Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Menghadapi Berbagai Tuduhan Korupsi dan Tuntutan Internasional
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam posisinya sebagai pemimpin negara. Selain masalah gencatan senjata di Gaza, ia juga dituduh terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang mencoreng reputasinya. Selain itu, ia menjadi target surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang.
Kasus Korupsi di Israel
Sejak 2019, Netanyahu telah didakwa atas tiga kasus korupsi yang berbeda. Proses persidangan ini dimulai pada Mei 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, meskipun sering tertunda karena berbagai alasan, termasuk kondisi kesehatannya dan konflik politik.
Kasus 1000 (“Kasus Hadiah”)
Kasus 1000, yang juga dikenal sebagai “Kasus Hadiah”, melibatkan dugaan penerimaan hadiah mewah oleh Netanyahu dan istrinya, Sara, dari pengusaha kaya Arnon Milchan dan James Packer. Hadiah-hadiah tersebut termasuk kotak cerutu, botol sampanye, dan perhiasan. Jaksa penuntut menduga bahwa Netanyahu memberikan bantuan dan keuntungan politik kepada Milchan sebagai imbalannya.
Poster bergambar PM Israel Benjamin Netanyahu terlihat diinjak massa peserta aksi solidaritas Indonesia Lawan Genosida, Dukung Palestina Merdeka di Jakarta, Ahad (12/10/2025). Massa aksi mengutuk segala bentuk genosida terhadap warga Gaza yang dilakukan Israel serta menyuarakan kemerdekaan dan gencatan senjata yang permanen di Palestina. – (Edwin Putranto/PasarModern.com)
Meskipun Netanyahu membantah tuduhan ini, jaksa agung Israel sebelumnya menyatakan bahwa pemberian hadiah tersebut telah berubah menjadi “jalur suplai”. Persidangan untuk kasus ini masih berlangsung dan menjadi sumber tekanan politik terhadapnya.
Kasus 2000 (“Kasus Surat Kabar”)
Kasus 2000 melibatkan dugaan kesepakatan koruptif antara Netanyahu dan Arnon Mozes, penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth. Jaksa penuntut menduga bahwa mereka membahas kemungkinan pertukaran keuntungan. Mozes menawarkan untuk meningkatkan liputan media yang menguntungkan Netanyahu dan memburukkan lawan-lawan politiknya. Sebagai imbalannya, Netanyahu akan menggunakan pengaruhnya untuk melemahkan pesaing utama Yedioth, yaitu surat kabar gratis pro-Netanyahu, Israel Hayom.
Aktivis yang tergabung dalam Bandung Spirit For Palestine menempelkan poster PM Israel Benjamin Netanyahu saat aksi solidaritas seni untuk Palestina di kawasan jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/4/2025). Aksi tersebut sebagai seruan dukungan dihentikannya kekerasan serta kejahatan kemanusiaan oleh Israel terhadap warga Palestina sekaligus bentuk protes ditiadakannya pertemuan peringatan Ke-70 Tahun Konferensi Asia Afrika yang dinilai bisa menjadi wadah semangat solidaritas antar negara Asia Afrika dalam mendukung kemerdekaan Palestina. – (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Meskipun perjanjian ini tidak terealisasi, jaksa penuntut tetap menganggap diskusi itu sebagai upaya suap. Bukti percakapan ini ditemukan selama penyelidikan terhadap mantan staf Netanyahu dan menjadi inti dari tuduhan terhadapnya.
Kasus 4000 (“Kasus Bezeq”)
Kasus 4000 adalah salah satu kasus korupsi terberat yang menjerat Netanyahu. Tuduhan menyatakan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi antara 2014 dan 2017, Netanyahu melakukan tindakan regulasi yang menguntungkan Bezeq secara finansial. Imbalan yang diduga diterima adalah liputan media yang sangat positif dan menguntungkan dari situs berita Walla News, yang juga dimiliki oleh Shaul Elovitch.
Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai Peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina di depan Gedung Kedubes AS Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam aksinya, mereka menyerukan penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu atas genosida di Palestina. Peserta aksi juga menyerukan untuk terus melakukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. – (PasarModern.com/Edwin Dwi Putranto)
Persidangan ini terus berlangsung dan telah mengungkap detail-detail yang menunjukkan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Surat Perintah Penangkapan dari ICC
Pada November 2024, Jaksa Penuntut Umum ICC, Karim Khan, mengumumkan niatnya untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Tuduhan yang dihantamkan kepadanya adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga terjadi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Warga Israel berdemonstrasi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanan Yoav Gallant, di Tel Aviv, Israel, Selasa, 5 November 2024. – (AP Photo/Oded Balilty)
Dakwaan yang menjeratnya adalah penggunaan kelaparan sebagai metode perang, sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, pembunuhan yang disengaja, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Meskipun Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC, hal ini secara signifikan membatasi kemampuan Netanyahu untuk bepergian ke luar negeri.
Netanyahu membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari upaya politik untuk menjatuhkannya. Namun, perkara hukum yang sedang berjalan ini terus menambah tekanan politik dan publik terhadap dirinya, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung.
