Desakan untuk Keluar dari Board of Peace (BoP)
Pasca meledaknya perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, sejumlah tokoh nasional mengajukan desakan agar Indonesia keluar dari badan internasional yang dibentuk oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, yaitu Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Mereka menilai partisipasi Indonesia dalam BoP dapat mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan dalam konstitusi.
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, menyebutkan lima alasan mengapa Indonesia perlu segera meninggalkan BoP. Pertama, partisipasi Indonesia dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
Selain TB Hasanuddin, ada Ketua MUI Anwar Iskandar yang turut mendesak Indonesia segera menarik diri dari BoP. Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026 itu, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika yang membentuk badan perdamaian tersebut. Ia mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran.
Tokoh selanjutnya adalah Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya. Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut. Ia menegaskan, pandangannya bersifat akademik dan bukan untuk menggurui kepala negara. Namun, ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar dan berimplikasi luas terhadap stabilitas global.
Connie juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment). Menurutnya, posisi tersebut akan memberi ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan di tengah rivalitas geopolitik.
Terakhir, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif. “Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza,” kata Hikmahanto. Dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global. “Meski dalam Pasal 1 akan menyelesaikan segala konflik, ternyata tidak efektif,” ujar Hikmahanto. Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP. “Sebaiknya Indonesia keluar dan konsentrasi di PBB saja,” ungkapnya.
Tokoh-Tokoh yang Mendesak Indonesia Keluar dari BoP
1. TB Hasanuddin
Tubagus Hasanuddin lahir di Majalengka, Jawa Barat, pada 8 September 1952. Ia merupakan tokoh militer Indonesia yang sempat menduduki berbagai posisi di TNI. Setelah memasuki masa purna tugas atau pensiun, TB Hasanuddin memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. TB Hasanuddin adalah lulusan AKABRI 1974. Setahun kemudian, ditugaskan di Batalyon Kodam Siliwangi hingga tahun 1983. TB Hasanuddin juga pernah dipercaya sebagai Instruktur AKABRI Magelang selama dua tahun. Setelah itu, dipindah untuk bertugas di Kodam I Aceh hingga tahun 1989. Karier militer TB Hasanuddin kian melejit. TB Hasanuddin mengajar di SESKOAD Bandung serta menjadi Komandan Sektor Pasukan Perdamaian PBB di Irak pada tahun 1992 selama dua tahun. Setelah melakukan tugas tersebut, TB Hasanuddin kembali ke Indonesia dan berdinas di Kostrad dan Kodam Jaya. Karier militernya belum berhenti. TB Hasanuddin pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Presiden BJ Habibie. Selanjutnya, TB Hasanuddin menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2005. TB Hasanuddin pensiun dari TNI dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah pensiun, TB Hasanuddin memasuki dunia politik. Pada pemilihan legislatif 2009, TB Hasanuddin berhasil melenggang ke Senayan. Pada periode berikutnya, TB Hasanuddin kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Bahkan sempat mengisi posisi sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Namun kemudian mengundurkan diri dari DPR RI karena mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018. Kala itu, posisi TB Hasanuddin digantikan oleh anggota Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. TB Hasanuddin maju dalam Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai Calon Gubernur Jawa Barat didampingi oleh Anton Charliyan. Namun, keduanya gagal terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pasangan tersebut hanya memperoleh 12,62 persen suara. Gagal memperebutkan kursi Jabar 1, TB Hasanuddin kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif. TB Hasanuddin kembali mendapatkan kursi di Senayan setelah memperoleh 104.332 suara mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat IX dari Fraksi PDI Perjuangan.
2. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar
Anwar Iskandar lahir di Desa Berasan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, 24 April 1950. Ia merupakan putra dari KH Iskandar, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Banyuwangi. Sejak kecil Anwar menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Bersamaan dengan itu, dia juga menempuh pendidikan di sekolah formal. Pesantren pertama tempat Anwar belajar tak lain adalah milik ayahnya. Sembari menjadi santri, Anwar juga mengenyam pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Tahun 1961, ia melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan yang sama. Tiga tahun setelahnya, Anwar melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA). Berlanjut ke tahun 1967, Anwar bertolak ke Kediri untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo. Pada saat bersamaan, ia meneruskan jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi Tribakti Kediri hingga menyandang gelar Sarjana Muda. Berbekal ilmu yang ia pelajari selama belasan tahun, Anwar pun kembali ke Kediri untuk berdakwah. Singkat cerita, tahun 1982, dia mendirikan dua yayasan pendidikan di Kediri, yakni Assa’idiyah di Jasmaren dan Al Amin di Ngasinan, Rejomulyo. Sembari menyebarluaskan ajaran agama Islam, Anwar juga aktif di berbagai organisasi keislaman. Memang, sejak duduk di bangku kuliah, Anwar sudah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjadi Ketua PMII di Universitas Tribakti Kediri, juga pimpinan pusat PMII saat berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah. Beberapa jabatan di organisasi Islam lainnya yang pernah diikuti Anwar, misalnya, Ketua Gerakan Pemuda Ansor cabang Kediri, Ketua Rais Syuriyah NU Kediri, hingga Wakil Ketua Rais Syuriyah NU Jawa Timur. Tahun 1998, Anwar dipilih sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Jawa Timur. Pada saat bersamaan, dia mengemban jabatan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan daerah Jawa Timur. Pada 2008, Anwar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), partai yang didirikan oleh para ulama. Sejak tahun 1982 hingga saat ini, Anwar masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Assa’idiyah dan Al Amin yang dia dirikan. Yayasan pendidikan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari TK, SD, MTs, MA, hingga SMA.
3. Hikmahanto Juwana
Hikmahanto Juwana lahir 23 November 1965 adalah akademikus dan pakar hukum internasional terkemuka di Indonesia. Ia merupakan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mantan rektor Universitas Jenderal Achmad Yani sejak 17 April 2020 hingga 10 April 2025.
4. Connie Rahakundini Bakrie
Rahakundini Laspetrini, atau yang akrab disapa Connie Rahakundini Bakrie. Wanita kelahiran 3 November 1964 ini merupakan Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia (St Petersburg State University), merangkap Ambassador of Science and Education of Russia. Dengan latar belakang pendidikan dan profesional yang luas pada studi pertahanan yang digeluti di Australia, Asia Pasifik, Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat, Israel, dan Inggris, Profesor Connie memantapkan dirinya sebagai ahli Hubungan Internasional dan Pertahanan, khususnya Pertahanan Maritim dan Dirgantara.
