Bajaj, Transportasi Legendaris Jakarta yang Masih Bertahan
Di tengah kemacetan lalu lintas yang kian padat di Jakarta Pusat, suara deru mesin tiga roda masih terdengar. Bajaj biru sering kali melintas dengan cepat di celah sempit jalan, mengingatkan kita pada moda transportasi legendaris yang belum sepenuhnya hilang dari Jakarta.
Pengamatan menunjukkan bahwa bajaj masih beroperasi, meskipun dalam jumlah terbatas. Di sekitar Monas hingga Stasiun Gambir, beberapa pengemudi masih menunggu penumpang. Mereka bertahan di tengah modernisasi sistem transportasi Ibu Kota yang semakin canggih.
Namun, keberadaan bajaj seringkali dihadapkan pada stigma: biang kemacetan, ngetem sembarangan, atau kendaraan “kuno” yang dianggap tak lagi relevan. Beberapa tahun lalu, bahkan sempat ada rencana melarang bajaj melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara hanya karena dianggap “tidak pantas” berada di sekitar kawasan Istana Kepresidenan.
Di sisi lain, bajaj juga beberapa kali muncul dalam pemberitaan karena insiden kecelakaan di sekitar Balai Kota dan Stasiun Gambir. Namun di luar kontroversi itu, bajaj tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika transportasi Jakarta.
Cerita Pengemudi Bajaj
Bagi Andi (37), pengemudi bajaj di sekitar Monas, kendaraan roda tiga ini bukan sekadar alat cari nafkah, melainkan bagian dari hidupnya. “Saya sudah bawa bajaj dari tahun 2002, waktu itu masih warna merah. Sekarang sudah biru. Pernah juga kerja di warteg kalau sepi penumpang,” ujar Andi saat ditemui di kawasan Gambir.
Andi mengenang masa-masa ketika bajaj menjadi primadona transportasi jarak pendek di Jakarta. “Dulu bisa dapat Rp300.000 per hari, sekarang paling Rp100.000 sampai Rp150.000,” kata dia. Sejak munculnya ojek online, pendapatan para sopir bajaj merosot drastis. Banyak pelanggan beralih ke transportasi daring karena lebih murah dan bisa dipesan lewat ponsel.
Namun, Andi memilih bertahan. Ia menolak anggapan bahwa bajaj sudah tidak relevan. “Bajaj itu ciri khas Jakarta. Walaupun sudah banyak transportasi modern, tetap ada tempatnya. Kadang turis juga masih senang keliling Monas naik bajaj. Tarif keliling biasanya Rp50.000 sampai Rp60.000, walau banyak yang bilang mahal,” ucap dia.
Tarif Bajaj
Di sisi lain, Hadi (43), pengemudi bajaj lainnya, mengaku tarif tinggi kerap menjadi penyebab penumpang enggan naik bajaj. “Kalau ke Tangerang bisa Rp250.000–300.000, karena pulangnya belum tentu dapat penumpang. Kalau dekat-dekat paling Rp70.000–150.000,” ujar dia.
Sistem tarif bajaj masih berdasarkan negosiasi langsung antara sopir dan penumpang. Tidak ada patokan resmi seperti di taksi atau transportasi daring. Akibatnya, banyak yang merasa tarif bajaj “kemahalan” untuk jarak yang relatif pendek. “Sebenarnya bukan mahal, tapi ya gitu kalau ke tempat jauh, kita gak tahu bakal dapat penumpang lagi apa enggak,” kata dia.
Menurut Hadi, pemerintah seharusnya menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk melindungi baik pengemudi maupun penumpang. Tanpa aturan jelas, bajaj terjebak dalam sistem informal meski berstatus angkutan legal berpelat kuning.
Tiga Dekade di Balik Setir Bajaj
Junaryo (54), pengemudi bajaj yang sudah bekerja sejak 1991, menyebut masa kejayaan bajaj sudah lama berlalu. Dulu, katanya, bajaj menjadi pilihan utama untuk menembus jalan-jalan sempit dan macet. “Dulu ramai sekali, sekarang sepi. Kadang dapat setoran Rp100.000, kadang gak sama sekali. Kalau gak dapat, ya pulang aja,” ujar dia.
Ia juga menyadari perubahan besar dalam lima tahun terakhir. Sejak MRT dan LRT beroperasi, ditambah ekspansi TransJakarta, jumlah penumpang bajaj makin menurun. “Sekarang orang lebih suka yang ada di HP, tinggal pesan, gak perlu tawar-menawar,” kata dia.
Meski begitu, Junaryo masih percaya bajaj punya keunggulan tersendiri. “Kalau hujan, orang tetap cari bajaj. Gak kehujanan, bisa langsung ke depan rumah,” ucap dia.
Transportasi Mikro yang Terpinggirkan
Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, bajaj merupakan bagian penting dari sejarah transportasi Jakarta. Namun kini, keberadaannya terpinggirkan karena tidak masuk dalam sistem transportasi terintegrasi.
“Bajaj sebenarnya efisien, tapi kalah bersaing karena tidak terintegrasi dan tidak bertransformasi,” ujar dia. Djoko menyebut, di sejumlah daerah seperti Makassar dan Yogyakarta, bajaj sudah dikembangkan dalam versi bajaj online. Sementara di Jakarta, upaya serupa gagal karena perbedaan sistem tarif.
