Pandangan Alissa Wahid Terhadap Penggunaan Simbol One Piece dalam Protes Sosial
Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, atau yang akrab disapa Alissa Wahid, turut menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan represif aparat terhadap mural maupun bendera bergambar One Piece. Sebagai putri sulung dari mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ia berpikir bahwa jika sang ayah masih hidup dan mengetahui fenomena protes sosial yang dibungkus kreativitas masyarakat, maka jawabannya akan sangat berbeda.
“Kira-kira kalau Gus Dur ditanya soal itu jawabannya apa? ‘Gitu aja kok repot, sing (yang) penting 10 cm di bawah bendera merah putih’, paling kan gitu (jawabannya),” kata Alissa menjawab Tempo di Hotel Majapahit Surabaya, Selasa sore, 5 Agustus 2025.
Menurut Alissa, maraknya simbol One Piece hanyalah wujud kreativitas anak-anak muda. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya bersyukur karena anak-anak muda kreatif dalam memberikan kritik sehingga tidak menimbulkan keonaran. Ia juga menilai bahwa tanggapan pemerintah bahwa pengibaran bendera One Piece akan memecah belah bangsa terlalu berlebihan.
Ia mencontohkan, jika Nahdlatul Ulama (NU) yang menyebarkan One Piece, barulah menjadi persoalan serius. Sebab, infrastruktur NU telah terbangun dari tingkat pusat hingga ke akar rumput perdesaan. Misalnya, jaringan pengajian yang telah tertata rapi, serta pesantren di berbagai daerah. “Kalau NU mengambil posisi itu, baru bisa dikatakan memecah belah wong duwe (karena punya) kekuatan. Lha ini cuma bendera saja kok takut banget,” tutur Alissa.
Kritik terhadap Tindakan Aparat Menghapus Mural
Alissa juga menyesalkan aparat yang berupaya menghapus mural One Piece di jalan-jalan kampung. Menurutnya, pemerintah harus tahu tugas utamanya apa. Di sisi lain, masyarakat juga harus paham kedudukannya. Dalam konteks protes lewat tokoh komik One Piece, masyarakat butuh kepastian suara mereka bisa disampaikan. Sedangkan tugas pemerintah adalah menjaga ketertiban.
“Kalau dihapus aparat, ya, sudah kalau itu memang tugasnya pemerintah. Tapi masyarakat tinggal nggambar lagi,” kata Alissa lalu tertawa.
Namun bila penurunan bendera One Piece dan penghapusan mural itu dilakukan secara represif, Alissa melihat sudah terlalu berlebihan. Menurutnya, pemerintah harusnya santai saja menanggapi fenomena tersebut. Bila perlu, masyarakatnya diajak guyon. Sebab sesungguhnya kritik melalui One Piece ekspresinya lebih pada senda gurau ketimbang serius. Sayangnya, pemerintah meresponnya terlalu berlebihan.
“Ya harusnya nanggapinya guyon juga. Diajak ngobrol santai, kongko-kongko, apa ta sakjane (apa sih sebenarnya) maksudmu. Anak-anak ini cuman modal bendera, enggak mungkin mau bikin pemberontakan, enggak punya amunisi apa-apa,” ujar Alissa.
Peran Pemimpin dan Aspirasi Masyarakat
Menurut Alissa, Gus Dur pernah bilang bahwa hari-hari ini bangsa kita tidak bisa membedakan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Dikiranya bila sudah menggenggam kekuasaan mampu memimpin. Padahal belum tentu. Adapun dalam fenomena One Piece, Alissa menilai bahwa anak-anak muda ingin mengatakan bahwa selama ini aspirasi yang disuarakan tidak sampai pada penguasa.
“Sebagai pemimpin harusnya mikir enggak nyampeknya di mana, ayo ngomong, kan gitu. Ayo kita cari jalan keluar sama-sama. Tapi kalau masang bendera One Piece saja ditangkap, wah itu mengerikan,” kata dia.
Penyebaran Mural One Piece di Berbagai Daerah
Sebelumnya, video penghapusan mural bergambar simbol mirip One Piece di Jalan Kampung Dukuh Ndayu, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen viral di media sosial. Dalam video berdurasi 45 detik itu, mural bergambar lambang bajak laut anime Shirohige itu tampak dihapus beberapa orang dengan didampingi aparat keamanan.
Di Surabaya, Jawa Timur, aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga menghapus mural One Piece di kawasan Putatgede, Kecamatan Sukomanunggal, serta di kampung Tambak Asri dan di Krembangan, Senin, 4 Agustus 2025. Bakesbangpol juga menurunkan bendera bergambar anime tengkorak bajak laut di Sukolilo.
Kepala Bakesbangpol Surabaya Tundjung Iswandaru berdalih penertiban itu berkaitan dengan upaya menggencarkan dan memasifkan pemasangan bendera merah putih dalam momentum HUT RI ke-80. Ia tak ingin HUT kemerdekaan dihiasi bendera selain merah putih.
