Pesan Sentral Presiden Prabowo: Tidak Ada Mafia dalam Pemerintahan
Sejak masa kampanye hingga beberapa bulan pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pesan yang jelas: tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa sistem pemerintahan harus bebas dari kekuatan gelap yang merugikan rakyat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tetapi diikuti dengan langkah-langkah nyata yang terbukti menghasilkan capaian yang mencolok dalam setahun terakhir.
Salah satu contoh paling mencolok adalah acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton, senilai sekitar Rp 29,37 triliun, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 29 Oktober 2025. Selain itu, data resmi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mengungkap 49.306 kasus narkoba dengan 65.572 tersangka. Angka ini menunjukkan intensitas penindakan yang meningkat secara signifikan.
Lawan Mafia, Tegakkan Kedaulatan Ekonomi
Presiden Prabowo memasukkan pemberantasan mafia sebagai bagian dari Asta Cita, visi pemerintahan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Beberapa langkah konkret telah diambil:
- Mafia Sumber Daya Alam dan Energi: Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemerintah telah menertibkan jutaan hektar lahan sawit ilegal yang sebelumnya dikuasai oleh oligarki. Ini adalah koreksi historis terhadap praktik “ekonomi rente” yang selama puluhan tahun mengekstraksi kekayaan alam tanpa tanggung jawab sosial.
- Mafia Tanah: Sinergi antara TNI, Polri, dan Kejaksaan diperkuat untuk menindak penguasaan tanah ilegal. Prabowo menegaskan bahwa hak rakyat atas tanah tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok kecil.
- Mafia Bea Cukai: Dilakukan reformasi struktural dan digitalisasi pengawasan untuk memutus jalur penyelundupan yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
- Mafia Pangan: Pemerintah menertibkan tata niaga beras dan bahan pokok, menutup ruang bagi kartel yang menekan petani dan mengganggu stabilitas harga rakyat.
- Mafia Judi dan Narkoba: Satgas khusus dibentuk, ratusan situs judi online ditutup, dan jaringan narkoba lintas negara dibongkar. Presiden menegaskan bahwa kejahatan narkoba dan judi adalah bentuk “perang modern” terhadap moralitas bangsa.
Hasil Satu Tahun Memerangi Aneka Mafia
Langkah pemberantasan yang dilakukan pemerintahan Prabowo dapat diklasifikasikan ke beberapa domain:
-
Mafia Narkoba
Pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkoba menjadi simbol aksi keras Pemerintahan Prabowo. Presiden sendiri menyatakan bahwa jika barang bukti itu lolos edar, potensi orang yang dapat terdampak mencapai 629 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya simbolik, tetapi juga dikaitkan dengan konsekuensi sosial yang besar. -
Mafia SDA/Hutan/Tanah
Pemerintah juga menjalankan agenda penertiban kawasan hutan dan penguasaan kembali lahan yang bermasalah. Melalui Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 5/2025, hingga 23 Maret 2025 telah dikuasai kembali sekitar 1.001.674,14 hektare lahan dari 369 perusahaan. Lebih jauh, hingga Agustus 2025 jumlah lahan yang dikuasai kembali dilaporkan mencapai 3.314.022,75 hektare. -
Mafia Bea Cukai & Penyelundupan
Di bidang kepabeanan dan cukai, data menunjukkan bahwa hingga September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan 22.064 penindakan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp 6,8 triliun. Juga terdapat 1.513 penindakan terkait narkoba oleh bea cukai, 11,1 ton berbagai jenis narkoba berhasil dicegah. -
Mafia Korupsi/“Serakahnomics”
Pemerintahan Prabowo juga tidak mengabaikan mafia ekonomi yang mengambil keuntungan besar atas kebijakan publik dan sumber daya negara. Sebagai contoh, pada 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,255 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO (crude palm oil) ke negara, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Pengamat menilai pengembalian ini sebagai hasil kerja sistemik dan sebagai bukti bahwa arahan pimpinan tertinggi berfungsi.
