Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Menanggapi Keluhan DPD dengan Santai
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai keluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai ruang rapat yang sempit. Ia mempersilahkan mereka untuk segera pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disambut tawa oleh peserta rapat. Purbaya menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan dan tidak akan menjadi “kota hantu” seperti yang dikabarkan media asing.
Pembangunan IKN terus berjalan meskipun ada berbagai isu yang muncul. Otorita IKN memastikan bahwa tahap kedua pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif senilai Rp11,6 triliun akan dimulai pada November 2025.
Tanggapan Purbaya atas Keluhan Ruang Rapat
Keluhan tersebut muncul saat Komite IV DPD RI dan Purbaya menggelar rapat bersama di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). Ketua Komite IV DPD, Ahmad Nawardi, mengeluhkan ruangan yang sempit dan terbatas. Ia meminta wartawan untuk mengambil foto terlebih dahulu sebelum rapat dimulai.
Ahmad berharap ruangan DPD di IKN jauh lebih besar. “Silakan wartawan ambil gambar dan foto dulu, sebelum kita mulai nanti. Karena memang ini ruangannya terbatas, Pak Menkeu. Sangat kecil sekali. Semoga nanti di IKN lebih besar,” ujar Ahmad.
Purbaya kemudian mempersilakan DPD untuk segera pindah ke IKN duluan. Para hadirin langsung tertawa mendengar celetukan Purbaya itu. “Bapak mau pindah ke IKN duluan? Saya persilakan, Pak, hahaha,” kata Purbaya.
Namun, Ahmad membalas dengan menyebut DPD justru pindah ke IKN belakangan saja. “Kita terakhir saja, Pak, hahaha,” balas Ahmad.
Purbaya Pastikan IKN Terus Berjalan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan tidak akan berubah menjadi “kota hantu” seperti yang dikawatirkan. Menurutnya, keberlangsungan pembangunan IKN akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.
Sehingga ia meminta masyarakat tidak khawatir dengan prediksi luar negeri. “Kalau kata saya, (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang luar negeri, mereka itu sering salah,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen pada Senin (3/11/2025).
Saat ini, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada perusahaan swasta untuk membangun perumahan di kawasan IKN, dan proyek tersebut sudah mulai berjalan. Maka dari itu, ia menampik jika ada pihak asing yang mengatakan pembangunan IKN mandek. Padahal faktanya, pembangunan IKN tetap dilanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek Ambisius dan Kritik dari Media Asing
Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’” atau Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi ‘kota hantu’. Media asing melaporkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digambarkan seolah muncul di tengah hutan Kalimantan Timur tanpa jejak asal.
Meskipun sejumlah gedung futuristik dan jalan raya telah berdiri, kawasan tersebut masih tampak sepi dengan hanya beberapa petugas kebersihan dan wisatawan yang datang karena rasa penasaran. Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto disebut belum pernah meninjau langsung lokasi tersebut.
Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Berjalan Lancar
Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif. “Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN,” tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11/2025).
OIKN mengklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut.
OIKN juga merasa perlu meluruskan soal kabar IKN yang terancam jadi kota hantu. Fakta yang sebenarnya di lapangan, pemerintah justru tengah mempersiapkan pemindahan ribuan ASN ke sana.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif dengan anggaran Rp 11,6 triliun. Hal ini dilakukan usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.
Dari anggaran Rp 11,6 triliun, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027), di lahan seluas 42 hektar. Pembangunan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.
Adapun untuk kompleks yudikatif dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung di lahan seluas 15 hektar. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, yang dimulai November 2025.
