Lahirnya Gerakan PGRS/Paraku di Tengah Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Pada masa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, yang dikenal sebagai Ganyang Malaysia, lahir sebuah gerakan bernama Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Partai Komunis Kalimantan Utara (PGRS/Paraku). Tujuan dari pembentukan gerakan ini adalah untuk menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia. Gerakan ini didominasi oleh etnis Tionghoa yang tidak ingin hidup di bawah pemerintahan etnis Melayu.
Sebelumnya, pada tahun 1961, Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdurachman mengumumkan pembentukan Negara Federasi Malaysia dengan menggabungkan wilayah Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura. Kalimantan Barat juga termasuk dalam wilayah yang digabungkan tersebut. Presiden Sukarno menganggap pembentukan negara itu sebagai proyek neokolonialisme Inggris dan khawatir kawasan Malaya akan dijadikan pangkalan militer Barat di Asia Tenggara.
Di Brunei, partai berhaluan kiri bernama Partai Rakyat yang dipimpin oleh Sheik A.M. Azahari melakukan pemberontakan pada 8 Desember 1962. Dia mengumumkan berdirinya Negara Kalimantan Utara (NKU) yang mencakup wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei. Mereka juga membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Upaya Azahari dalam pembentukan NKU pun didukung oleh pihak Indonesia, karena hal ini berarti dapat mencegah neokolonialisme di wilayah Kalimantan Utara.
Bung Karno juga menjanjikan material maupun pelatihan militer. Sementara itu, di Sarawak ada pula partai komunis yang menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia bernama SUPP. Setelah pemberontakan Partai Rakyat di Brunei terjadi, SUPP memutuskan pindah ke wilayah Kalimantan Barat karena dirasa lebih aman. Kedatangan mereka disambut dengan tangan terbuka oleh pemerintah Indonesia.
Pada tahun 1963, pemerintah China mengirim dua tokoh komunis Malaya ke Indonesia, yaitu Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok. Tujuan mereka adalah bertemu dengan tokoh-tokoh komunis Sarawak yang lainnya. Pertemuan mereka dilaksanakan di Sintang, Kalimantan Barat. Pertemuan itulah yang kemudian melahirkan apa yang kelak kita kenal sebagai PGRS dan Paraku.
TNKU juga mengupayakan persenjataan untuk gerakan tersebut yang didapat dari para relawan Indonesia yang turut membantu perjuangan mereka menentang Federasi Malaysia. Setelah Gerakan PGRS/Paraku dibentuk, mereka melakukan pelatihan militer di bawah binaan ABRI. Dalam catatan Kodam XII/TDPR disebutkan bahwa pada masa konfrontasi mereka memasok sekitar 450 senjata sebagai persiapan apabila terjadi pertempuran dengan Malaysia.
Di Kalimantan Barat, lokasi gerilya pasukan PGRS/Paraku dibagi ke dalam tiga area, yaitu:
* Poros Timur (Senaning/Uwak, Nanga, Kantun, Nanga Badau, dan Malon)
* Poros Tengah (Mangkau, Sontas, Pangah, Bantan)
* Poros Barat (Liku, Aruk, Sadjingan, dan Djagoi Babang)
PGRS/Paraku disebut melakukan indoktrinasi dengan menyebarkan ideologi komunis terhadap penduduk di Kalimantan Barat. Karena ada cukup banyak penduduk yang terprovokasi, kekuatan PGRS/Paraku pun semakin kuat. Selama melakukan perlawanan gerilya, pasukan PGRS/Paraku melakukan pencegatan dan membuat kekacauan di lingkungan masyarakat. Contohnya, melakukan perampasan dan perampokan.
Tujuan Gerakan PGRS/Paraku adalah menentang masuknya Sabah, Sarawak, dan Brunei ke dalam wilayah Negara Federasi Malaysia. Mereka ingin mendirikan negara sendiri-sendiri, seperti Negara Kalimantan Utara. Rezim Orde Lama di bawah Sukarno pun tumbang seiring terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sebagai imbasnya, gerakan PGRS/Paraku pun ditumpas, bersamaan dengan berakhirnya masalah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia setelah penandatangan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966.
