Fakta Singkat
Budi Arie Setiadi, ketua umum Projo, menyatakan niatnya untuk mengganti logo Projo dengan menghilangkan wajah Jokowi. Ia juga berencana bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, sejumlah DPC Gerindra di berbagai daerah menolak keinginan Budi Arie. Sementara itu, PSI, yang tidak diniatkan menjadi pelabuhan politik Budi Arie, juga menutup pintu bagi dirinya. Pengamat politik menilai Budi Arie sedang menerima karma dari manuver durhakanya.
Budi Arie Mau Masuk Gerindra
Pada momen Kongres III Projo, Budi Arie menyatakan ingin bergabung dengan Partai Gerindra. “Saya meminta izin kepada seluruh anggota Projo untuk saya bergabung ke Partai Gerindra, kan saya baru minta izin. Diizinin nggak sama yang bergabung ke Partai Gerindra? Kan kita belum bergabung,” ujar Budi usai pelaksanaan Kongres ke-3 Projo di Jakarta, Minggu (2/11/2025). Eks Menteri Koperasi itu mengatakan relawan Projo menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk berpartai kepada dirinya. “Menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk mengambil langkah-langkah untuk bergabung dalam Partai Gerindra,” kata dia.
Selain itu, Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa pihaknya hanya ikut-ikutan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa sejak awal, Projo sudah mendukung Prabowo. “Saya sudah bilang bahwa Projo ini sejak awal mendukung Pak Prabowo,” kata Budi di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (2/11/2025). Dia mengatakan bahwa Projo adalah organisasi pelopor untuk mendukung Prabowo. “(Jadi) bukan ikut-ikutan mendukung Prabowo, begitu ya,” pungkasnya.
Ditolak Gerindra
Mengutip Kompas TV, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempertimbangkan Budi Arie menjadi anggota partai. DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), menolak Budi karena berbagai pertimbangan. Banyak Dibaca: Menkeu Purbaya Marahi Setengah Mati Ajudan soal Video Ngaji, Pengamat Gugat Gaya Politis Tim Medsos Sosok Denny Indrayana Pengacara Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, 2023 Viral Karena Hoaks Putusan MK Roy Suryo Masih Bisa Tersenyum Diperiksa 9 Jam, Pengacara Bongkar Situasi Genting Nyaris Ditahan
Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi menilai rencana Budi Arie gabung ke Gerindra sebagai langkah pragmatis untuk melindungi dari potensi jeratan hukum, terkait kasus di Kominfo. Diketahui nama mantan Menteri Koprasi dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu masuk dalam surat dakwaan keempat terdakwa. Surat dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan perkara pengamanan situs judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (14/5/2025) disebutkan ada jatah 50 persen untuk Budi Arie Setiadi saat menjabat sebagai Menkominfo.
Selain itu, Gusmiyadi menilai Budi Arie juga dinilai bergabung karena ingin mendapat posisi penting dari Prabowo. “Langkah pragmatis tersebut dibaca sebagai sebuah cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya dan disisi lain Budi Arie juga tentu berharap masih bisa mendapat posisi penting dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Gusmiyadi, Jumat (7/11/2025).
Sementara itu, DPC Gerindra Kota Makassar dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana bergabungnya figur relawan Jokowi itu. Penolakan ini dipicu kekhawatiran serius akan terganggunya konsistensi arah perjuangan dan keharmonisan internal partai di Ibu Kota Sulawesi Selatan itu. Ketua DPC Gerindra Kota Makassar, Eric Horas menegaskan, Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan partai. Menurutnya, menjadi bagian dari Gerindra membutuhkan komitmen yang jauh melampaui latar belakang dukungan terhadap figur tertentu di masa lalu.
“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai,” ujarnya.
PSI Tutup Pintu
Di tengah penolakan pimpinan cabang Gerindra, PSI juga seolah menolak dengan menutup pintu untuk Budi Arie. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali menyatakan secara tegas bahwa partai gajah tidak pernah mengajak Budi Arie untuk bergabung. “Kalau PSI kan tidak perlu tawarin Budi Arie. Saya tegas katakan, bahwa PSI tidak pernah menawari Budi Arie untuk masuk di PSI,” ujar Ali saat ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Kompas.com. Ahmad Ali menyinggung soal sikap Budi Arie yang melepaskan diri dari Jokowi.
