Perbandingan Ekonomi Indonesia di Bawah Dua Era Pemimpin
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka memberikan analisis mengenai perbandingan ekonomi Indonesia di bawah dua presiden berbeda, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai bahwa masa pemerintahan SBY memberikan dampak yang lebih positif terhadap kondisi perekonomian nasional.
Menurutnya, stabilitas ekonomi pada masa SBY lebih terjaga dan kesejahteraan rakyat terasa lebih merata. Meski begitu, Purbaya menekankan bahwa baik SBY maupun Jokowi memiliki pendekatan masing-masing dalam memimpin dan mengelola negara. Kedua pemimpin tersebut menjalankan strategi berbeda sesuai tantangan zaman masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam forum bergengsi Investor Daily Summit 2025 yang digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Ekonomi Era SBY vs Jokowi
Menurut Menkeu Purbaya, era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan oleh sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen, dan kredit 22 persen. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.
Sementara itu, era Jokowi (2014-2024) justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, uang beredar 7 persen, dan kredit di bawah rata-rata.
Purbaya mengakui bahwa di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tidak banyak membangun infrastruktur. “Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025.
Namun, ia juga menyebutkan bahwa mesin ekonomi era Jokowi pincang karena sektor swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi. Di era Jokowi, perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat. Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal.
“Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya.
Utang Negara yang Meningkat
Sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor. Keinginan Jokowi membangun infrastruktur mengakibatkan negara butuh pinjaman besar, hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun.
Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu? Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman. Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).
“Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya.
Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah. “Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita.”
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Di sisi lain, membengkaknya utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke China bisa menjadi bom waktu. Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun.
Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegas dia.
Struktur Pemegang Saham Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.
Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.
Komposisi pemegang saham PSBI saat ini adalah:
- PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
- PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen
Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.