“Tarif bajaj terlalu mahal dibandingkan transportasi online. Kalau dikelola dengan sistem aplikasi dan dijaga kebersihannya, bajaj bisa punya masa depan,” kata dia. Ia menilai, Pemprov DKI perlu bekerja sama dengan operator swasta seperti MaxLight, yang selama ini menjadi penyedia armada bajaj di Jakarta, untuk mengembangkan sistem digital dan peremajaan armada.
Legal Tapi Tak Terintegrasi
Sementara itu, Deddy Herlambang, pengamat transportasi, menegaskan, bajaj secara hukum merupakan angkutan umum resmi karena memiliki pelat kuning dan izin operasi dari Pemprov DKI Jakarta. “Masalahnya, bajaj dikelola individu, bukan berbadan hukum seperti perusahaan ojek online. Karena itu, sulit diintegrasikan ke dalam sistem transportasi reguler,” ujar dia.
Deddy menilai, keberadaan bajaj tetap dibutuhkan masyarakat, terutama untuk perjalanan jarak pendek. Namun, tanpa regulasi tarif dan dukungan infrastruktur, mereka akan terus tertinggal. “Harus ada tarif batas atas dan bawah dari pemerintah, supaya tidak seenaknya. Kalau diserahkan ke negosiasi, bajaj akan kalah dengan ojol,” kata dia.
Selain itu, Deddy menilai penggunaan bahan bakar gas (BBG) yang sempat menjadi ciri khas bajaj biru kini meredup karena pasokan gas terbatas. Akibatnya, banyak bajaj kembali memakai bensin, yang justru memperburuk citra ramah lingkungan.
“Kalau ingin modern, seharusnya bajaj beralih ke listrik. Tapi itu perlu operator besar yang bisa menanggung biaya konversi,” ucap dia.
Antara Nostalgia dan Realita
Bagi sebagian warga, bajaj bukan sekadar moda transportasi, tetapi bagian dari kenangan masa kecil. Fika (28), warga Jakarta, mengatakan ia masih sesekali naik bajaj untuk perjalanan pendek di sekitar Monas. “Bajaj itu khas Jakarta banget. Tapi kalau dibandingkan transportasi lain, sekarang terasa mahal. Keliling Monas Rp50.000, padahal naik TransJakarta cuma Rp10.000,” kata Fika.
Ia berharap ada integrasi antara bajaj dengan sistem transportasi massal. “Kalau bisa dibayar pakai kartu JakLingko atau diatur tarifnya, orang mungkin mau naik lagi,” ujar Fika. Hal serupa disampaikan Rahayu (32), yang masih menggunakan bajaj untuk keperluan harian.
“Kalau lagi buru-buru, bajaj tetap lebih cepat. Tapi kalau pemerintah tidak bantu bikin sistemnya jelas, bajaj bisa hilang. Sayang banget kalau sampai punah,” ucap dia.
Dari luar Jakarta, Aziz (29), pengunjung asal Bandung, melihat bajaj sebagai “ikon” yang perlu dijaga. “Di Bandung gak ada bajaj. Naik bajaj di Jakarta itu pengalaman unik. Tapi memang, untuk wisatawan, tarifnya kadang terasa mahal,” ujarnya. Sementara Ivan (27) dari Yogyakarta menilai bajaj masih punya daya tarik wisata.
“Kalau bajaj bisa diatur jadi transportasi wisata, seperti tuk tuk di Thailand, itu bisa menarik turis. Tapi perlu dikelola dan ditata ulang,” katanya.
Kebijakan Bajaj di Jalanan
Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Muhammad Wildan Anwar, mengatakan, bajaj adalah angkutan umum legal non-trayek yang beroperasi secara zonasi. “Lintasan bajaj bebas di dalam zona wilayah kota, tapi dihimbau hanya melayani jaringan lingkungan sebagai feeder atau pengumpan penumpang ke TransJakarta,” ujar dia.
Artinya, bajaj seharusnya hanya beroperasi di kawasan dalam kota, bukan lintas wilayah. “Contohnya di sekitar Jl. Wahid Hasyim, Jl. KH Mas Mansyur, sampai Tanah Abang, bajaj masih aktif. Tapi kami arahkan agar tidak keluar dari zona kota,” kata Wildan. Namun di lapangan, banyak pengemudi yang tetap mengambil penumpang hingga luar zona karena tuntutan ekonomi.
Di Persimpangan Zaman
Modernisasi tidak hanya datang dari teknologi, tetapi juga dari sistem. Dan bajaj, meski legal, masih berdiri sendiri di luar sistem transportasi terintegrasi Jakarta. Sebagai moda bersejarah yang telah beroperasi sejak 1970-an, bajaj pernah menjadi simbol ekonomi rakyat kecil mudah diakses, murah, dan cepat.
Kini, simbol itu perlahan terkikis oleh kehadiran transportasi daring dan massal yang lebih tertata. Namun, bagi sebagian warga Jakarta, suara berisik mesin bajaj di antara gedung tinggi ibu kota bukanlah gangguan. Ia adalah nostalgia yang hidup penanda masa lalu yang masih berjuang di masa kini.
“Selama masih ada orang yang butuh diantar cepat dan gak kehujanan, bajaj masih punya tempat di Jakarta,” kata Junaryo.
