Suasana Hangat dalam FGD Penguatan Kelembagaan Ekonomi
Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti ruang pertemuan ketika Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kelembagaan Ekonomi Melalui Pengembangan Model Kolaborasi yang Ideal di Kawasan Transmigrasi” resmi dimulai pada 12 November 2025, pukul 09.12 WITA. Acara dibuka oleh Feymi Angelina, S.H., Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memvalidasi hasil temuan sementara, memetakan masalah, serta menggali potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di desa-desa transmigrasi.
Kegiatan yang berlokasi di Aula Pebotoa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Morowali di Bungku Tengah ini bertujuan untuk memvalidasi temuan lapangan sekaligus mempertemukan langsung para pemangku kepentingan mulai dari kepala desa, seluruh pengurus BUMDes dari 13 Desa Transmigrasi di kawasan Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat merumuskan solusi bersama untuk memperkuat ekonomi desa.
Kegiatan yang berlokasi di dilanjutkan dengan paparan hasil temuan sementara tim riset yang disampaikan oleh Prof. Heru Susetyo, Ph.D., Ketua Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia bersama anggota tim dari Universitas Indonesia masing-masing Feymi Angelina, SH., Zakiyah Rasuna Nadia, Rania Putri Herdina dan Arjuna Oktavian Syabil. Beliau menjelaskan arah kebijakan nasional tentang BUMDes yang kini tidak lagi bersifat administratif, melainkan transformasional.
“Kita tidak lagi bicara BUMDes yang sekadar berdiri di atas kertas, BUMDes harus berfungsi sebagai badan usaha profesional yang berbadan hukum, berjejaring, dan berdaya saing.” Ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMDes sebenarnya dimaksudkan untuk mengelola potensi desa demi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi yang diharapkan menjadi motor pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun dari hasil kunjungan Tim Ekspedisi Patriot UI di lapangan pada bulan September – November 2025, banyak BUMDes yang belum mampu menunjukkan skala usaha yang signifikan. Kolaborasi antar aktor ekonomi pun masih minim. Kebanyakan hanya bergerak di unit simpan-pinjam dengan dana berkisar Rp 200 juta dari pemerintah daerah, tanpa mekanisme pelaporan dan pemantauan yang memadai.
Menurut Prof. Heru Susetyo, persoalan BUMDes bukan semata soal bantuan, tetapi soal manajemen, visi bisnis, dan keberlanjutan. “Awal bisnis yang baik adalah pencatatan yang baik,” tuturnya. Banyak BUMDes belum memiliki sistem dokumentasi dan keuangan yang rapi, sehingga sulit menilai apakah mereka benar-benar berkembang. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga, antara BUMDes, koperasi, UMKM, dan sektor swasta untuk memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.
Dalam paparannya, ia juga menyinggung program Transmigrasi 5.0, sebuah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, yang tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan memajukan perekonomian lokal melalui sinergi kelembagaan desa. BUMDes, katanya, harus mampu menjadi simpul dari semangat baru itu: kemandirian yang berakar dari gotong royong dan profesionalitas.
Paparan itu menjadi pemantik diskusi antar-desa yang berlangsung penuh keterbukaan. Para kepala desa dan pengurus BUMDes silih berganti menceritakan kondisi masing-masing.
Dari Dana Bergulir hingga SDM Terbatas
Sejak tahun 2020, setiap BUMDes di kawasan transmigrasi Morowali menerima suntikan modal sebesar Rp200 juta dari Pemerintah Kabupaten untuk dikelola melalui unit usaha simpan pinjam (USP) atau sektor produktif lainnya. Namun, hasil FGD menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes mampu mengelola dana tersebut dengan optimal.
Beberapa BUMDes, seperti di Desa Lanona dan Desa Marga Mulya, menghadapi tantangan komunikasi dan koordinasi antara aparat desa dan pengurus. Sementara di Desa Umpanga, minimnya sumber daya manusia menjadi hambatan utama, karena banyak anak muda lebih memilih bekerja di perusahaan besar dibanding mengembangkan usaha desa.
Ada pula BUMDes seperti di Desa Harapan Jaya dan di Desa Puntari Makmur yang mengalami kerugian akibat wabah penyakit ternak dan gagal panen. Sedangkan BUMDes di Desa Salonsa dan Desa Beringin Jaya menghadapi kendala dalam pemasaran hasil ternak dan perikanan, serta belum adanya standar administrasi keuangan yang seragam di antara BUMDes.
