PasarModern.comPernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menganggap skenario serangan Republik Rakyat China (RRC) kepada Taiwan sebagai sebuah situasi ancaman bagi negaranya direspons secara agresif RRC.
Upaya Jepang untuk mendinginkan suasana tidak digubris pihak RRC.
Sebaliknya, RRC cenderung meningkatkan eskalasi ketegangan dengan melakukan berbagai manuver, termasuk meminta warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang, pemberhentian impor makanan laut dari Jepang, serta melakukan berbagai aktivitas militer di dekat Kepulauan Senkaku yang berpotensi menambah runyam keadaan.
Keadaan makin memanas seiring tindakan China mengunci radar pengendali tembakan pesawat tempur mereka ke arah pesawat Jepang di dekat kepulauan Okinawa.
Beberapa akademisi, pemerhati hubungan internasional, pemerhati China, serta praktisi dan pakar pertahanan, berpandangan Indonesia harus tetap mengedepankan netralitas dalam menghadapi situasi di atas.
Penegasan ini disampaikan dalam diskusi ilmiah “Menghadapi Risiko Eskalasi di Indo Pasifik: Strategi Indonesia Menjaga Kepentingan Nasional di Tengah Rivalitas China-Jepang,” yang diselenggarakan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan (Unhan) dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta (8/12/2025).
Pengajar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Chaula Rininta Anindya, PhD, menjelaskan respons agresif China terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang yang mencakup aspek diplomasi, ekonomi, dan keamanan bukan kali pertama dilakukan China.
“China pernah melakukan strategi serupa ketika berada dalam situasi konflik dengan Korea Selatan mengenai penempatan ‘Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi’ (THAAD) sekitar satu dasawarsa lalu,” jelasnya.
Berdasarkan penuturannya, saat itu China juga melakukan himbauan bagi warganya untuk menghindari melakukan perjalanan ke Korea Selatan, melakukan pelarangan produk dan entertainment asal Korea, penutupan pusat belanja asal Korea, yaitu Lotte, melakukan tekanan militer dengan mengirim pesawat China memasuki zona pertahanan Korea Selatan.
Pemerhati China dan dosen pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto berpandangan, terdapat sejumlah faktor di balik respons keras China terhadap pernyataan perdana menteri Jepang di atas.
“Pertama, isu Taiwan merupakan isu sensitif bagi Beijing karena berkaitan erat dengan legitimasi Partai Komunis China (PKC), upaya China mengambil kembali apa yang mereka anggap sebagai ‘teritorial yang hilang’, serta pengakuan dari negara lain terhadap apa yang China anggap sebagai kedaulatannya,” tutur Johanes saat
Menurut Johanes yang juga Ketua FSI itu, alasan kedua adalah karena Jepang merupakan sosok yang dikonstruksi oleh China sebagai sosok antagonis melalui narasi sejarah dan budaya populer di China.
Selain itu, menurutnya, situasi internal China juga memainkan peran penting di balik sikap keras China.
“Kondisi dalam negeri China tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, mengingat ekonomi yang belum pulih serta terdapat berbagai peristiwa yang berpotensi mempengaruhi kondisi politik, seperti pemecatan beberapa jenderal dan pejabat tinggi penting dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
“Oleh karenanya penting bagi Beijing untuk menggalang dukungan dari rakyatnya. Eskalasi ketegangan dengan Jepang dapat menjadi bahan bakar bagi penggalangan nasionalisme yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan semacam itu,” katanya.
Sikap netral dan bebas aktif
Menghadapi situasi yang makin memanas di kawasan Asia Timur itu, Johanes menilai bahwa sikap netralitas serta strategi bebas dan aktif yang diterapkan oleh Indonesia patut diapresiasi.
Menurutnya, dukungan terhadap salah satu kubu manapun tak sejalan dengan kepentingan Indonesia, karena negara-negara dapat berubah seiring perubahan waktu.
“China dulu dikenal sebagai negara yang menekankan kerendahan hati, tetapi sejak kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China berubah menjadi lebih asertif, bahkan cenderung agresif. Apa yang akan terjadi bila China menjadi semakin dominan tanpa adanya kekuatan penyeimbang?” kata Johanes.
Sementara itu, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Mayor Jenderal TNI Oktaheroe Ramsi mengakui adanya peningkatan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Pasifik sebagai akibat dari rivalitas antara China dan Jepang yang sedang berlangsung.
Dalam pandangannya, peningkatan ketegangan itu berpotensi membawa implikasi penting bagi Indonesia, salah satunya karena baik di Taiwan maupun Jepang terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jumlah cukup besar.
“Di Taiwan, misalnya, jumlah resmi penduduk asal Indonesia adalah sekitar 300.000 jiwa, tetapi terdapat juga WNI dengan status tidak legal di sana, dengan jumlah mencapai 400.000 jiwa,” tutur Mayjen Oktaheroe ketika bertindak sebagai pembicara.
Dalam pandangannya, selain permasalahan mengenai WNI, implikasi lain yang berpotensi timbul adalah adanya gangguan jalur pelayaran strategis dan rantai pasok global serta potensi perluasan dinamika konflik menjadi konflik proksi di kawasan Asia Tenggara.
Menghadapi situasi di atas, Mayjen Oktaheroe menilai bahwa Indonesia harus tetap menjaga netralitas dengan berpegang pada prinsip non-blok, serta menjalin persahabatan dengan semua pihak.
Ia pun mendorong Indonesia memanfaatkan peran sentral ASEAN sebagai stabilizer kawasan.
Selain itu, perwira tinggi TNI yang pernah mengenyam pendidikan pascasarjana di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura itu juga berpandangan Indonesia perlu merumuskan perspektif strategi pertahanan yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kemampuan pencegahan di kawasan melalui domain maritim dan udara.
Ia juga menjelaskan pentingnya Indonesia membangun postur pertahanan yang fleksibel dan berbasis ancaman, serta penyesuaian doktrin dan struktur organisasi untuk menghadapi rivalitas antara China dan Jepang.
“Selama ini kita selalu menyebut bahwa terdapat musuh dari utara, tetapi utara yang mana? Itu masih belum jelas,” tuturnya.
Mayjen Oktaheroe juga menyebut perlunya Indonesia meningkatkan kemampuan militernya secara maksimal, antara lain dengan melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Wakil Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia (Waasintel TNI) Laksamana Pertama TNI Oka Wirayudhatama menjelaskan arti strategis Taiwan dalam kancah geopolitik di Asia Timur.
“Lokasi Taiwan berada dalam ‘rantai pertahanan pertama’ pertahanan China dalam menghadapi kekuatan yang mungkin menyerang negara itu,” tuturnya.
Ia juga memaparkan bahwa Taiwan menjadi semacam zona penyangga (buffer zone) bagi ekspansi Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat milik China (TPR). “Tanpa menguasai Taiwan, AL TPR tak bisa melanjutkan ekspansinya menuju wilayah Pasifik Barat,” tutur Laksma Oka.
Pada sisi ekonomi, Taiwan dinilai memiliki arti yang sangat penting bagi rantai pasokan semikonduktor global.
“Industri semikonduktor Taiwan memiliki kualitas yang lebih baik dari China dan produk-produk negara lain,” paparnya.
Dari sudut pandang intelijen, Taiwan dipandang sebagai simpul aktivitas intelijen dan peringatan diri kawasan. “Taiwan adalah titik bagi kekuatan luar kawasan untuk mengamati China,” katanya.
“Mendayung di antara dua karang”
Senada dengan Mayjen Oktaheroe, Laksma Oka pun mengamini adanya potensi dampak peningkatan eskalasi kawasan Asia Timur bagi Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya karena Indonesia masih memiliki ketergantungan pada perdagangan dengan Jepang dan China, termasuk dengan Taiwan.
Namun bagi perwira Tinggi TNI AL yang pernah menjabat sebagai atase pertahanan Indonesia di Australia itu, ASEAN dan Indonesia dapat berperan penting mencegah terjadinya konflik militer secara terbuka.
“Adanya saling ketergantungan diduga mencegah perang. Oleh karenanya salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh ASEAN dan Indonesia adalah menciptakan situasi saling ketergantungan itu,” tuturnya.
Laksma Oka juga menekankan pentingnya Indonesia menciptakan “ambiguitas strategis” sehingga membuat kubu yang saling bersaing mengalami kesulitan untuk menilai keberpihakan Indonesia.
Yang menarik, pria asal Bali tersebut menggunakan analogi berbasis kearifan lokal untuk mendukung strategi yang digunakan Indonesia dalam kancah geopolitik yang memanas ini.
“Bila kami di Bali sedang berselancar di laut, yang paling kami khawatirkan adalah bila dua ombak bertemu. Demikian juga Indonesia dalam berselancar di antara kekuatan kekuatan besar,” ujar Laksma Oka.
“Kita harus berupaya agar kedua ombak tersebut tidak bertemu,” katanya merujuk pada strategi mendayung di antara dua karang yang selama ini dinilai sebagai strategi jitu dalam politik luar negeri Indonesia,” jelasnya.
Pandangan menarik juga diungkapkan oleh Profesor Anak Agung Banyu Perwita. Ia menuturkan pentingnya memahami sudut pandang China dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh tentang postur geopolitik di Asia Timur dan Asia Tenggara saat ini.
Bagi akademisi yang akrab disebut sebagai Prof Banyu ini, China tahu persis bahwa ASEAN tidak bersatu.
Selain itu, China juga dinilai memiliki kepentingan terhadap keamanan di Selat Malaka. Yang juga menarik, Prof Banyu berpandangan bahwa sangat mungkin China sedang mengeksploitasi sikap netralitas dari negara-negara Asia Tenggara.
“Sikap tidak condong ke Amerika Serikat atau pun ke Beijing, tetapi bisa sedikit miring ke China, tampaknya merupakan sikap yang diinginkan China,” tuturnya.
Meski demikian, Prof Banyu juga mendukung sikap netralitas Indonesia dalam menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung. Menurutnya, Indonesia harus mengedepankan sentralitas ASEAN dalam menghadapi ketegangan yang berkembang, serta tetap aktif dalam berbagai inisiatif multilateral.
Pada sisi lain, ia menekankan pentingnya Indonesia untuk mengedepankan nasionalisme ekonomi secara selektif, termasuk berupaya membangun kemandirian ekonomi secara selektif.