Di masa Orde Baru, segala hal yang berbau komunis ditumpas sampai akar-akarnya, termasuk gerakan PGRS/Paraku di Kalimantan Barat. Larangan terhadap organisasi komunis dituang dalam Tap MPRS No. XV/MPRS/1966, yang berisi kebijakan pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan setiap penyebaran atau kegiatan atau mengembangkan ajaran komunis.
Peristiwa Mangkok Merah 1967
Peristiwa Mangkok Merah 1967 adalah peristiwa kekerasan oleh pasukan Dayak terhadap kampung-kampung Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat. Kekerasan itu diawali dengan diedarkannya mangkok merah yang di kalangan orang-orang Dayak sendiri adalah ritual untuk memulai perang.
Menurut Aris, Peristiwa Mangkok Merah dipicu oleh serangkaian rekayasa pembunuhan sejumlah tokoh Dayak, yang menurut TNI, dilakukan oleh kelompok PGRS/Paraku yang mayoritas beretnis Tionghoa. Peristiwa ini terjadi pada September hingga Desember 1967. Menurut beberapa sumber, dalam peristiwa ini setidaknya 3.000 orang terbunuh dan sekitar 4.000-5.000 korban tewas di pengungsian di Pontianak dan Singkawang karena gizi buruk, minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan.
Penumpasan PGRS/Paraku sudah dilakukan sejak 1966, bersamaan dengan selesainya konfrontasi Indonesia-Malaysia. “Saat konfrontasi selesai dan pasukan sukarelawan Dwikora dibubarkan, sebagian besar anggota PGRS-Paraku tidak mau menyerahkan persenjataan yang mereka dapatkan dari militer Indonesia. Gerombolan PGRS-PARAKU yang tidak mau berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melarikan diri dan membuat markas di hutan-hutan di wilayah perbatasan,” tulis Tika.
Setelah mengetahui lokasi persembunyian mereka, TNI melakukan beberapa langkah strategis, seperti melakukan pergantian Panglima Kodam serta mendatangkan pasukan dari luar Kalimantan Barat. TNI juga menginisiasi beberapa operasi di antaranya Operasi Tertib I dan II, Operasi Sapu Bersih I, Operasi Sapu Bersih II, dan Operasi Sapu Bersih III.
Orang-orang sipil ini tidak hanya bertugas sebagai kurir, penunjuk jalan, atau pembawa barang, tetapi juga terlibat dalam penumpasan. Di antara mereka ada yang dipersenjatai, ada juga yang membawa senjata sendiri (tentu saja senjata tradisional, seperti tombak dan mandau).
Isu awalnya tidak begitu dipedulikan, hingga muncul peristiwa pembunuhan terhadap seorang guru Dayak di daerah Sungkung pada Maret 1967. Peristiwa itu disusul dengan penculikan dan pembunuhan terhadap sembilan orang Dayak dari Kampung Taum. Peristiwa itu membuat orang-orang Dayak resah. Beberapa pemuka adat lalu mengadakan pertemuan dengan mantan Gubernur Kalimantan Barat, Oevaang Oeray, yang merupakan salah satu tokoh Dayak di Pontianak.
Setelah itu, terjadilah pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa yang dianggap sebagai bagian dari PGRS/Paraku yang awalnya dibentuk untuk menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia. Orang-orang Tionghoa yang selamat kemudian mengungsi ke daerah-daerah pedalaman. Ada yang pindah ke Singkawang, ada yang ke Pemangkat, ke Pontianak, dan daerah lainnya. Karena banyak orang Tionghoa – yang sebagian besar dari mereka adalah para pedagang — yang mengungsi, juga tewas, maka roda ekonomi pun berhenti.
