Perkembangan Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Tengah dan Bener Meriah
YAYASAN Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah Tanah Gayo, khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah, berjalan lamban. Hal ini menyebabkan para pengungsi korban bencana banjir dan longsor terancam menjalani bulan Ramadhan dalam kondisi yang tidak layak.
Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, mengatakan bahwa progres pembangunan huntara di beberapa lokasi masih jauh dari target yang ditetapkan. Di Kampung Wih Pesam, Bener Meriah, realisasi pembangunan hanya mencapai sekitar 20 persen. Menurutnya, dengan progres yang begitu lambat, ia meragukan apakah seluruh huntara akan selesai sebelum Ramadhan tiba.
Di Aceh Tengah, tercatat sebanyak 5.306 jiwa masih mengungsi, dengan 781 kepala keluarga (KK) yang direncanakan menempati huntara di Kecamatan Ketol dan Linge. Namun, proses pembangunan terkendala oleh distribusi material akibat kerusakan jalan dan jembatan pasca-bencana.
Sementara itu, di Bener Meriah, pemerintah menargetkan pembangunan 914 unit huntara untuk 3.116 jiwa. Meski pembangunan digenjot, penentuan lokasi masih menunggu kesepakatan warga yang berharap huntara dibangun tidak jauh dari kebun sebagai sumber penghidupan mereka.
Menurut Dahlan, ketimpangan progres di lapangan menunjukkan bahwa percepatan huntara tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga kesiapan lahan, akurasi data penerima, serta kondisi infrastruktur pendukung di lapangan.
Ia mengingatkan, keterlambatan pembangunan akan memaksa sebagian korban banjir menjalani Ramadhan di tenda pengungsian atau hunian tidak layak. Padahal, huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan rasa aman, kesehatan, dan martabat warga terdampak bencana.
“Penanganan bencana tidak cukup hanya cepat, tetapi harus terukur secara teknis dan patuh regulasi agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ucap Dahlan.
Untuk itu, YARA terus mendorong Pemkab, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat segera mempercepat pemulihan pascabencana di Tanah Gayo, meliputi pembangunan huntara, perbaikan jalan dan jembatan, infrastruktur dasar serta fasilitas publik lainnya.
Dahlan menegaskan, YARA akan terus mengawal seluruh proses pemulihan agar tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban banjir dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Tanggapan Pemerintah Setempat
Sementara itu, Bupati Bener Meriah, Tagore AB membantah progres pembangunan huntara baru mencapai 20 persen. Ia menyatakan bahwa di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama, pembangunan huntara sudah hampir selesai. Di Kecamatan Tembolon, pembangunan juga telah selesai, tinggal menyambungkan aliran listrik.
Tagore mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan vendor dan kontraktor untuk membangun huntara terus dilakukan, dengan keterlibatan sejumlah instansi, termasuk relawan. “Semua begerak, besok akan datang BNPB, mereka akan melihat langsung. Saya lihat tidak lambat,” kata Tagore.
Menurutnya, di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, pembangunan 200 unit huntara sudah selesai dilakukan oleh BUMN. Oleh karena itu, Tagore menganggap YARA tidak melihat secara sebenarnya bagaimana kondisi huntara di Bener Meriah. “YARA mungkin tidak melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi. Padahal dikerjakan sekaligus, setiap tempat bergerak. Insya Allah selesai sebelum Ramadhan, mudah-mudahan lancar,” ucap dia.
Ia juga mengatakan, pengadaan lahan untuk huntara telah diselesaikan oleh Pemkab Bener Meriah. “Vendor biasa pakai uang muka, tapi mereka bergerak. Ini kan Alhamdulillah,” ucap Tagore.
Kendala Pembangunan Huntara
Terkait kendala lain pembangunan huntara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bener Meriah, Ilham Abdi menyebut, terputusnya akses jalan di Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, membuat material bangunan huntara di kawasan itu sulit didistribusikan. “Akses jalan terputus, jadi seperti seng dan material lain harus dilangsir. Itu salah satu kendala,” ucap Ilham Abdi, melalui telepon, Jumat (30/1/2026).
Sementara Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Andalika menyebut, pembangunan huntara bagi korban bencana banjir dan longsor itu tidak lamban, melainkan terkendala lahan. Sebab, sebagian lahan huntara berada di kawasan konsesi perusahaan. “Sebenarnya tidak lamban, kalau memang lahan sudah tidak ada kendala. Contoh Ketol kan tidak lambat, sudah mencapai 98 persen,” ucap Andalika.
Selain itu, akses mobilisasi peralatan sulit karena jembatan untuk kendaraan roda empat belum bisa dilalui, seperti di Kemukiman Wih Dusun Jamat. “Karena akses, jadi mengantar peralatan kan sulit. Untuk lahan Linge sudah clear, dua hari lalu sudah selesai penataan lahan. Kemudian di Linge ada dua, Kemukiman Wih Dusun Jamat (terdiri dari 5 desa) dan dua desa yaitu Penarun dan Umang, itu yang digunakan lahan THL, kan butuh proses,” ucap Andalika.
Ia mengatakan, persoalan lahan perusahaan itu sudah selesai dibahas. Pembersihan tapak bangunan sudah dilakukan. “Yang di Penarun sudah ada merakit kontruksi, sudah ada membuat tapak rumah untuk huntara,” ucap Andalika.
