Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sembilan Nama Lainnya
Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, rencananya akan menerima gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa ada 10 nama yang akan menerima gelar tersebut. Ia menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu.
“Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” ujar Prasetyo di depan kediaman pribadi Prabowo, Jakarta, Minggu (9/11/2025) malam.
Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan sembilan nama lainnya disebut sebagai bagian dari upaya untuk menghormati para pendahulu, khususnya para pemimpin bangsa yang memiliki jasa besar bagi negara.
Sikap Partai Politik terhadap Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Sebelum pernyataan Prasetyo, sejumlah ketua umum dan elite partai politik telah menyampaikan sikapnya terkait usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Berikut adalah rangkuman sikap partai politik:
PDI-P Menolak
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti menyebutkan bahwa usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan sebuah kontradiksi. Ia menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menimbulkan konsekuensi bahwa aktivis reformasi pada 1998 menggulingkan sosok pahlawan.
“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja,” kata Esti saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025).
Selain itu, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain, yakni menyangkut status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru. Salah satunya korban pada Orde Baru adalah Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Gerindra dan Golkar Puji Jasa Soeharto
Partai Gerindra mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa kedua tokoh tersebut adalah sosok yang berhasil memimpin bangsa dan negara, serta memiliki jasa besar pada masanya masing-masing.
Soeharto dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas nasional di era pemerintahannya. Banyak capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk di antaranya sektor infrastruktur, pendidikan, transmigrasi, hingga ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai Soeharto layak menerima gelar pahlawan nasional. Jasa Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia menjadi salah satu dasar Golkar mendorong pemberian gelar tersebut.
Sikap Nasdem dan Demokrat
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan bahwa Soeharto telah membawa perkembangan terhadap pembangunan Indonesia. Dirinya mengaku tidak masalah dengan diusulkannya nama Soeharto sebagai calon yang akan menerima gelar pahlawan nasional.
Adapun Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto maupun Gus Dur sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
Cak Imin Tunggu Keputusan
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, enggan berkomentar mengenai pro dan kontra wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
PAN Dukung Evaluasi
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi usulan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan penilaian bahwa seluruh presiden mempunyai jasa masing-masing.
Meskipun demikian, Eddy meluruskan bahwa pernyataan ini bukan berarti MPR menyetujui Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Ia hanya mendukung evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi.
Daftar 40 Nama yang Diusulkan
Sebagai informasi, Soeharto menjadi satu dari 40 nama yang diusulkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk menerima gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, di daftar 40 nama tersebut ada nama Gus Dur, aktivis buruh Marsinah, hingga mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
