JAKARTA, PasarModern.com – Pemerintah mengerahkan alat berat ke lokasi banjir Sumatera sejak pekan lalu. Berapa alat berat yang dipunyai Indonesia?
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengerahan alat berat menjadi prioritas utama penanganan bencana ini.
Fungsi alat-alat berat adalah memulihkan akses transportasi yang rusak parah agar bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
“Yang paling mendesak adalah memang menggelar secara cepat alat-alat berat untuk memperbaiki jalur-jalur transportasi yang rusak dan hancur,” kata AHY ditemui di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
AHY menambahkan, kecepatan distribusi bantuan menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan dan melindungi masyarakat terdampak.
Penyaluran bantuan kemanusiaan, lanjut AHY, dilakukan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari udara, laut, hingga darat.
Seluruh mekanisme distribusi telah dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga agar bantuan tiba tepat sasaran.
“Sekali lagi, tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” tambahnya.
Berapa banyak alat berat di Indonesia?
Indonesia memiliki 5.755 unit alat berat. Adapun sebaran alat berat di Indonesia dapat dipetakan, antara lain di Aceh sebanyak 114 unit, Sumatera Utara 254 unit, di Sumatera Selatan 153 unit, di Sumatera Barat 209 unit, di Bengkuli 76 unit, di Riau 69 unit, dan di Kepulauan Riau 68 unit.
Sementara itu, di Jambi ada 119 unit, di Lampung 124 unit, di Bangka Belitung ada 63 unit, di Kalimantan Barat ada 130 unit, di Kalimantan Timur ada 118 unit, di Kalimantan Selatan ada 131 unit, di Kalimantan Tengah ada 122 unit, dan di Kalimantan Utara ada 81 unit.
Kemudian, di Banten ada 120 unit, di DKI Jakarta ada 354 unit, di Jawa barat ada 429 unit, di Jawa Tengah ada 472 unit. Lalu, di Yogyakarta ada 212 unit, di Jawa Timur ada 552 unit, di Bali ada 114 unit, di Nusa Tenggara Barat ada 181 unit, dan Nusa Tenggara Timur ada 196 unit.
Lalu, di Gorontalo ada 121 unit, di Sulawesi Barat ada 129 unit, di Sulawesi Tengah ada 57 unit, di Sulawesi Utara ada 161 unit, dan di Sulawesi Tenggara ada 72 unit. Kemudian Sulawesi Selatan ada 263 unit, di Maluku Utara ada 102 unit, di Maluku ada 107 unit, di Papua Barat ada 70 unit, di Papua ada 137 unit, di Papua Tengah ada 26 unit, di Papua Selatan ada 16 unit, dan di Papua Barat Daya ada 31 unit.
Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan alat berat dan bahan penanggulangan banjir melalui unit-unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh provinsi.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyiapkan berbagai peralatan pendukung pengendalian banjir dan evakuasi, mulai dari ekskavator dan ekskavator amfibi, mobil pompa dan trailer pompa, pompa air, mobil tangki air, hingga perahu karet dan perahu fiber.
Selain itu, disiagakan pula mesin tempel, self loader, truk trailer, truk crane, forklift, wheel loader, serta berbagai material seperti bronjong kawat, bronjong pasir, geobag, sandbag, dan geobox, untuk penanganan darurat tanggul dan aliran air.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga menyiagakan peralatan yang difokuskan pada penanganan darurat jalan dan jembatan.
Alat-alat tersebut antara lain ekskavator, backhoe loader, tandem roller, motor grader, stamper, genset, dump truck, baby roller, flatbed, truk crane, wheel loader, jack hammer, gergaji mesin, serta kendaraan operasional.
Ditjen Bina Marga juga menyiapkan material pendukung seperti bronjong kawat, bahan bakar minyak, water barrier, terpal, coldmix, emulsi, serta material tambalan darurat untuk menjaga akses transportasi tetap fungsional.
