JAYAPURA, PasarModern.com – Di balik rimbunnya hutan lebat Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, tersembunyi Kampung Omon.
Kampung ini tidak berada di wilayah pegunungan ekstrem atau pulau terluar Papua.
Letaknya justru relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura. Namun ironisnya, hingga kini Kampung Omon masih hidup tanpa layanan dasar negara.
Akses menuju Kampung Omon menjadi penghalang utama pembangunan.
Dari Kota Sentani, perjalanan darat memakan waktu sekitar enam jam menuju pusat distrik. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama kurang lebih tujuh jam.
Lumpur tebal, hutan belantara, sungai berarus deras, serta jembatan kayu curam harus dilalui warga. Total, sekitar 13 jam dibutuhkan untuk mencapai kampung tersebut.
Bertahun-tahun Hidup Tanpa Layanan Dasar
Sulitnya akses membuat Kampung Omon terpisah dari pembangunan.
Warga hidup tanpa layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, maupun layanan sosial pemerintah selama bertahun-tahun.
Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, mengatakan kondisi itu telah dialami warganya sejak lama.
“Sejak Indonesia merdeka, saya lihat kampung-kampung lain sudah ada perubahan. Mereka punya jalan, puskesmas, listrik, dan sekolah. Tapi di kampung ini tidak ada perubahan, seolah kami ini bukan bagian dari negara Indonesia,” ujar Frans kepada PasarModern.com.
Ia menuturkan, banyak warga, terutama kaum ibu, yang sejak lahir tidak pernah melihat Kota Jayapura atau menaiki kendaraan bermotor karena tidak adanya akses jalan.
“Untuk keluar kampung butuh sekitar enam jam jalan kaki ke distrik. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan jalan,” katanya.
Anak-anak Tanpa Sekolah, Pernikahan Usia Dini
Ketiadaan sekolah berdampak besar terhadap masa depan anak-anak Kampung Omon. Tidak ada pendidikan formal yang bisa diakses warga sejak dulu hingga kini.
“Kami butuh sekolah. Sejak dulu sampai sekarang tidak ada warga Kampung Omon yang sekolah dan jadi pejabat. Bahkan saat ini pun anak-anak kami tidak ada yang sekolah,” ucap Frans.
Akibatnya, pernikahan usia dini menjadi hal lumrah. Anak-anak menikah di usia sangat muda, bahkan sekitar 10 tahun.
“Dampaknya, banyak ibu meninggal saat melahirkan. Ada juga anak-anak yang lahir dalam kondisi stunting. Ini terus terjadi,” bebernya.
Berobat Harus Ditandu, Nyawa Jadi Taruhan
Kondisi kesehatan warga Kampung Omon tak kalah memprihatinkan. Tanpa puskesmas maupun tenaga medis, warga harus berjalan kaki sekitar 14 kilometer menuju pusat distrik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Perjalanan itu kerap menjadi pertaruhan nyawa.
“Kalau ada warga sakit, harus ditandu sekitar enam jam ke distrik. Banyak kejadian, warga meninggal di tengah jalan lalu dibawa pulang ke kampung untuk dimakamkan,” ungkap Frans.
Selain itu, Kampung Omon juga belum menikmati listrik dan jaringan komunikasi. Akibatnya, warga selalu tertinggal informasi.
“Tidak ada listrik dan jaringan. Saya sebagai kepala kampung baru bisa mengakses informasi pemerintahan ketika sudah sampai di distrik,” ujarnya.
Frans menyebut berbagai usulan telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten. Namun, seluruh usulan itu tak pernah terealisasi.
“Kami usulkan pembangunan jalan, puskesmas, sekolah, dan listrik setiap tahun, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Tahun ini saya bahkan berpikir tidak ikut Musrenbang lagi,” sesalnya.
Janji Politik Tanpa Bukti Nyata
Di tengah keterisolasian, warga Kampung Omon kerap menjadi sasaran janji politik setiap momentum pemilihan. Tim sukses datang membawa harapan pembangunan, namun janji tersebut menguap setelah pesta demokrasi usai.
“Setiap pemilihan, mereka datang berjanji membuka jalan, bangun sekolah dan puskesmas. Tapi setelah itu tidak pernah ada bukti,” kata warga Kampung Omon, Sepi Tabisu.
Kekecewaan juga dirasakan Yafet Teet yang kehilangan empat anggota keluarganya akibat sulitnya akses layanan kesehatan.
“Bapa, mama, adik, dan paman saya meninggal saat kami berupaya membawa mereka ke puskesmas. Mereka meninggal di jalan dan harus ditandu kembali,” katanya dengan suara bergetar.
Sebagai bentuk protes dan duka, Yafet bahkan menuliskan keluhannya dan menempelkannya di pohon.
“Kami bagian dari Kabupaten Jayapura. Kami menderita di jalan ini dari tahun ke tahun, korban terus jatuh, tapi kami tidak pernah diperhatikan,” ucapnya.
Harapan Sederhana: Negara Hadir
Meski berkali-kali kecewa, warga Kampung Omon belum sepenuhnya kehilangan harapan. Mereka hanya menginginkan hadirnya negara melalui layanan dasar yang layak.
“Harapan saya jalan dibuka, puskesmas dan sekolah dibangun supaya anak-anak kami bisa sekolah dan kami tidak lagi berjalan jauh untuk berobat,” kata Yuliana Teet.
Warga berharap pemerintah membuka mata dan hati, menghadirkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan sosial agar Kampung Omon tak lagi hidup terisolasi dan benar-benar menjadi bagian dari pembangunan Papua.
