Penghargaan Kementerian Perumahan untuk Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diberikan dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan ini karena telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk bidang perumahan. Total ada sebanyak 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh yang berada di peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
Maruarar menekankan bahwa pertumbuhan rumah subsidi juga sangat signifikan. Dengan kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi oleh pemerintah daerah. “Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” ujarnya saat menyerahkan penghargaan tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, serta stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, Jawa Tengah mendapatkan peringkat pertama karena program perbaikan rumah layak huni mampu menciptakan sekitar 17 ribu unit. Ini akan sangat membantu masyarakat yang tinggal dalam kondisi ekstrem miskin.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 masih memiliki sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit. Untuk itu, pada tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Pembagian alokasi tersebut adalah 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Menurut Gubernur, upaya program pembangunan perumahan ini juga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai dinas seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya sangat penting dalam menjalankan program ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini juga menjadi bukti komitmen gubernur dan wakil gubernur dalam memberikan pelayanan dasar sektor perumahan.
Boedyo menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi tersebut sudah dipantau progresnya.
Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Setiap tahun, diharapkan terjadi peningkatan. Pada tahun 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067. Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini.
Related posts:
