Masa Depan Politik: Apakah AI Bisa Jadi Kandidat Presiden di Indonesia?
Pertanyaan tentang apakah kecerdasan buatan (AI) bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di Indonesia pada Pilpres 2029 terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, peristiwa yang terjadi di dunia nyata menunjukkan bahwa pertanyaan ini tidak se-simple itu. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mulai menguji batas-batas keterlibatan AI dalam sistem pemerintahan dan bisnis, memberikan gambaran bagaimana teknologi ini mungkin memengaruhi masa depan politik.
AI Sebagai Menteri di Albania
Pada September 2025, Albania membuat gebrakan besar dengan mengangkat AI sebagai menteri di pemerintahannya. Perdana Menteri Edi Rama memperkenalkan Diella, sebuah AI yang diberi tugas mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberantas korupsi yang selama ini menjadi isu utama di negara tersebut. Diella diharapkan bisa menjadi alat yang objektif dan tidak bisa disuap atau terjebak nepotisme.
Di hadapan parlemen, Diella menegaskan bahwa dirinya “tidak datang untuk menggantikan orang”, tetapi lebih sebagai pendukung sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Namun, langkah ini juga memicu kontroversi. Oposisi mengkhawatirkan hilangnya mekanisme akuntabilitas jika terjadi kesalahan dalam pengadaan publik. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bukan mesin, melainkan manusia yang seharusnya memegang mandat politik.
Dari perspektif kritis, langkah Albania bisa dibaca sebagai bentuk “manufacturing consent” oleh elite, di mana AI digunakan untuk menyembunyikan kekuasaan struktural. Analisis dari Chomsky dan Acemoglu menunjukkan bahwa AI sering kali hanya memberikan “false promise” dan bisa menjadi alat untuk memperkuat hegemoni kekuasaan, bukan solusi yang netral.
AI Sebagai Pemimpin Partai di Jepang
Tidak kalah revolusioner, pada 16 September 2025, partai politik baru di Jepang bernama “Path to Rebirth” mengumumkan rencananya untuk mengangkat AI sebagai pemimpin partai. Pendirinya, Shinji Ishimaru, mundur setelah kekalahan telak dalam pemilu Dewan Tinggi. Partai ini menggunakan Penguin AI untuk mengarahkan distribusi sumber daya, tetapi tidak mendikte kegiatan politik para anggotanya. Meski begitu, seorang mahasiswa Universitas Kyoto, Koki Okumura, ditunjuk sebagai kepala partai secara formal, tetapi hanya sebagai asisten yang membantu implementasi keputusan Penguin AI.
Gagasannya bukan menjadikan mesin sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai alat bantu yang diharapkan bisa membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas dan transparan. Namun, kisah ini juga memperlihatkan betapa mudahnya publik dan media terpesona oleh narasi “AI sebagai pemimpin”, seakan-akan teknologi itu sudah memiliki kesadaran dan kehendak sendiri.
AI Sebagai CEO dan Karyawan
Di dunia korporasi, AI telah melangkah lebih maju: AI tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah berevolusi menjadi CEO dan karyawan virtual yang dipercaya dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya, Meta merekrut Daniel Gross—mantan CEO Safe Superintelligence—untuk memimpin tim AI baru di jajaran eksekutif. Sementara itu, Dictator, produsen rumah asal Polandia, menunjuk robot AI bernama Mika sebagai CEO. Brainbase Labs juga memperkenalkan Kafka sebagai karyawan AI pertama dengan berbagai kemampuan, seperti menjalankan coding, membaca dan menulis dokumen.
Meski inovatif, langkah ini memunculkan kekhawatiran akan masa depan tenaga kerja manusia. Sam Altman dari OpenAI memprediksi bahwa layanan pelanggan atau customer service akan menjadi yang pertama digantikan oleh AI karena respons yang lebih cepat dan konsisten dibandingkan pekerja manusia. Namun, pekerjaan seperti keperawatan, yang membutuhkan koneksi dan empati manusia, tidak akan mudah digantikan oleh AI.
Dampak Sosial dan Tantangan Masa Depan
Fenomena AI yang lebih dipercaya daripada manusia mencapai puncaknya dalam penggantian pekerjaan massal. Laporan World Economic Forum (Februari 2025) mencatat bahwa 41 persen pemberi kerja berencana menggantikan sejumlah peran dengan AI. Sementara itu, laporan IBM menunjukkan bahwa chatbot dapat menangani hingga 80 persen pertanyaan rutin, sehingga memangkas biaya sampai 30 persen.
Dunia programming pun tidak luput. Dalam laporan CNBC (September 2025), sejumlah pekerja teknologi muda mengungkapkan bahwa AI telah menghapus jenjang karier entry-level, meninggalkan generasi baru tanpa pijakan awal untuk meniti karier.
Kembali ke Pertanyaan Awal
Secara hukum, AI belum bisa diterima sama sekali sebagai subyek hukum. Dari sisi refleksi kritis, memilih AI di posisi-posisi yang memerlukan akuntabilitas, empati, dan wisdom manusia, sungguh merupakan suatu langkah tergesa-gesa yang rapuh secara etis maupun praktis.
Apa yang terjadi pada 2025 ini, di mana AI diangkat sebagai menteri di Albania, direncanakan memimpin partai politik di Jepang, dijadikan CEO di perusahaan global, hingga menggantikan ribuan pekerjaan manusia adalah cerminan dualitas teknologi: menjanjikan sekaligus tragis. Analisis kritis ala Chomsky, Acemoglu, dan Stiegler menekankan bahwa langkah Albania benar-benar merupakan langkah yang tidak bijak, dengan banyak risiko termasuk tergesernya dan hilangnya otonomi manusia.
Karena itu, tantangan terbesar kita adalah memastikan transisi ini tetap manusia-sentris. AI seharusnya berperan melengkapi dan membantu manusia, bukan pengganti kreativitas dan kebijaksanaan manusia. Hanya dengan demikian, teknologi dapat benar-benar menjadi sarana menuju masa depan yang lebih baik, adil, bermartabat, dan sejahtera.