Seperti diketahui, PSI adalah partai yang begitu mengagungkan Jokowi sebagai figur panutan. Bahkan partai yang memperoleh 2,81 persen dari suara nasional pada Pileg 2024 itu menganut Jokowisme sebagai landasan ideologinya. “Enggak, enggak ada namanya. Dia adalah relawan Pak Jokowi. Tapi di kemudian hari dia mengubah namanya, bukan lagi Pro Jokowi, dia berarti bukan relawan Pak Jokowi lagi,” kata Ali.
Sementara itu, Ali enggan berkomentar perihal sikap sejumlah kader Partai Gerindra yang menolak Budi Arie bergabung ke partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia kembali menekankan bahwa PSI tidak pernah menawari Budi Arie menjadi kader. “No comment. Tapi PSI tidak pernah tawari Budi Arie untuk masuk PSI. Itu penting untuk dicatat,” imbuh Ali.
Karma Politikus Durhaka
Pengamat politik Adi Prayitno menilai Budi Arie yang memiliki basis politik kelompok relawan Projo sedang mentok. Penolakan Gerindra dan PSI menjadi bukti Budi Arie tak menarik secara elektoral. “Ternyata Pak Budi dengan relawan politiknya, barisan politiknya itu mentok kanan kiri. Tak ada satupun yang tertarik untuk merekrut dan mengajak Budi Arie menjadi bagian dari mereka,” kata Adi saat berbicara di lamam Youtubenya @adiprayitnoofficial, tayang Sabtu (16/11/2025). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga menyimpulkan bahwa Projo tak terlalu penting di kancah perpolitikan nasional.
Jumlah massa hingga ketokohan seorang Budi Arie tak laku bagi sejumlah partai. “Ini kan menegaskan bahwa ya sebenarnya Projo dan Pak Budi Arie ini bukan siapa-siapa ya bahwa mereka Projo ini punya klaim sebagai relawan politik yang hebat dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin bagi mereka iya. Tapi ternyata diuji diuji cobakan ke partai yang lain, Gerindra ataupun PSI. Ternyata bukan apa-apa juga ini relawan ya.” “Logikanya kalau memang projo mantap. Kalau Pak Budi Ari hebat ya, punya networking dan jejaring yang memang bisa diandalkan yang mestinya partai-partai ini berbondong-bondong melamar dong.” “Tapi kan nyatanya sekalipun Projo dan Budi Arie ingin bergabung dengan partai seperti Gerinda, ditolak, ini apa coba artinya coba? Ya, betapa memang relawan Projo ini enggak penting-penting amat,” jelasnya.
Adi juga memandang ada karma atau hukum sebab akibat yang diterima Budi Arie ketika ditolak Gerindra dan PSI. Sejak Projo didirikan dan dipimpin Budi Arie 11 tahun silam, Adi menilai manuver politiknya tak ramah. Pada 2014, awal berdiri, Projo dekat dengan PDIP, memberi dukungan maksimal kepada Jokowi yang menjadi capres untuk periode pertamanya. Budi Arie sendiri mantan kader PDIP dan sempat menduduki jabatan struktural di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDIP. Namun pada 2014 ia keluar dan fokus memimpin Projo. Begitupun pada 2019, Projo masih akur dengan PDIP dan sama-sama mengusung Jokowi di Pilpres. Seiring retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP, Projo pun bersikap. Kelompok relawan itu memilih setia dengan Jokowi dan perlahan meninggalkan PDIP. Kini, saat Jokowi tak lagi memiliki jabatan, Projo meninggalkan. Budi Arie pun mencanangkan hendak bergabung ke Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto, dan membawa gerbong Projo. Adi menilai Budi Arie dengan Projonya telah durhaka. Ia pun menerima karma penolakan dari Gerindra dan PSI.
“Sepertinya setelah meninggalkan misalnya tidak lagi bersama kedekatannya dengan PDIP, Projo memilih bersama dengan Jokowi dan Pak Jokowi kemudian secara perlahan juga ditinggalkan dan ingin merapat dengan Gerindra, ditolak.” “Ini semacam pelajaran penting. Durhaka-durhaka politik semacam ini, lompat kanan lompat kiri politik semacam ini sepertinya sudah mulai tidak terlampau diterima di negara ini.”
