Pasar keuangan Indonesia dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan yang cukup signifikan. Hal ini terutama ditandai oleh penurunan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut, yang dipicu oleh sentimen negatif dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu transparansi pasar modal mulai muncul ke permukaan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan nama Prabowo Subianto, turun tangan melalui para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Dalam waktu singkat, sejumlah pejabat tinggi di sektor keuangan mengundurkan diri. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengundurkan diri pada pagi hari Jumat (30/1/2026). Sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri ini disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas situasi yang terjadi.
Namun, mundurnya para pemimpin OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Kekosongan regulator dapat memperburuk ketidakpastian di pasar modal, terutama ketika kondisi pasar masih dalam tekanan.
Arahan Lengkap Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pembantunya setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpengaruh oleh sentimen ultimatum MSCI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kinerja IHSG kini sudah membaik, terlihat dari beberapa saham yang kembali bergerak positif. Meskipun demikian, pengumuman MSCI juga memicu perubahan penilaian dari lembaga pemeringkat seperti Goldman Sachs dan UBS.
Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan koordinasi fiskal moneter berjalan baik. “Kami tegaskan bahwa IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” katanya.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sesuai arahan Presiden, antara lain:
-
Percepatan demutualisasi BEI
Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan langsung berproses tahun ini. Tujuannya adalah mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Demutualisasi ini juga akan membuka peluang investasi dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapan demutualisasi telah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan akan dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya. -
Penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%
Penaikan free float ini bertujuan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi agar perlindungan bagi seluruh investor lebih maksimal. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan pada Maret 2026. Angka ini setara dengan standar negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, melebihi Singapura, Filipina, dan Inggris. -
Peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi
Limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal akan ditingkatkan dari 8% ke 20%. Regulasi ini sejalan dengan standar negara-negara OECD. Langkah ini bertujuan meningkatkan likuiditas di lantai bursa. -
Penyesuaian dengan standar MSCI
Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. -
Suntikan likuiditas
BPI Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen/BPJS akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
Penunjukan Pejabat Sementara OJK
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan jabatan setelah pengunduran diri sejumlah pejabat pada Jumat (30/1/2026). Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu (31/1/2026), OJK telah menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara.
Friderica atau yang akrab disapa Kiki juga tetap mengemban tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Selain itu, Hasan Fawzi akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
“Jadi tidak ada kekosongan [jabatan],” tegas Kiki dalam konferensi pers. Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik.
Bersih-bersih Pasar Modal
Pemerintah mulai menabuh genderang perang melawan para spekulan yang merusak pasar saham Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif saham.
Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama aparat penegak hukum, akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak tegas praktik manipulatif saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.
“Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
Dia menambahkan bahwa praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, praktik ini juga menghambat arus penanaman modal asing yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pemerintah akan mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan. Airlangga juga mengutip pesan khusus Presiden RI Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing, di tengah gejolak pasar keuangan Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Presiden Prabowo untuk pasar modal. Saya kutip sebagai berikut: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ujar Airlangga.
Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran pengurus OJK dan BEI, memastikan kegiatan bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Prabowo juga meminta agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan pasar modal.
Nantinya, kata Airlangga, Penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. “Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices,” imbuhnya.