Kontur “Serakahnomics” dan Kedaulatan Ekonomi
Tindakan-tindakan di atas menggambarkan bahwa Pemerintahan Prabowo mencoba untuk tidak hanya menindak mafia sebagai kasus hukum individual, tetapi juga melawan sistem ekonomi yang berbasis keserakahan—“serakahnomics”. Dalam sistem ini, keuntungan besar dijaring oleh segelintir pelaku melalui penguasaan sumber daya alam, penyelundupan, monopoli pangan, dan korupsi kebijakan — sementara rakyat, khususnya yang paling rentan, menjadi korban.
Dengan konteks ini, Langkah pemberantasan mafia memiliki dimensi ganda: pertama, menegakkan hukum terhadap tokoh dan jaringan yang selama ini terlindungi. Kedua, merebut kembali aset negara dan mengembalikan kedaulatan atas sumber daya, agar kekayaan tidak semata melewati “saluran elit” tetapi dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Evaluasi dan Catatan Kritis
Meskipun capaian di atas menunjukkan arah yang jelas, beberapa hal patut menjadi perhatian:
Data-capaian seperti 214 ton narkoba atau 3 juta hektare lahan memang impresif, tetapi tantangannya adalah sustainability — bisakah kecepatan tindakan itu dipertahankan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia yang luas dan beragam?
Penegakan hukum pun bukan hanya jumlah barang bukti yang disita, tetapi efek jera jangka panjang, dan penting juga bagaimana sistem birokrasi diperkuat agar mafia tidak hanya bergeser ke modus baru atau wilayah yang belum disentuh.
Dalam kasus korupsi, pengembalian Rp 13,2 triliun adalah prestasi, tetapi nilai itu masih terlalu sedikit dibandingkan potensi kerugian yang selama ini diestimasi—sehingga perlu dilihat bahwa “pengembalian” bukan sekadar angka, tetapi bagian dari proses keadilan yang lebih luas.
Menuju Negara yang Berdaulat, Bersih, dan Berkeadilan
Arah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo — yaitu menegakkan hukum “tidak ada yang kebal”, memulihkan kedaulatan sumber daya, melindungi rakyat dari dampak mafia—adalah langkah penting menuju negara yang berdaulat, bersih, dan berkeadilan. Bila konsistensi ini terjaga, pemerintahan ini akan dikenang bukan hanya karena kepemimpinannya yang kuat, tetapi karena keberanian menantang sistem yang selama ini menguntungkan segelintir pihak.
Namun demikian, keberhasilan tidak hanya tergantung pada keputusan dan dukungan politis presiden: ia juga bergantung pada kapabilitas institusi penegak hukum, transparansi birokrasi, partisipasi aktif publik, hukuman keras yang berefek jera, dan kesadaran kolektif bahwa mafia bukan hanya “masalah kriminal”, tetapi masalah struktural yang menyangkut keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dalam konteks ini, pemberantasan mafia bukan sekadar program atau janji politik elektoral, melainkan perjuangan ideologis — sebuah JIHAD kebangsaan melawan ekonomi serakah, menuju Indonesia yang berdaulat, bersih, dan berkeadilan. Jihad suci itu harus berkesinambungan dan ditopang oleh sistem politik dan figur pemimpin yang kuat.
Jangan Jadi Operasi Besar Sesaat
Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan mafia — mulai dari narkoba, sumber daya alam, penyelundupan hingga korupsi besar — telah dibuktikan dengan capaian-konkrit yang dapat diukur. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan langkah-langkah tersebut tidak berhenti sebagai “operasi besar” sesaat, melainkan menjadi bagian dari reformasi sistemik yang menyasar akar ekonomi serakah (serakahnomics) dan menegakkan keadilan sosial nyata.
Di tangan rakyat, penegakan ini akan berhasil bila masyarakat turut mengawal, menuntut transparansi, dan menolak normalisasi kejahatan ekonomi. Sehingga mafia tidak hanya “ditangkap” dan “dipenjara”, tetapi ditinggalkan sistemnya, digantikan oleh mekanisme yang adil dan berpihak kepada rakyat.