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya memfokuskan kesiapsiagaan pada penyediaan sarana air bersih dan sanitasi darurat bagi masyarakat terdampak.
Peralatan yang disiapkan meliputi mobil tangki air, hidran umum, instalasi pengolahan air minum (IPA) mobile, toilet portabel, mobil toilet, mobil vakum tinja, tenda darurat, serta perahu karet.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menegaskan bahwa pengelolaan dan kesiapsiagaan alat berat untuk penanganan bencana merupakan tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga, bukan hanya BNPB semata.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki peta sebaran alat berat secara mandiri karena sebagian besar alat berat operasional berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Siaga bencana itu sifatnya lintas kementerian dan lembaga. Jadi bukan berarti BNPB memiliki seluruh perangkat atau alat berat. Alat-alat tersebut berada di masing-masing kementerian dan digunakan secara bersama-sama saat terjadi bencana,” jelas Abdul Muhari kepada PasarModern.com, Selasa (16/12/2025).
Untuk kebutuhan data sebaran alat berat, BNPB akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PU sebagai pemilik dan operator utama peralatan tersebut.
Terkait penanganan bencana yang saat ini berlangsung di wilayah Sumatera, BNPB menyampaikan bahwa pengerahan alat berat dilakukan dari wilayah masing-masing yang terdampak, dengan tambahan dukungan dari daerah sekitar.
Mobilisasi ini dilakukan untuk mempercepat pembukaan akses dan pemulihan infrastruktur vital.
BNPB menambahkan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatera, alat berat yang digunakan didominasi oleh milik Kementerian PU melalui balai-balai jalan, serta didukung oleh peralatan dari satuan Zeni TNI di bawah Kodam setempat.
“Alat berat operasionalnya dari PU. Untuk penanganan Sumatera, alat berat diadatangkan dari wilayah masing-masing, ditambah juga ada dukungan dari wilayah sekitarnya. Tetapi itu dominannya dari alat berat Kementerian PU, Balai Jalan, dan Kodam Zeni,” tegas dia.
Kerjasama lintas sektor
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan darurat bencana.
“Dalam situasi darurat, kecepatan dan kolaborasi adalah kunci. Kementerian PU telah menggerakkan seluruh sumber daya mulai dari alat berat, personel teknis, termasuk dukungan logistik untuk membantu penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” kata Dody beberapa waktu lalu.
“Sejak bencana terjadi, Kementerian PU sudah menurunkan 310 personel yang terdiri dari tim Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Mereka telah melakukan inspeksi dan pemulihan infrastruktur yang terdampak serta mendukung komando penanganan darurat daerah,” lanjut Dody.
Berdasarkan estimasi awal Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan anggaran pembangunan kembali infrastruktur dasar diperkirakan mencapai Rp 51 triliun, terutama untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sistem penyediaan air bersih.
Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat seperti ekskavator dan loader, serta 121 unit alat pendukung, termasuk hidran umum, mobil operasional, dan dump truck, ke seluruh lokasi terdampak.
Sebanyak 3.727 unit material darurat, seperti geobag dan bronjong kawat, juga disalurkan untuk mendukung upaya pemulihan.
Sementara itu, sektor perumahan tercatat mengalami kerusakan signifikan, dengan sekitar 112.000 unit rumah rusak ringan hingga berat, bahkan hilang atau hanyut.
AHY menegaskan bahwa pendataan rinci masih terus dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan kembali berjalan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, AHY menegaskan bahwa penanganan bencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni bergerak cepat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh unsur pemerintah bekerja secara terpadu demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang. Nah ini harus di-mapping secara lebih teknis dan detail, karena tentunya biaya pembangunan kembali juga beragam,” tegas AHY.
Progres Pembangunan Infrastruktur
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa ada perkembangan signifikan dalam pemulihan akses infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Di provinsi Aceh, jembatan Bailey di Teupin Manee yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah kini telah berfungsi penuh.
