo Jika UMP Hanya Naik di Bawah 8,5 Persen
Aliansi buruh menolak jika keputusan kenaikan upah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa mendengar aspirasi pekerja. Mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika kenaikan UMP 2026 hanya sebesar 6,5 persen.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa serikat buruh akan mengorganisir pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Aksi ini akan melibatkan buruh dari 72 organisasi yang tergabung dalam KSP-PB di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.
Proses Evaluasi dan Dialog Sosial
Yassierli memastikan bahwa pemerintah akan melakukan dialog sosial bersama perwakilan dari buruh dan dunia usaha. Proses ini dilakukan untuk mendengar aspirasi dari kedua belah pihak. Selain itu, Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat untuk membahas isu ini.
Sampai saat ini, masih ada waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan evaluasi dan memberikan keputusan akhir mengenai besaran kenaikan UMP 2026.
