Jakarta — Dalam sepekan terakhir, sektor keuangan Indonesia mengalami tekanan yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa yang paling mencolok adalah penurunan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut, yang dipicu oleh sentimen negatif dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu transparansi pasar modal mulai muncul ke permukaan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
Presiden Prabowo Subianto turun tangan melalui para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Beberapa pertemuan penting segera diadakan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengundurkan diri pada pagi hari Jumat (30/1/2026). Sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, juga mundur. Pengunduran diri ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab atas situasi yang terjadi.
Meski demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Kekosongan di sisi regulator bisa memicu ketidakpastian baru, terlebih kondisi pasar modal masih dalam tekanan.
Arahan Lengkap Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpengaruh oleh sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kinerja IHSG kini sudah membaik, dengan beberapa saham kembali berada di jalur hijau. Meskipun begitu, pengumuman MSCI turut memengaruhi sejumlah lembaga pemeringkat saham lain seperti Goldman Sachs dan UBS.
Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan koordinasi fiskal moneter berjalan baik. Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, khususnya terkait pasar modal. Berikut langkah-langkah strategis yang akan dilakukan:
-
Percepatan Demutualisasi BEI
Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera berjalan tahun ini. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Selain itu, demutualisasi akan membuka peluang investasi dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapan proses ini sudah masuk dalam Undang-Undang P2SK, dan bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya. -
Penaikan Free Float
Free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Tujuannya adalah menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi agar perlindungan bagi seluruh investor terjamin. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan selesai pada Maret 2026. Angka ini setara dengan negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, melebihi angka free float Singapura, Filipina, dan Inggris. -
Peningkatan Limit Investasi Dana Pensiun dan Asuransi
Limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi akan dinaikkan dari 8% ke 20%. Regulasi ini sejalan dengan standar yang berlaku di negara-negara OECD. Langkah ini bertujuan untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. -
Penyesuaian dengan Standar MSCI
Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. -
Suntikan Likuiditas
BPI Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen/BPJS akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
Penunjukan Pejabat Sementara OJK
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan jabatan setelah pengunduran diri sejumlah pejabat pada Jumat (30/1/2026). Hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu (31/1/2026) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara. Friderica tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. “Tidak ada kekosongan jabatan,” tegas Friderica dalam konferensi pers.
Bersih-bersih Pasar Modal
Pemerintah mulai melakukan tindakan tegas terhadap praktik spekulatif yang merusak pasar saham Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap perdagangan spekulatif saham. BEI bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan.
“Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.
Menurutnya, praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, praktik tersebut juga menghambat arus penanaman modal asing yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pesan khusus kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing. “Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” kata Airlangga.
Nantinya, Penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. “Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices,” imbuhnya.
