Desa Wunut: Peran Umbul Pelem dalam Membangun Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
Di tengah keramaian yang terasa di sekitar Umbul Pelem, sebuah destinasi wisata yang terletak di Jalan Tegalgondo – Janti, Dukuh, Wunut, Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat kisah sukses tentang bagaimana sebuah objek wisata bisa menjadi pelindung bagi warga sekitarnya. Pada 9 September 2025, suasana tersebut tampak hidup dengan celoteh anak-anak dan percikan air dari kolam yang membuat pengunjung merasa nyaman.
Umbul Pelem tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga menjadi benteng yang melindungi masyarakat sekitar. Layaknya orang tua yang menjaga anak-anaknya berenang, Umbul Pelem pun menjaga kehidupan warga Wunut. Di balik keramaian itu, desa ini memiliki konsep yang lebih fundamental: memastikan setiap warganya aman, terlindungi, dan dihargai.
Dari Belik Kecil Menjadi Sumber Kesejahteraan
Dulu, Umbul Pelem hanyalah “belik kecil” yang nyaris terabaikan. Namun, keberanian kepala desa dan integritas perangkat desanya mengubah situasi. Dana Desa yang fleksibel mulai digunakan sebagai modal pembangunan wisata. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak 2016, dan kini Umbul Pelem Water Park telah menjadi ikon desa serta perisai bagi warga-warganya. Pendapatan dari wisata ini mencapai hingga Rp 26 miliar, membuat warga makmur dan terlindungi.
Selama beberapa tahun belakangan, Umbul Pelem menjadi jantung dari program kesejahteraan Desa Wunut, terutama jaminan sosial. Konsep “Desa Hadir” bukan sekadar jargon. Kepala Desa Iwan Sulistiya Setiawan menjabarkannya sebagai tanggung jawab sosial desa yang sesungguhnya: memastikan setiap keluarga merasakan kehadiran negara, melalui desa.
“Desa Wunut sebelum tahun 2018 termasuk desa miskin. Alhamdulillah dari desa miskin kita bisa menjadi desa sejahtera,” kata Iwan.
Langkah Besar dalam Perlindungan Sosial
Sejak 2019, Iwan mulai merintis langkah besar: mendaftarkan warganya ke program jaminan sosial BPJS. Dimulai dari perangkat desa, BPD, RT/RW, kemudian meluas menjadi program yang menyentuh hampir seluruh penduduk.
Pendapatan Desa Wunut terus bertambah karena desa wisata. Ketika itu Iwan pun mendaftarkan warganya untuk memiliki BPJS Kesehatan. “Manfaatnya, warga bisa berobat gratis dengan pembayaran ditanggung desa dari BUMDes Sumber Kamulyan,” ucap Iwan.
Selain itu, Iwan Sulistya juga melakukan langkah berani. Dia mengikutsertakan warganya ke BPJS Ketenagakerjaan. Bagi banyak desa, BPJS Ketenagakerjaan dianggap sesuatu yang mahal dan sulit diwujudkan. Namun Wunut memilih sebaliknya: menjadikan jaminan ketenagakerjaan sebagai “hak” bagi warganya.
Setiap tahun, Desa Wunut mengalokasikan Rp 624 juta untuk BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh dana tersebut bersumber dari hasil Umbul Pelem. Di desa ini, setiap warga usia pekerja kini telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bukan hanya peserta JKK dan JKM, tetapi sebagian juga diikutsertakan dalam JHT dan JP. Ada yang mendapat dua program, ada yang tiga, semuanya menyesuaikan kategori pekerja dan kebutuhan perlindungan.
Keputusan ini bukan tanpa dasar. Pemerintah Desa Wunut memaknai perlindungan sosial sebagai tanggung jawab moral sekaligus amanat besar. Melalui jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, hingga pensiun, desa ingin memastikan warganya bekerja dengan tenang, hidup lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih terjamin.
Transparansi dan Kolaborasi Jadi Kunci Perlindungan Warga
Keberhasilan Wunut bukan hanya karena dana yang besar. Desa ini menjaga satu hal penting: kepercayaan. Desa Wunut mengedepankan kolaborasi, di mana semua RT dan RW mendapat honor sesuai Perdes. Selain itu, semua warga bisa mengakses transparansi keuangan BUMDes.
Perangkat desa yang sudah pensiun tetap memperoleh posisi dan honor. Di samping jaminan sosial, sejak 2023, desa membagikan THR menggunakan hasil Umbul Pelem. “Untuk per orangnya Rp 200.000. Total yang dialokasikan THR ini Rp 457.800.000,” kata Iwan.
THR diberikan kepada 2.289 jiwa, termasuk bayi. Bagi sebagian warga, nilai ini berarti jauh lebih besar daripada angka rupiah yang tertera. Seperti Sri Rejeki, 46 tahun. Dirinya selama bertahun-tahun mengandalkan THR dari Desa Wunut untuk membelikan baju lebaran anak atau belanja kebutuhan Lebaran.