Harapan dan Rekomendasi: Dari Insentif hingga Pembinaan Teknis
Salah satu isu yang paling sering muncul dalam diskusi adalah kebutuhan insentif bagi pengurus BUMDes. Tanpa dukungan finansial yang layak, banyak pengurus enggan bertahan atau tidak fokus mengembangkan usaha.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Morowali, Julius, menjelaskan bahwa insentif pengurus BUMDes dapat diambil dari Pendapatan Asli Desa (PAD) atau hasil usaha BUMDes, bukan dari Dana Desa (DD). “Dasar hukumnya ada, hanya perlu diatur secara bijak oleh pemerintah desa,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Pengawas Kawasan Transmigrasi, Hermawan, menegaskan perlunya standarisasi rekrutmen dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.
“Setiap pengurus idealnya menguasai bidang usaha yang dikelola, entah pertanian, peternakan, atau perdagangan. Jadi bukan hanya duduk sebagai pengurus, tapi benar-benar profesional,” jelasnya.
Kemudian, Dinas Pertanian Morowali juga membuka peluang kolaborasi, dengan memastikan BUMDes dapat mengajukan proposal bantuan bibit dan alat pertanian melalui pendampingan resmi dari DPMD.
Kolaborasi dan Regulasi Jadi Kunci
Dari hasil FGD, terlihat jelas bahwa sinergi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan BUMDes ke depan. Tanpa kolaborasi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat, potensi ekonomi desa akan sulit berkembang.
“Banyak BUMDes masih berpikir jangka pendek, padahal yang dibutuhkan adalah sistem tata kelola yang berkelanjutan. Insentif perlu, tapi lebih penting lagi adalah menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama,” ujar Prof. Heru Susetyo, perwakilan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia, yang memimpin jalannya diskusi.
Ia menambahkan, ke depan Tim Ekspedisi Patriot UI di Morowali akan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hasil FGD untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali. Tujuannya adalah memperkuat pembinaan, mendorong akuntabilitas keuangan, dan membangun sistem digital yang memudahkan pelaporan antar BUMDes.
Menuju BUMDes Tangguh dan Berdaya Saing
Meski banyak tantangan, semangat perubahan tetap tampak dari para peserta. Beberapa BUMDes, seperti dari Desa Laantula Jaya dan Desa Lambelu, bahkan mulai berinovasi dengan program perikanan nila dan pembenihan padi. Upaya kecil ini menjadi tanda bahwa BUMDes mampu bangkit jika didukung dengan pembinaan, regulasi, dan kolaborasi yang kuat.
FGD ini menegaskan satu pesan penting, pembangunan desa tidak cukup dengan modal, tetapi harus dibarengi niat baik, keterampilan, dan komitmen bersama. Jika pengurus dan pemerintah desa dapat berjalan seirama, BUMDes tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga jantung kesejahteraan masyarakat Morowali.
Menjelang siang, suasana Aula Pebotoa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Morowali, perlahan mereda. Setelah berbagai paparan, diskusi, dan pertukaran pandangan dari para peserta, FGD ditutup dengan suasana penuh optimisme. Prof. Heru Susetyo mewakili Tim Ekspedisi Patriot UI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah terbuka berbagi tantangan dan pengalaman di lapangan. Ia menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat desa agar BUMDes benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi di kawasan transmigrasi.
“FGD ini bukan akhir, tapi awal dari kerja bersama. Kita sudah punya gambaran nyata tentang kondisi di lapangan, tinggal bagaimana setiap pihak mengambil peran sesuai kapasitasnya,” ujarnya menutup sesi diskusi.
Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali turut menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti hasil FGD ini melalui pembinaan, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan teknis bagi pengurus BUMDes.
Moderator, Feymi Angelina, S.H., menutup acara dengan menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Ia berharap hasil diskusi hari itu dapat menjadi pondasi bagi terbentuknya model kolaborasi kelembagaan ekonomi yang ideal di kawasan transmigrasi Bungku.
Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, forum pun resmi ditutup pada siang hari. Para peserta meninggalkan ruangan dengan membawa semangat baru bahwa masa depan kemandirian desa Morowali akan terwujud bukan karena bantuan semata, melainkan karena kerja sama, keberanian, dan kepercayaan untuk tumbuh bersama.
