Beberapa anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jawa Barat (Jabar) diungkap oleh Gubernur, Dedi Mulyadi.
Dia memberi contoh anggaran pembangunan ruang kelas baru yang hanya mencapai Rp60 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk pengadaan alat komunikasi sekolah mencapai Rp730 miliar.
Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya beberapa anggaran yang tidak wajar di Jawa Barat.
Salah satu yang menarik perhatian adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk membeli peralatan komunikasi sekolah.
Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp60 miliar.
Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan peralatan komunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yaitu Rp730 miliar.
“Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.
“Itu kan aneh. Belum ada perangkat kelas, perangkat digital disiapkan, aplikasi kita mulai menghapus kalau tidak berguna bagi kepentingan publik,” kata Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi Mulyadi akan meningkatkan anggaran beberapa sektor yang menjadi prioritas.
Sekitar pembangunan ruang kelas baru dari yang dulu Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Dana tersebut berasal dari penghematan anggaran.
Hingga malam kemarin, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.
Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti sektor pendidikan.
“Rencananya kami untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
Dana tersebut untuk meningkatkan infrastruktur jalan sehingga investor dapat berkembang.
Tentang investasi, ia menegaskan akan menangani oknum ormas yang menghambat investasi dengan meluncurkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.
Tujuan mereka untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan lahan, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.
Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, meningkatkan anggaran dari Rp 20 miliar menjadi Rp 350 miliar.
Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan dana Rp120 miliar, meningkat dari Rp20 miliar sebelumnya, dengan alokasi Rp40-50 juta per unit rumah.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Jawa Barat akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.
Dedi Mulyadi menargetkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.
Dengan demikian, belanja di daerah akan mencapai Rp33 triliun.
Sementara dana alokasi bagi hasil sebesar Rp6 triliun untuk kabupaten/kota akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita meminta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain,” katanya.
Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk pakaian dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.
Dia menegaskan langkah ini sebagai langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Saya menganggarkan biaya kunjungan luar negeri sebesar Rp1,5 miliar, sementara anggaran perjalanan dinas saya rencanakan hanya Rp700 juta, bukan Rp1,8 miliar,” katanya.
Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.
Ia juga meminta pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.
Dedi mengatakan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama beberapa dekade tidak menghasilkan apa-apa selain laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ).
“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, karena kegiatan ini telah berlangsung puluhan tahun namun tidak menghasilkan apa-apa selain Surat Pemberitahuan Jalan,” pungkas Dedi.
Dia mengatakannya mengenai efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
Oh, tidak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban biasanya yang sering bepergian ke luar negeri, tidak perlu.
“Tidak perlu piknik dengan nuansa studi banding, tidak perlu seminar-seminar, itu saja,” ujar Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Dedi menyatakan, efisiensi sebenarnya bukan berarti menghemat anggaran, melainkan mengalihkan pengeluaran yang tidak perlu menjadi pengeluaran yang lebih strategis.
Pemerintah Provinsi, kata dia, telah mengalihkan beberapa belanja yang tidak berwujud menjadi kegiatan positif yang berdampak positif pada masyarakat.
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu dilakukan oleh tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
Kami mendapatkan anggaran yang diubah dari tidak penting menjadi penting melalui perhitungan penghitungan anggaran.
“Malam lalu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” kata dia.
Googlenews
Related posts:
