Presiden Prabowo Menyampaikan Pidato Kunci di World Economic Forum 2026
Presiden Prabowo menjadi pusat perhatian saat menyampaikan pidato kuncinya dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Forum ini merupakan pertemuan tahunan yang sangat bergengsi karena dihadiri oleh berbagai pemimpin negara, akademisi terkemuka, CEO perusahaan global, hingga aktivis untuk membahas tantangan global yang paling mendesak.
Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar 40 menit, Presiden Prabowo menyampaikan lima poin utama: stabilitas ekonomi, investasi Sumber Daya Manusia (SDM), penegakan hukum, ketahanan pangan, dan prinsip diplomasi Indonesia. Ia memulai dengan menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai titik terang ekonomi di tengah krisis global. Argumen Presiden Prabowo adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir stabil, rata-rata 5 persen per tahun. Selain itu, inflasi selalu terjaga di angka 2 persen, dan defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Presiden Prabowo, kestabilan ini tidak lepas dari kepercayaan dunia terhadap Indonesia karena negara ini selalu menjalankan kewajiban finansialnya dengan pembayaran utang luar negeri yang tepat waktu. Selain itu, komitmen luar negeri yang dijalankan secara berkelanjutan, baik dari pemerintahan sebelumnya maupun yang berikutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan global.
Prabowonomics: Konsep Ekonomi yang Berakar pada Keluarga
Pengetahuan dan pemahaman ekonomi Presiden Prabowo berasal dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang selalu berbicara tentang ekonomi. Margono Djojohadikusumo (kakeknya) dan Soemitro Djojohadikoesoemo (ayahnya) adalah dua tokoh ekonomi yang dikenal dalam sejarah Indonesia. Pembicaraan soal ekonomi dan relevansinya terhadap kesejahteraan rakyat adalah bagian dari kehidupan sehari-hari Prabowo, sehingga akar pemahamannya tidak hanya pada teori, tetapi juga praktik.
Dalam menjelaskan paradigma ekonomi antara Soemitro dan Prabowo, terdapat tiga kesamaan: nasionalisme ekonomi dalam bentuk kedaulatan negara, penekanan pada disiplin fiskal, dan penerapan pasal 33 UUD 1945 di mana negara berfungsi sebagai pelindung dalam melawan keserakahan. Meski demikian, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang lebih modern dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Kebijakan Ekonomi yang Berfokus pada Stabilitas dan Ketahanan
Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo menekankan stabilitas dan ketahanan domestik melalui berbagai program seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, pembangunan 1.000 kampung nelayan, cek kesehatan gratis, serta pendirian sekolah rakyat. Ketahanan dalam paradigma ekonomi Prabowo juga mencakup pentingnya mencapai persatuan nasional untuk menjaga kestabilan.
Secara kontekstual, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menekankan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan program sosial. Lebih jauh, ia juga memberikan penekanan khusus terhadap ketahanan ekonomi yang bersifat bottom-up, dengan memperkuat elemen masyarakat kelas bawah agar siap menghadapi badai ekonomi global. Konsep ini sering disebut sebagai Prabowonomics, yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga ketahanan negara melalui militer, disiplin fiskal, dan kepedulian sosial.
Jalan Keluar: Langkah Taktis untuk Menghadapi Keserakahan Ekonomi
Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) adalah langkah taktis kebijakan negara dalam melawan model ekonomi keserakahan. PKH telah menertibkan sekitar 4 juta hektare lahan yang tidak tertib administrasi, pajak, dan berada dalam kawasan hutan. Asumsi penyelamatan kerugian negara melalui denda dan pajak diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga Rp200 triliun, yang dapat dialokasikan untuk program prioritas pemerintah.
Prospek ini erat kaitannya dengan kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Bukan hanya ekspor bahan mentah, tetapi juga hilirisasi produk melalui bahan jadi. Hal ini menjadi alasan Presiden Prabowo bicara tentang pendirian Danantara dengan penyertaan modal sebesar USD 1 Triliun. Danantara diharapkan menjadi lembaga negara yang bisa mengelola kekayaan secara terbuka dan profesional.
Penegakan Hukum yang Profesional dan Agresif
Untuk mensukseskan kebijakan ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan profesional. Jika hukum bisa diotak-atik dan dinegoisasikan, segala upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat akan sia-sia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengadopsi pendekatan hukum yang agresif dengan menyasar semua lini, baik pemerintahan maupun swasta.
Di lini pemerintahan, ia menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintahan pusat hingga daerah. Di lini swasta, ia menyita segala aset ilegal dan mengembalikannya kepada negara. Untuk memastikan lancarnya kebijakan ini, Presiden Prabowo memastikan posisi TNI, Institusi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bekerja secara tegas dan tidak pandang bulu.
Pidato Prabowo di Davos membuktikan bahwa Indonesia memiliki cara sendiri dalam menghadapi krisis global, bukan hanya dalam kerangka memperkuat ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum yang profesional. Namun, secara utuh, politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif—yang tidak memiliki musuh dan berteman dengan semua—menjadi elemen pendukung Indonesia dapat keluar dari krisis global.
