PasarModern.com – Sepanjang 2025, isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu narasi politik yang paling konsisten mewarnai ruang publik. Wacana perombakan kabinet tersebut terus bergulir seiring dinamika internal pemerintahan dan ekspektasi publik terhadap kinerja para menteri.
Sejak awal masa pemerintahan, reshuffle telah hadir sebagai topik yang mengiringi langkah-langkah konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Selama satu tahun terakhir, tidak ada pernyataan resmi jika hendak melakukan reshuffle kabinet.
Namun, hanya dasi biru muda yang menjadi simbol bagi tamu yang datang ke Istana Negara. Simbol tersebut memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo akan merombak jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Reshuffle dilakukan seiring berjalannya waktu, terutama ketika publik mulai menilai sejauh mana janji politik dan program prioritas mampu diwujudkan oleh kabinet yang dibentuk dengan dukungan koalisi besar
Dalam konteks ini, reshuffle kabinet tak lagi dipandang semata sebagai perombakan posisi menteri. Lebih dari itu, reshuffle dimaknai sebagai simbol arah, gaya, dan watak kepemimpinan Prabowo di tahun pertamanya memimpin Indonesia.
Reshuffle Pertama, 19 Februari 2025
Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pertamanya pada 19 Februari 2025. Dalam perombakan awal pemerintahan tersebut, Presiden mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Soemantri Brodjonegoro, dengan Brian Yuliarto yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pergantian ini dipandang sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas serta kinerja sektor pendidikan nasional, khususnya dalam penguatan riset dan inovasi yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan.
Sebelum reshuffle dilakukan, Soemantri Brodjonegoro sempat menghadapi dinamika internal di kementeriannya. Pada pertengahan Januari 2025, ratusan pegawai menyampaikan protes terhadap kepemimpinannya, yang kemudian memicu sorotan publik terhadap kinerja kementerian tersebut.
Dinamika internal tersebut pada akhirnya berujung pada keputusan Presiden Prabowo untuk mencopot Soemantri dari jabatannya. Brian Yuliarto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029.
Pelantikan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Penunjukan akademisi berlatar riset itu juga dibaca sebagai sinyal penekanan pemerintah terhadap penguatan sains, teknologi, dan inovasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Selain melantik Brian Yuliarto, Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Bersamaan dengan itu, Prabowo juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Sonny Harry Budiutomo menjadi Wakil Kepala BPS.
Reshuffle Kedua, 8 September 2025
Reshuffle kabinet kedua dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Dalam perombakan ini, Prabowo mengambil langkah yang dinilai signifikan dengan menggeser posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya.
Sepak terjang Purbaya pun langsung menjadi sorotan di awal kepemimpinannya. Sikap ceplas-ceplosnya membuat dia mendapat julukan menteri koboi.
Pergantian di pos strategis keuangan negara tersebut menjadi sorotan utama publik, mengingat Kementerian Keuangan memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal, pengelolaan APBN, serta pembiayaan program-program prioritas pemerintahan.
Selain melakukan perubahan di sektor keuangan, Prabowo juga memperkenalkan struktur baru dalam kabinetnya dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini menandai perluasan desain kelembagaan pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih.
Kementerian Haji dan Umrah dibentuk dengan tujuan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kementerian khusus ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat Islam Indonesia yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi.
Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah seiring perubahan nomenklatur Badan Haji dan Umrah menjadi kementerian.
Tak hanya itu, dalam perombakan itu, Presiden Prabowo juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding.
Prabowo juga mendepak Budi Arie Setiadi yang dikenal sebagai Ketua Umum Projo dari posisi Menteri Koperasi yang digantikan oleh Ferry Juliantono.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Namun, Prabowo tidak langsung mengganti penggantinya, sehingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sempat menjadi Menko Polkam ad interim.
Reshuffle ketiga, 17 September 2025
Perombakan kabinet yang ketiga kalinya dilakukan Prabowo pada 17 September 2025. Saat itu, ada banyak pejabat yang dilantik, salah satunya Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago mengisi posisi Menko Polkam. Sejak Djamari dilantik, secara otomatis Sjafrie Sjamsoeddin tidak lagi menjabat sebagai Menko Polkam ad interim.
Selain itu, Prabowo menggeser posisi Erick Thohir dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo.
Tak hanya itu, ada tiga wakil menteri, kepala badan, serta wakil kepala badan yang ikut dilantik. Mereka yakni, Afriansyah Noor dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) menggantikan posisi Immanuel Ebenezer yang menjadi tersangka KPK.
Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan posisi Ferry Juliantono.
Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan istana dan lembaga negara. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sementara Muhammad Qodari dipercaya mengemban jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Selain itu, Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Penunjukan ini dinilai memperkuat perhatian pemerintah terhadap isu stabilitas keamanan dan pembenahan institusi kepolisian.
Presiden juga menambah struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dengan melantik dua Wakil Kepala, yakni Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya. Penambahan posisi tersebut mencerminkan fokus pemerintah terhadap agenda peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.
Di akhir rangkaian pelantikan, Prabowo melantik Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penunjukan ini dipandang strategis mengingat peran LKPP dalam memastikan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Reshuffle keempat, 8 Oktober 2025
Proses perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025. Namun, berbeda dengan reshuffle sebelumnya, kali ini tidak ada menteri maupun wakil menteri yang diganti. Presiden hanya menambah dua posisi wakil menteri di kementerian teknis.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Penambahan jabatan ini dinilai sebagai upaya memperkuat kinerja kementerian strategis yang memiliki beban kerja tinggi.
Selain itu, Presiden juga melantik dua Asisten Khusus Presiden. Dirgayuza Setiawan ditunjuk sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, sementara Agung Gumilar Saputra dipercaya sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis.
Pada momentum yang sama, Prabowo turut melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni Mathius D Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Di sektor badan usaha milik negara, Presiden melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Sementara itu, Aminudin Maruf dan Teddy Barata ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Prabowo juga melantik enam anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka adalah Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida S Budiman sebagai anggota.
Tak hanya itu, Presiden turut melantik jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai.
Selain Velix, sembilan anggota lainnya yang dilantik yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, serta Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
Pelantikan Kepala BRIN, 10 November 2025
Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat setingkat kepala lembaga. Kali ini, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria resmi dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menggantikan Laksana Tri Handoko.
Bersamaan dengan pelantikan Arif Satria, Presiden juga melantik Amarulla Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Penunjukan dua figur akademik tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat arah riset dan inovasi nasional di bawah pemerintahan Prabowo.
Dengan pelantikan tersebut, dalam kurun satu tahun terakhir setidaknya telah berlangsung lima kali agenda pelantikan pejabat di Istana Negara. Rangkaian pelantikan itu mencakup menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga strategis negara.
Menariknya, seluruh agenda pelantikan tersebut kerap berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di kalangan jurnalis dan lingkaran Istana, hanya satu isyarat yang kerap menjadi penanda: para pejabat yang dipanggil mengenakan dasi biru muda saat memasuki kompleks Istana.
