Isu RUU KUHAP yang Menggemparkan Generasi Z
Pada pertengahan November 2025, isu mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di kalangan Generasi Z. Tagar #TolakRUUKUHP dan #SemuaBisaKena ramai dibicarakan, menunjukkan tingginya perhatian pengguna terhadap pasal-pasal dalam RUU tersebut.
Salah satu akun media sosial X, @hee*****, menyampaikan kekhawatiran terkait hal-hal mencurigakan dalam RUU KUHAP. Ia menulis:
“Things i find suspicious from RUU KUHAP karena beneran makin longgar ke semua orang buat dikenai tindak pidana, bukannya emang karena kena, sekali lagi dikenai tindak pidana #semuabisakena #tolakruukuhap.”
Akun lainnya, @Pahlevi6_, juga menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU KUHAP yang disahkan bisa berdampak besar bagi Gen Z. Ia menulis:
“Gak pernah ngomong serius, karena gua suka gak bisa rangkai kata tapi gua rasa, meski minim yang baca, lu semua harus paham bahaya yang kita hadepin hari ini, terutama bagi gen Z. sahnya KUHAP hari ini tuh parah, karena membuat banyak hal yang salah, jadi legal. apa aja sih?”
Apa Itu KUHAP?
KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana diproses sampai dijatuhi hukuman. Proses ini melibatkan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mencakup hak-hak yang bisa didapat oleh tiap orang yang terlibat, baik terdakwa, korban, penyidik, jaksa, hingga hakim.
Dalam KUHAP, terdapat beberapa istilah penting seperti:
* Penyelidikan: Serangkaian tindakan yang dilakukan penyelidik untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana.
* Penyidikan: Serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan unsur tindak pidana.
* Keadilan restoratif (restorative justice): Konsep penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban.
* Pembelian terselubung (undercover buy): Teknik pembelian terselubung atau undercover buy merupakan strategi mengungkap kejahatan dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung.
* Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery): Penyamaran oleh penyidik kepolisian atau orang tertentu di bawah pengawasan untuk dapat menerjunkan diri dalam sirkulasi perputaran narkoba hingga lokasi tertentu.
Pengesahan RUU KUHAP oleh DPR
RUU KUHAP telah diesahkan oleh DPR pada Selasa (18/11/2025) dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHAP terbaru akan memperkuat dan memberdayakan hak-hak warga negara.
Namun, pengesahan RUU KUHAP tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan yang dilakukan DPR RI tentang RUU KUHAP terlihat terburu-buru. Mereka juga menyebut bahwa pasal-pasal dalam RUU KUHAP memuat pasal-pasal yang bermasalah, pasal karet, dan pasal yang berpotensi menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang.
Dampak KUHAP bagi Gen Z
Menurut Abdul Fickar Hadjar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ada empat pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai bisa berpotensi merugikan Gen Z:
1. Pasal 93, 99, dan 100: Potensi seseorang ditangkap walau belum menjadi tersangka.
2. Pasal 113: HP, laptop, chat, akun media sosial bisa diakses tanpa izin hakim.
3. Pasal 16: Rawan jadi alat pemerasan, terutama dalam kasus online.
4. Pasal 80: Potensi kasus dihentikan dengan damai saat masih diselidiki.
Fickar mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik, terutama kepolisian, yang bisa dilakukan untuk menarget seseorang.
DPR Membantah Draf RUU KUHAP yang Beredar di Media Sosial
Habiburokhman membantah sebagian penjelasan mengenai RUU KUHAP yang beredar di media sosial. Menurutnya, beberapa informasi yang beredar adalah hoaks. Misalnya, klaim bahwa kepolisian bisa menyadap tanpa batas dan tanpa izin pengadilan tidak benar. Aturan penyadapan tetap diatur undang-undang tersendiri, dengan izin ketua pengadilan.
Langkah Selanjutnya bagi Gen Z
RUU KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026. Menurut Fickar, langkah selanjutnya bagi Gen Z adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. “Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum,” jelas Fickar.
Bagaimana pendapat kamu mengenai RUU KUHAP ini? Katanya Gen Z nggak suka baca, apalagi soal masalah yang rumit. Lewat artikel ini, PasarModern.com coba bikin kamu paham dengan artikel yang mudah.
