Laporan Mas Wapres: Layanan Pengaduan yang Terus Berjalan
Sejak Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI setahun lalu, sejumlah inisiatif telah diambil untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu inisiatif tersebut adalah layanan pengaduan bernama “Lapor Mas Wapres”. Layanan ini mulai beroperasi pada November 2024 dan langsung mendapat respons yang cukup besar dari masyarakat.
Di hari pertamanya, “Lapor Mas Wapres” menerima 55 pengaduan dari berbagai daerah, termasuk dari Makassar dan Surabaya. Selain itu, aduan melalui nomor WhatsApp 081117042207 mencapai 1.000 pesan dalam waktu singkat. Laporan yang masuk bervariasi, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, beasiswa, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pihak Lapor Mas Wapres melakukan klasifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap laporan diperiksa secara menyeluruh. Hal ini dilakukan karena tidak semua pengaduan memiliki konteks yang jelas. Dengan demikian, pihak terkait dapat mengidentifikasi kendala yang muncul dan memberikan solusi yang tepat.
Sampai saat ini, layanan “Lapor Mas Wapres” masih berjalan dengan baik. Menurut data dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), per Senin (20/10/2025), total aduan yang masuk mencapai 15.860. Kanal pengaduan tetap sama seperti awalnya, yaitu melalui tatap muka dan WhatsApp. Setwapres juga membagikan video di YouTube yang menunjukkan bagaimana layanan ini berjalan.
Dalam video tersebut, tampak seorang ibu penjual nasi uduk, Asmawati, yang mengeluhkan ijazah anaknya yang ditahan oleh sekolah karena tidak mampu membayar biaya administrasi. Setelah mengadukan hal ini melalui Lapor Mas Wapres, Asmawati menerima bantuan uang dari Gibran untuk menebus ijazah anaknya. Kejadian ini menunjukkan bahwa layanan ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Namun, tidak semua laporan yang masuk bersifat serius. Stafsus Gibran, Tina Talisa, tidak merespons pertanyaan lebih lanjut tentang program ini. Sementara itu, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang iseng dalam membuat laporan. Ia menjelaskan bahwa sistem pengaduan kini didesain agar hanya menerima laporan yang valid saja.
Semangat Pemerintahan Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” selaras dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa layanan ini memiliki semangat yang sama, yaitu merespons keluhan masyarakat dengan cepat. Prabowo, menurut Pras, ingin menciptakan birokrasi yang tidak rumit dan meninggalkan nilai-nilai feodal.
Meski belum memberikan masukan langsung terhadap layanan ini, Prabowo tidak keberatan dengan langkah yang diambil Gibran. Ia menilai bahwa program ini sesuai dengan misi pemerintah untuk dekat dengan masyarakat.
Perbaikan dan Penyempurnaan
Pada Juni 2025 lalu, Gibran meminta agar program Lapor Mas Wapres terus diperbaiki. Al Muktabar, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, menyatakan bahwa penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Beberapa laporan yang diterima oleh program ini telah diselesaikan, seperti pemberian keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah.
Efektivitas Laporan Mas Wapres
Analis senior kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan bahwa sejak diresmikan pada 11 November 2024 lalu, dirinya meyakini program ini tidak efektif. Ia menilai bahwa mengurus pengaduan masyarakat pasti capek karena banyak yang iseng.
Agus mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba program serupa pada tahun 2000, namun hanya bertahan dua tahun karena kesulitan. Ia menyarankan agar jika Lapor Mas Wapres benar-benar serius dijalankan, harus ada orang yang aktif mengurusnya 24 jam. Ia menegaskan bahwa masyarakat mengadu, dan meskipun tidak perlu selesai dalam sehari, laporan harus disampaikan dan ditindaklanjuti.
