Perbandingan Kepemimpinan Ekonomi Indonesia Era SBY dan Jokowi
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kehidupan masyarakat Indonesia terasa lebih nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lebih baik dan rakyat hidup makmur. Namun, ketika memasuki kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun, ekonomi mengalami penurunan akibat ketergantungan pada utang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perbandingan tajam antara dua dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikannya dalam acara Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025). Menurutnya, era SBY (2004-2014) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat karena digerakkan oleh sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen, dan kredit 22 persen.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat. Sementara itu, era Jokowi (2014-2024) justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan uang beredar 7 persen.
Menkeu Purbaya menyatakan bahwa di zaman SBY, rakyat cukup makmur karena tidak banyak membangun infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa meskipun tidak banyak membangun infrastruktur, rakyat tetap makmur. Sebaliknya, di era Jokowi, mesin ekonomi menjadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.
Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat. Sehingga di beberapa sektor tidak berhasil tumbuh dengan optimal. “Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya.
Utang Negara yang Meningkat Pesat
Sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor. Keinginan Jokowi membangun infrastruktur mengakibatkan negara butuh pinjaman besar hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun. Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu.
Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman. Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).
“Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya. Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai Beban Berat
Di sisi lain, membengkaknya utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke China bisa menjadi bom waktu. Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun.
Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah. “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.
Kinerja Keuangan PT KAI
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.
PT KAI (Persero) mengalami kerugian akibat harus menanggung kereta cepat Whoosh. Fakta tersebut diungkap langsung oleh mantan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo. Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi Meet The Leaders di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
“Itu kereta cepat sudah sejak lama saya kira akan bermasalah, pasti akan ada masalah besar,” katanya. Didiek mengatakan dirinya sudah sejak lama mengendus studi kelayakan (feasibility study/FS) kereta cepat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Saya di korporasi cukup lama, mengenal infrastruktur cukup banyak, begitu baca FS itu, asumsi-asumsi itu sudah langsung saya tangkap kalau ini akan jadi masalah besar,” ujar Didiek.