BPJS Ketenagakerjaan Sentuh Badut Jalanan dari Desa
Dan bagi Sunipah, badut jalanan dengan tujuh anak, bantuan itu bahkan memicu tangis haru. Selain THR dia juga tercover BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, Sunipah menerima uang tunai sebesar Rp 1.600.000. Pemberian THR terbanyak pada Lebaran 2024 lalu ini berlandaskan dengan jumlah jiwa dalam kartu keluarga yang tertera.
Ia mengaku, bila pendapatan sehari-hari tidak menentu. “Dapat ya (rata-rata) Rp 100 ribu, sampai 180 ribu (sehari),” kata dia.
Namun, lebih dar THR, Sunipah juga dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun dalam hal ini Pemdes Wunut memberikan jaminan bagi warga yang sudah usia kerja atau rentang usia 18 tahun hingga 65 tahun. Dalam setahun, total iuran yang dibayarkan desa mencapai Rp624 juta. Selain itu, Pemdes Wunut juga memberikan santunan kematian bagi warganya.
Apabila ada warga meninggal dunia tak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, berhak atas santunan keluarga senilai Rp10 juta. Jika sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, maka bisa dapat Rp42 juta.
Dukungan Pemkab Klaten
Saat ini, perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Klaten terus menguat. Melalui berbagai program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah, ribuan tenaga kerja, baik sektor formal, informal hingga pekerja rentan, kian mendapatkan jaminan atas risiko kerja maupun masa depan mereka.
BPJS Ketenagakerjaan Klaten mencatat penyerahan santunan hingga Rp153 miliar untuk 17.100 kasus. Klaim tersebut mencakup manfaat JKK, JKM, JHT, JP, hingga manfaat kehilangan pekerjaan dan beasiswa untuk 550 anak ahli waris.
Pada tahun 2024 lalu, cakupan peserta ketenagakerjaan di Klaten mencapai 38,84 persen dari target 511.385 tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan Klaten terus memberikan dorongan terutama pelaku usaha kecil, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta bukan penerima upah. Nilai iurannya sangat terjangkau, cukup Rp16.800 per bulan, namun manfaatnya sama dengan penerima upah.
Berdasarkan data BPS, terdapat 511.385 penduduk Klaten yang bekerja. Dari jumlah tersebut, baru 36,52 persen atau 186.735 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menargetkan cakupan universal Jamsostek dapat mencapai minimal 50 persen pada 2025.
Sementara itu, Pemkab Klaten baru-baru ini juga memperkuat perlindungan sosial semakin dengan diluncurkannya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 1.875 buruh tani tembakau, yang didanai melalui DBHCHT 2025.
Kegiatan peluncuran digelar di Aula Kantor Camat Jogonalan, Rabu (26/11/2025). Kepala Disperinaker Klaten, Luciana Rina Damayanti, menyebut program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sektor pertanian.
“Program ini memberikan manfaat besar, termasuk perawatan akibat kecelakaan kerja, dukungan bagi keluarga, hingga akses pendidikan bagi anak-anak pekerja,” ujar Luciana.
Menurutnya, program ini juga mendukung hubungan industrial yang sehat dan mencegah terjadinya perselisihan kerja.
Dalam kesempatan ini, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima manfaat.
“Program ini bentuk perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman para pekerja, khususnya buruh tani tembakau,” ungkap Bupati.
Dukungan Pemkab terhadap perluasan perlindungan sosial makin nyata setelah pemerintah desa didorong untuk mendaftarkan aparatur desa, anggota BPD, hingga ketua RT/RW sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Desa Wunut bisa menjadi percontohan.
BPJS Ketenagakerjaan Dorong Peran Serta Pemda
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, yang mewakili Direktur Kepesertaan, menyampaikan bahwa pekerja adalah motor utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi pekerja harus menjadi prioritas yang dijalankan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemda, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pelindungan menyeluruh bagi pekerja bukan hanya bentuk kepedulian negara, tetapi fondasi penting dalam memastikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya dalam rilis yang diterima PasarModern.com.
Secara terpisah, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menjelaskan bahwa percepatan UCJ telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Target besar yang diusung adalah cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen.
Menurut Eko, dukungan Pemda sangat krusial melalui kebijakan, regulasi, dan alokasi penganggaran, khususnya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja miskin, miskin ekstrem, dan pekerja rentan.
“Selain mendorong tercapainya UCJ, pelindungan bagi kelompok ini juga memegang peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Hingga saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional baru berada di angka 37,01 persen. Untuk mengejar target nasional, BPJS Ketenagakerjaan menilai perlu adanya sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.
Pemda diharapkan tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD atau APBDes, namun juga mendorong sumber pembiayaan kreatif, kolaboratif, dan inklusif demi memperluas perlindungan bagi pekerja yang paling rentan.
Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta kasus klaim, dengan total manfaat mencapai Rp54,7 triliun. Tidak hanya itu, program beasiswa pendidikan juga memberikan dampak besar bagi keluarga pekerja.
Tercatat 99.861 anak pekerja telah menerima beasiswa dengan nilai total Rp416,9 miliar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Capaian ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga pekerja serta mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Eko menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya sekadar jaring pengaman sosial, melainkan pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat dan komitmen seluruh Pemda, kami optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terus meningkat. Ini adalah fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan sosial,” tandasnya.
