Ekspansi Manufaktur yang Masih Terbatas
PasarModern.com, JAKARTA — Ekspansi manufaktur nasional masih terbatas dan belum merata. Hal ini terlihat dari sejumlah sektor yang masih dibayangi badai pemutusan hubungan kerja (PHK), misalnya industri ban yang baru-baru ini terjadi di Tanah Air.
Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Oktober 2025 memang menunjukkan ekspansi di level 51,2 atau naik dari bulan sebelumnya 50,4. Meski demikian, angkanya masih lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 51,5. Ekspansi ini terjadi selama 3 bulan beruntun.
Sebelum ekspansi beruntun, PMI manufaktur sempat terkontraksi ke titik terendah di level 46,7 pada April lalu. Kontraksi terjadi selama 4 bulan beruntun, sejak April hingga Juli 2025.
Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan meskipun indikator manufaktur menunjukkan tren positif, tapi tingkat pemulihan industri masih bersifat parsial dan bergantung pada struktur biaya serta daya saing masing-masing subsektor.
“Meskipun menunjukkan tren ekspansi, sektor manufaktur Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).
Saleh menerangkan, sektor-sektor yang terhubung dengan rantai pasok global, seperti logam dasar, elektronik, dan otomotif masih menunjukkan kinerja yang stabil ditopang oleh peningkatan permintaan ekspor dan adanya investasi baru di hilirisasi mineral serta kendaraan listrik.
Sebaliknya, subsektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur masih menghadapi tekanan akibat lemahnya permintaan domestik dan ekspor, serta tingginya biaya bahan baku impor.
Di samping itu, Saleh menyebut salah satu faktor tekanan industri yakni kenaikan harga bahan baku dan energi yang tidak diimbangi oleh kenaikan harga jual telah menekan margin keuntungan banyak perusahaan manufaktur.
“Sebagian pelaku usaha memilih menahan harga jual guna menjaga daya saing dan mempertahankan volume penjualan, terutama di tengah permintaan yang belum sepenuhnya pulih,” tuturnya.
Alhasil, perusahaan harus beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi operasional, melakukan diversifikasi produk, serta memperkuat rantai pasok domestik untuk menekan ketergantungan pada impor.
Di satu sisi, perusahaan dengan skala besar atau yang telah mengadopsi teknologi produksi yang efisien masih memiliki daya tahan yang relatif baik. Namun, bagi industri kecil dan menengah, tekanan terhadap margin dapat mengancam keberlanjutan usaha.
“Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah seperti insentif energi, pembiayaan produktif, dan penguatan TKDN dapat berperan penting dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur di tengah tekanan biaya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, daya serap permintaan global belum sepenuhnya pulih, sementara konsumsi domestik masih terbatas pada sektor-sektor tertentu.
Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi dan inovasi di banyak perusahaan manufaktur, terutama di kalangan UKM, sehingga produktivitas relatif stagnan.
Ekspansi Terbatas
Implementasi kebijakan local content (TKDN) juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas pemasok lokal dan ketidaksiapan rantai pasok domestik untuk memenuhi kebutuhan industri berskala besar.
Selain itu, birokrasi perizinan dan koordinasi kebijakan lintas kementerian masih sering menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha yang efisien.
“Oleh karena itu, keberhasilan meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan dunia usaha dalam mengatasi tantangan-tantangan struktural tersebut secara simultan,” pungkasnya.
Pengamat Industri Manufaktur Dadang Asikin mengatakan kondisi industri dengan margin usaha yang tertekan ke depan akan membuat pelaku usaha menunda ekspansi besar, sembari menjaga operasional agar berjalan efisien.
Untuk menjaga kinerja manufaktur tersebut, Dadang menilai dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan bahan baku lokal dengan harga kompetitif, akses pembiayaan investasi mesin dan teknologi otomatisasi.
“Stabilitas kebijakan fiskal dan industri, serta dukungan program vokasi industri untuk memperkuat SDM juga penting untuk memperkuat manufaktur nasional,” pungkasnya.
Badai PHK
Sementara itu, industri dalam negeri masih berada dalam pusaran badai PHK, misalnya industri ban. Baru-baru ini, raksasa produsen ban, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) disebut melakukan PHK massal karyawannya.
Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, membenarkan bahwa perusahaan melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pasar dan kebutuhan operasional.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).
Monika menegaskan, perusahaan tetap berkomitmen memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati selama proses berlangsung. Michelin Indonesia juga memastikan pemberian kompensasi yang layak, pendampingan karier, serta akses terhadap sumber daya untuk membantu karyawan terdampak.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menilai langkah efisiensi yang diambil Michelin Indonesia tidak terlepas dari tekanan biaya produksi dan tingginya beban gaji karyawan.
Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan, situasi industri ban saat ini memang menantang, di tengah melambatnya sektor manufaktur nasional dan daya beli yang menurun.
“Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi, tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar tetap membuka ruang dialog dengan pekerja untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis.
Aziz mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.
PHK massal yang menimpa karyawan pabrik ban Michelin turut mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia langsung melakukan sidak ke pabrik ban yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu untuk menemui perwakilan manajemen dan pekerja. Dalam kesempatan tersebut, dia pun meminta pihak manajemen untuk menghentikan sementara proses PHK.
“Kami minta kepada manajemen untuk menghentikan sementara proses PHK dan agar rekan-rekan yang dirumahkan dapat segera kembali bekerja,” kata Dasco di hadapan para pekerja, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (3/11/2025).
Lebih lanjut, dia menyampaikan agar proses ketenagakerjaan dilakukan sebagaimana perjanjian kerja bersama dan regulasi yang berlaku.
Pihaknya hendak memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan menjamin kebijakan perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Apabila ada proses lanjutan, kami minta agar dilakukan perundingan tripartit sesuai ketentuan hukum. Kami juga berharap para pekerja tetap menjaga kekondusifan dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Sementara itu, mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK terus bertambah jumlahnya. Berdasarkan data per September 2025, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK bertambah 1.093 orang sehingga totalnya menjadi 45.426 orang sepanjang Januari-September 2025.
Mengutip Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan PHK pada Agustus 2025 yang sebesar 830 orang. Adapun, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi pada September 2025, yakni 229 pekerja.