“Perbaikan jembatan Bailey Teupin Manee sudah 100 persen dan saat ini sudah dapat dilalui, meskipun masih diberlakukan sistem buka-tutup,” kata Abdul Muhari Senin (15/12/2025).
Fungsionalnya jembatan tersebut menjadi jalur vital untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi bantuan dan logistik ke wilayah terdampak.
Selain itu, BNPB juga melaporkan perkembangan akses jalan menuju Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah. Per Senin (15/12/2025), ruas jalan tersebut sudah dapat dilewati secara terbatas oleh kendaraan roda empat. Akses ini masih bersifat darurat karena kondisi jalan berupa perkerasan batu yang dibersihkan dan ditata sementara.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa ruas jalan Rembele–Takengon menjadi salah satu progres penting dalam pemulihan konektivitas wilayah. Meski demikian, perbaikan dan pemulihan infrastruktur akan terus dilanjutkan secara bertahap agar akses transportasi dapat kembali normal dan aman bagi seluruh pengguna jalan.
Di Sumatera Utara, proses pemulihan akses jalan terdampak longsor di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan perkembangan. Untuk ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan, perbaikan masih berlangsung dan saat ini telah mencapai 95 persen.
Sebelumnya, ruas jalan tersebut sempat terputus akibat longsor. Berdasarkan laporan terbaru, progres perbaikan pada hari sebelumnya berada di angka 90 persen dan mengalami peningkatan signifikan.
Dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan, upaya modifikasi cuaca terus dioptimalkan. Langkah ini dilakukan untuk menekan intensitas hujan yang berpotensi menghambat proses perbaikan jalan.
“Diharapkan dengan kondisi cuaca yang lebih terkendali, pekerjaan di lapangan dapat berjalan optimal tanpa gangguan faktor alam,” ujar dia.
Sementara itu, untuk ruas jalan provinsi Batang Toru–Marancar–Sipirok yang sebelumnya juga terputus akibat longsor, proses pembersihan dan perbaikan telah mencapai 85 persen. Progres ini meningkat dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya yang masih berada di angka 80 persen.
Di Sumatera Barat, proses pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang terus menunjukkan kemajuan. Secara umum, terdapat dua ruas jalan utama yang saat ini masih dalam tahap perbaikan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi, yang memiliki peran strategis dalam menghubungkan antardaerah.
Ruas jalan nasional yang menghubungkan Bukittinggi dan Padang melalui kawasan Lembah Anai sempat terputus akibat banjir bandang. Hingga saat ini, progres perbaikannya telah mencapai sekitar 92 persen.
“Salah satu jalur telah mulai diuji coba untuk dilalui kendaraan, sembari terus dilakukan percepatan pekerjaan agar akses nasional tersebut dapat segera digunakan kembali secara normal oleh masyarakat,” ungkap dia.
Sementara itu, jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam melalui Desa Malalak mengalami kerusakan paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari setelah peristiwa banjir pertama. Proses pembersihan material dan perbaikan jalan terus dilakukan secara intensif.
“Per Senin (15/12/2025), progres perbaikan telah mencapai 85 persen, meningkat signifikan dibandingkan hari sebelumnya yang masih berada di angka 72 persen. Ruas jalan ini sangat krusial karena menjadi salah satu jalur alternatif penghubung antara Bukittinggi dan Padang,” ujarnya.
Upaya percepatan perbaikan kedua ruas jalan tersebut juga didukung dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalkan gangguan hujan selama proses pekerjaan berlangsung. Selain jalan, progres pemasangan jembatan Bailey di Sumatera Barat juga terus berjalan.
Dari empat titik jembatan Bailey yang dipasang, tiga di antaranya telah selesai 100 persen dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Satu jembatan Bailey lainnya, yakni jembatan Padang–Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, saat ini telah mencapai progres sekitar 75 persen.
“Jembatan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan, sehingga seluruh akses terdampak banjir bandang dapat kembali berfungsi dan mendukung aktivitas masyarakat,” tegasnya.
