Permasalahan HIV/AIDS di Bali dan Upaya Pencegahan
Masalah kesehatan yang terus menghiasi wajah Bali adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Meski telah banyak upaya dilakukan, jumlah penderita baru yang terdeteksi menunjukkan bahwa penyakit ini masih aktif dan perlu terus diwaspadai. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.
Beberapa langkah efektif yang dapat dilakukan antara lain:
- Meningkatkan edukasi dan kampanye tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- Memastikan akses ke fasilitas kesehatan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS.
- Mendorong perilaku aman seperti penggunaan kondom dan tes HIV secara rutin.
- Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.
Acara pelatihan jurnalistik dan field trip yang digelar oleh Kelompok Jurnalis Peduli AIDS Bali bersama dengan AIDS Healthcare Foundation (AHF) pada 11 Oktober 2025 menjadi salah satu bentuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan isu HIV/AIDS. Acara ini diikuti sekitar 30 orang jurnalis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam meliput masalah HIV dan AIDS di Bali.
Dewa Nyoman Suyetna, Pengelola Program HIV Klinik Utama WM Medika, Yayasan Kerti Praja, menyampaikan bahwa kasus positif HIV masih ditemukan pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki (LSL). Bahkan, beberapa kasus berasal dari usia muda, termasuk pelajar. Contohnya, tiga kasus positif HIV yang diidap oleh tiga pelajar, dua diantaranya adalah LSL.
Menurut data Yayasan Kerti Praja untuk bulan Juni 2025, dari ratusan orang yang dites, 15 orang dinyatakan positif. Angka ini terus meningkat di bulan Juli (11 orang) dan Agustus (15 orang). Rata-rata 10 orang dari jumlah tersebut adalah LSL. Ini belum termasuk waria dan trans gender.
Suyetna juga menjelaskan bahwa kelompok LSL menjadi yang paling rentan. Selain HIV, mereka juga sering terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya seperti sifilis. Tingginya angka kasus pada kelompok ini disebabkan oleh sulitnya proses deteksi dan stigma negatif dari masyarakat serta keluarga yang membuat mereka enggan melakukan tes rutin.
Penanganan HIV/AIDS sendiri menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah stigma masyarakat dan bahkan pemerintah. Suyetna menyoroti kurangnya dukungan pemerintah dalam pencegahan, khususnya terkait penggunaan kondom. Ia menegaskan bahwa kondom yang diedarkan pemerintah hanya dalam program KB saja, padahal seharusnya kondom juga bisa digunakan sebagai alat pencegahan penularan.
Berbeda dengan LSL, Pekerja Seks Komersial (PSK) di Denpasar dan Badung menunjukkan kesadaran yang lebih baik dalam melakukan tes rutin. Namun, saat ini petugas kesulitan menjangkau PSK yang bertransaksi secara daring melalui aplikasi media sosial.
Stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV harus diberantas. Nana Widiestu, Koordinator Program AHF Indonesia, menyatakan bahwa masalah ini sering kali menjadi tantangan utama. Stigma ini muncul akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS. Salah satu isu yang menjadi fokus AHF adalah penggunaan kondom sebagai alat pencegahan yang murah dan efektif, meskipun isu ini dianggap sensitif.
AHF berharap isu kondom dapat diterima lebih luas sebagai upaya pencegahan. Ia juga mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi Bali yang dianggap cukup responsif. Secara ranking, Bali berada di peringkat 5-6 nasional. Pemerintah dianggap cukup responsif dalam membantu upaya penanganan HIV/AIDS, sehingga Bali bisa dijadikan role model untuk daerah lain.
Di acara yang sama, Ketua Forum Peduli AIDS (FPA) Bali, dr Made Oka Negara, M.Biomed, FIAS, menyampaikan bahwa sepanjang 2024 setidaknya sebanyak 2.006 orang dinyatakan positif HIV/AIDS di Bali. Sejak Januari-Juli 2025, sebanyak 1.193 kasus ditemukan. Saat ini, tantangan utama adalah menghilangkan stigma di masyarakat, karena diskriminasi membuat seseorang yang potensial terinfeksi HIV enggan melakukan pemeriksaan atau pengobatan.
Pentingnya Edukasi Pencegahan HIV/AIDS
Oka Negara mengatakan bahwa pemerintah daerah Bali sudah lama peduli melalui regulasi-regulasi yang membuat lembaga yang peduli terhadap HIV/AIDS lebih leluasa bekerja. Namun, semangat tersebut perlu dikuatkan kembali, salah satunya dengan inovasi dalam program pencegahan dan penanganan kasus serta mengubah stigma masyarakat.
Forum Peduli AIDS (FPA) Bali mengusulkan pemerintah daerah menambah kurikulum edukasi terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS sejak usia dini. Ia melihat solusi ini sebagai langkah besar untuk mencapai target mengakhiri kasus HIV/AIDS pada tahun 2030. Edukasi seksual melalui kurikulum sangat penting, karena aktivitas seksual sering kali tersembunyi dan tidak mudah diketahui.
Selain itu, upaya penanganan setelahnya juga penting. Banyak kasus ditemukan pada orang yang kurang edukasi, padahal saat ini obat untuk menekan penyebarannya sudah ada dan mudah didapatkan.
“Kalau bisa dikomitmenkan lewat pengetahuan sehingga diberikan terstruktur dalam kurikulum, jadi nanti tergantung bentuk sekolah, kalau IPA bisa masuk pada pelajaran biologi karena ada materi reproduksi, IPS bisa sosiologi, jadi pasti ada tempat-tempatnya tinggal sesuaikan,” ujar Oka.
